Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Gubernur Sumut Ingatkan Penggunaan DIPA Jangan Kejar Tayang

Gubernur Sumut Ingatkan Penggunaan DIPA Jangan Kejar Tayang

Rabu, 20 Des 2017 00:00
Dibaca: 295 kali
drberita/istimewa
Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama kepala daerah kabupaten kota dan kepala lembaga vertikal di Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Pemprov Sumut total menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dari APBN tahun 2018 sebesar Rp62,46 triliun, untuk DAK dan Dana Desa kepada masing-masing KPA yang ada.

Dengan rincian Rp21,54 triliun (DIPA) dan besaran dana transfer ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota termasuk Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Desa mencapai Rp40,92 triliun.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengingatkan seluruh instansi vertikal dan Bupati/Walikota di Sumut jangan lagi melakukan proyek pembangunan kejar tayang, atau dikerjakan menjelang akhir tahun.

"Dengan begitu diharapkan hasil pembangunan di Sumut ke depan dapat semakin baik," ucap Erry pada acara penyerahan DIPA di Aula Martabe, Kantor Gubsu, Selasa 19 Desember 2017.

Acara dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumut Bakhtaruddin, Kepala BPK RI Perwakilan VM Ambar Wahyuni, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Bambang Priyono, Kepala Kanwil Kemenkumham Liberti Sitinjak, Kepala Kanwil Bea Cukai Oza Olivia.

Hadir juga Walikota Medan, Bupati Sergai, Walikota Siantar, Bupati Palas, Bupati Pakpak Bharat, Bupati Samosir, Bupati Karo, Bupati Humbahas, Bupati Labuhanbatu, Wakil Walikota Tebingtinggi, Wakil Walikota Tanjungbalai, Wakil Bupati Simalungun, Wakil Bupati Labura, Wakil Walikota Sibolga, Wakil Bupati Tapsel, Wakil Bupati Taput, serta Sekda Binjai, Sekda Langkat, Sekda Tobasa dan Sekda Deliserdang.

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2018 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah daerah pada akhir bulan Oktober 2017.

"Dalam APBN 2018, tema kebijakan fiskal adalah pemantapan pengelolaan fiscal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tema ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah di tahun 2018 yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan," ujar Erry.

Peyerahan DIPA dilakukan lebih awal bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2017.

"Makanya kita harapkan setelah menerima DIPA ini segera lakukan kegiatan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan 2018. Sebab selama ini banyak kegiatan di provinsi dan di kabupaten/kota serta di instansi vertikal yang dilakukan jelang triwulan 3 dan 4. Untuk itu tahun depan kita harapkan pelaksanaan proyek dapat dilakukan di awal tahun minimal pada triwulan satu harus sudah dimulai proses pelelangan," papar Erry.

Sesuai arahan Presiden, dalam anggaran itu harus diperbanyak belanja yang inti dari pada belanja pendamping. Bahkan dalam penyerahan DIPA yang dilakukan Presiden di Istana Bogor yang lalu dicontohkan seperti anggaran pemulangan TKI dialokasikan Rp3 Miliar.

Namun, biaya pemulangan hanya Rp500 juta selebihnya Rp2,5 miliar itu untuk anggaran pendamping yakni biaya rapat, biaya koordinasi dan ATK. "Ini harus diperbaiki ke depan," kata Erry.

Selain itu diharapkan APBD kabupaten/kota tepat waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas nasional seperti anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 5 persen. Selain itu anggaran pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lainnya.

Di sisa lain dana desa juga telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Penggunaan dana desa ini sebaiknya dilakukan dengan swakelola dan padat karya, serta material yang berasal dari lokal. Sehingga dengan bertambahnya dana desa setiap tahun dapat meningkatkan denyut nadi pembangunan di pelosok desa sehingga sesuai dengan visi nawacita pemerintah yakni membangun dari pinggiran.

"Dalam APBN tahun 2018, belanja Negara ditetapkan sebesar Rp2.220.7 triliun. Distribusi dari volume belanja Negara tersebut masing-masing sebesar Rp847,4 triliun melalui belanja kementerian, non kementerian sebesar Rp607,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun," jelas Erry. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutapbndana desaPemprov Sumut
Berita Terkait
  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:18

    Iman Harahap: Nawacita Jokowi Gagal di Daerah Pinggiran Sumatera Utara

    Akan tetapi Nawacita Jokowi sebagai agenda prioritas tidak berbanding lurus, disebabkan banyak kejanggalan yang ditemui di lapangan dalam pengelolaan dana desa salah satunya di Kecamatan Ujungbatu dan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:04

    Hulk & Black Panther Unjukrasa Depan Kantor Gubernur Sumut

    Hulk meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang duduk dengan nyantai, namun terlibat penyelewengan uang rakyat.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir