Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

Senin, 24 Sep 2018 23:59
Dibaca: 144 kali
drberita/istimewa
Rapat paripurna di gedung DPRD Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Kalangan aktivis mengingatkan Gubsu Edy Rahmayadi soal pola Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bawahannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu modusnya membenturkan kepala daerah dengan kalangan legislatif.

Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu modus KKN.

Sebagaimana diketahui, Senin 24 September 2018, Gubsu menyampaikan KUA-PPAS APBD Perubahan. Tiga hari kemudian, eksekuti dan legislatif harus menandatangani KUA-PPAS tersebut sebagai dasar pijakan penyusunan draft APBD-P.

"Hal yang mustahil, DPRD bisa membahasnya hanya dalam tempo tiga hari. Membacanya saja, para legislator itu enggan," ujar aktivis Barisan Rakyat Pemerhati Anti Korupsi (Barapaksi) Otti Batubara, Senin 24 Septemebr 2018.

Mengingat waktu yang sempit, khususnya terkait sanksi, suka atau tidak suka para wakil rakyat melalui pimpinan DPRD terpaksa menandatangi kesepakatan. "Setelah kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, berikutnya legislatif hanya mengikut saja terhadap draft APBD-P yang disodorkan eksekutif," ujarnya.

Sementara aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Andi Nasution menambahkan saat pengajuan draft tersebutlah masuknya kegiatan-kegiatan yang ditengarai sebagai "titipan" pihak-pihak tertentu.

"Di situ para wakil rakyat tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena kesepakatan KUA-PPAS sudah ditandatangani. Berlama-lama membahas draft pun tak ada gunanya lagi. Ada sanksi yang harus dihindari, yakni tak memperoleh gaji selama enam bulan," ujarnya.

Ada kesan, lanjut Andi Nasution, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sengaja memerangkap Kepala Daerah dan Wakil Rakyat guna memuluskan "penumpang gelap" bermain dalam kegiatan APBD.

Herannya lagi, sambung Otti, SKPD diduga bermain pada belanja hibah kepada masyarakat. "Masyarakat yang mana, tidak jelas sama sekali, karena Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibuat dan ditandatangani pada penghujung tahun. Belanja terindikasi fiktif ini, tentunya untuk oknum-oknum tertentu di SKPD," ujarnya.

Otti Batubara dan Andi Nasution berharap Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah segera mungkin berkoordinasi dengan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menghindari efek buruk di belakang hari.

Terpisah menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua LSM Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (Getar) Hendra Kurniawan menilai, ada dugaan skenario yang diciptakan oleh legislatif dan TAPD Pemprov Sumut untuk meloloskan sejumlah dana hibah. Hal itu mengingat karena masuknya tahun politik pileg dan pilpres.

"Apa yang terjadi tadi siang (Senin 24 September 2018) di gedung DPRD Sumut, KUA-PPAS batal disahkan karena adanya dugaan. Ada modus lama dugaan korupsi berjemaah pada dana hibah APBD-P mau dimainkan kembali. Situasi itu hampir sama dengan akhir tahun 2013 menjelang pileg dan pilpres 2014. Jika Gubsu dan Wagubsu tidak jeli, akan terjerat dalam hal yang sama pada masa Gatot Pujo Nugroho menjabat Gubernur Sumut," terang Hendra.

Hendra berharap legislatif yang duduk di gedung dewan Sumut tidak memainkan "peran ganda" untuk menyambut tahun politik. "Hati-hati saya ingatkan, jangan ambisi yang dibawa karena masuk tahun politik. Saya yakin KPK masih terus memantau Provinsi Sumut sampai saat ini, dana hibah dan bansos masih tetap seksi jadi objek korupsi," tandasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutedy rahmayadigedung dprd sumutgubsu edy rahmayadikua-ppas sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 16 Jun 2018 08:22

    Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

    Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

  • Minggu, 10 Jun 2018 03:19

    Ketua DPRD Sumut Digugat ke PTUN Medan

    Gugatan yang dibuat berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/K/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sisa masa jabatan 2014-2019.

  • Kamis, 31 Mei 2018 00:51

    Muchrid Nasution Anjurkan Warga Pantai Labu Bentuk Kelompok Tani

    Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar Muchrid Nasution menganjurkan masyarakat yang bermukim di kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, segera mungkin membentuk kelompok-kelompok tani.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir