• Home
  • Politik
  • Gubernur Sumut Ingatkan Penggunaan DIPA Jangan Kejar Tayang

Gubernur Sumut Ingatkan Penggunaan DIPA Jangan Kejar Tayang

Rabu, 20 Des 2017 00:00
Dibaca: 260 kali
drberita/istimewa
Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama kepala daerah kabupaten kota dan kepala lembaga vertikal di Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Pemprov Sumut total menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dari APBN tahun 2018 sebesar Rp62,46 triliun, untuk DAK dan Dana Desa kepada masing-masing KPA yang ada.

Dengan rincian Rp21,54 triliun (DIPA) dan besaran dana transfer ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota termasuk Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Desa mencapai Rp40,92 triliun.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengingatkan seluruh instansi vertikal dan Bupati/Walikota di Sumut jangan lagi melakukan proyek pembangunan kejar tayang, atau dikerjakan menjelang akhir tahun.

"Dengan begitu diharapkan hasil pembangunan di Sumut ke depan dapat semakin baik," ucap Erry pada acara penyerahan DIPA di Aula Martabe, Kantor Gubsu, Selasa 19 Desember 2017.

Acara dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumut Bakhtaruddin, Kepala BPK RI Perwakilan VM Ambar Wahyuni, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Bambang Priyono, Kepala Kanwil Kemenkumham Liberti Sitinjak, Kepala Kanwil Bea Cukai Oza Olivia.

Hadir juga Walikota Medan, Bupati Sergai, Walikota Siantar, Bupati Palas, Bupati Pakpak Bharat, Bupati Samosir, Bupati Karo, Bupati Humbahas, Bupati Labuhanbatu, Wakil Walikota Tebingtinggi, Wakil Walikota Tanjungbalai, Wakil Bupati Simalungun, Wakil Bupati Labura, Wakil Walikota Sibolga, Wakil Bupati Tapsel, Wakil Bupati Taput, serta Sekda Binjai, Sekda Langkat, Sekda Tobasa dan Sekda Deliserdang.

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2018 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah daerah pada akhir bulan Oktober 2017.

"Dalam APBN 2018, tema kebijakan fiskal adalah pemantapan pengelolaan fiscal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tema ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2018 yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan," ujar Erry.

Peyerahan DIPA dilakukan lebih awal bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2017.

"Makanya kita harapkan setelah menerima DIPA ini segera lakukan kegiatan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan 2018. Sebab selama ini banyak kegiatan di provinsi dan di kabupaten/kota serta di instansi vertikal yang dilakukan jelang triwulan 3 dan 4. Untuk itu tahun depan kita harapkan pelaksanaan proyek dapat dilakukan di awal tahun minimal pada triwulan satu harus sudah dimulai proses pelelangan," papar Erry.

Sesuai arahan Presiden, dalam anggaran itu harus diperbanyak belanja yang inti dari pada belanja pendamping. Bahkan dalam penyerahan DIPA yang dilakukan Presiden di Istana Bogor yang lalu dicontohkan seperti anggaran pemulangan TKI dialokasikan Rp3 Miliar.

Namun, biaya pemulangan hanya Rp500 juta selebihnya Rp2,5 miliar itu untuk anggaran pendamping yakni biaya rapat, biaya koordinasi dan ATK. "Ini harus diperbaiki ke depan," kata Erry.

Selain itu diharapkan APBD kabupaten/kota tepat waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas nasional seperti anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 5 persen. Selain itu anggaran pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lainnya.

Di sisa lain dana desa juga telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Penggunaan dana desa ini sebaiknya dilakukan dengan swakelola dan padat karya, serta material yang berasal dari lokal. Sehingga dengan bertambahnya dana desa setiap tahun dapat meningkatkan denyut nadi pembangunan di pelosok desa sehingga sesuai dengan visi nawacita pemerintah yakni membangun dari pinggiran.

"Dalam APBN tahun 2018, belanja Negara ditetapkan sebesar Rp2.220.7 triliun. Distribusi dari volume belanja Negara tersebut masing-masing sebesar Rp847,4 triliun melalui belanja kementerian, non kementerian sebesar Rp607,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun," jelas Erry. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutapbndana desaPemprov Sumut
Berita Terkait
  • Minggu, 10 Jun 2018 02:15

    Tengku Erry Percaya Dengan Sekda Sumut Sabrina

    Pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 66/TPA Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

  • Minggu, 03 Jun 2018 01:48

    Zakat dan Infaq ASN Kantor Gubsu Tahun 2017 Senilai Rp2,7 Miliar Lebih

    Program khusus Ramadhan Berkah ini adalah menyalurkan 15.000 paket berupa uang senilai Rp4,5 miliar yang diberikan kepada para kaum dhuafa se-Provinsi Sumut melalui Baznas kabupaten/kota.

  • Minggu, 03 Jun 2018 01:31

    Gubsu: Zakat Berpotensi Mewujudkan Rasa Keadilan Sosial

    Zakat adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi hukum agama maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat.

  • Sabtu, 26 Mei 2018 02:13

    Gubernur dan BPN Teken MoU Sertifikat Tanah Milik Pemprov Sumut

    Gubenur Tengku Erry Nuradi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Bambang Priyono menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang percepatan persertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

  • Kamis, 24 Mei 2018 23:39

    LKPD ke BPK RI: Gubernur Sumut Motivasi Pemda Dapatkan WTP

    Yakni dengan meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritasnya, sehingga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan, aset maupun kekayaan daerah yang dipisahkan dengan baik dan taat azas.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir