GEPRINDO: KASN Ngawur, Ombudsman Harus Bertindak Tegas
Minggu, 29 Jul 2018 00:04
Dibaca: 174 kali
drberita/istimewa
DINAMIKARAKYAT - Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P. Simanjuntak menilai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menjadi oposisi bagi Anies-Sandi karena melakukan kritik terbuka.
"Sikap yang tidak profesional tersebut membuktikan bahwa KASN telah menjadi corong kepentingan politik apalagi tahun ini merupakan tahun politik," ujar Bastian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Sabtu 28 Juli 2018.
Menurutnya, sikap KASN yang sangat tidak professional akan memunculkan polemik apalagi disampaikan melalui media massa. Padahal, seharusnya KASN bisa menyurati Anies guna meminta klarifikasi terkait pergantian pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta.
"Lagi pula Anies telah melakukan semua proses secara aturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan KASN mengatur," katanya.
Dengan ini, lanjut Bastian, GEPRINDO mendesak Ombudsman bertindak tegas terhadap KASN. Jangan hanya pintar mengomentari Anies sementara mereka (KASN) tidak professional dalam menyikapi sebuah keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta.
"Apa karena yang dicopot masih terkait Ahok sehingga KASN membela tanpa mengindahkan sisi professional?" tandasnya, menilai KASN telah melampaui wewenangnya dan ingin memojokkan Gubernur DKI Jakarta.
Seperti Anies katakan, kalau KASN itu ormas atau LSM bolehlah bersuara dipublik namun mereka bukan lembaga non pemerintahan sehingga bagi kami sangat memalukan. (art/drc)
T#g:bastian p simanjuntakgeprindoombudsman
"Sikap yang tidak profesional tersebut membuktikan bahwa KASN telah menjadi corong kepentingan politik apalagi tahun ini merupakan tahun politik," ujar Bastian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Sabtu 28 Juli 2018.
Menurutnya, sikap KASN yang sangat tidak professional akan memunculkan polemik apalagi disampaikan melalui media massa. Padahal, seharusnya KASN bisa menyurati Anies guna meminta klarifikasi terkait pergantian pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta.
"Lagi pula Anies telah melakukan semua proses secara aturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan KASN mengatur," katanya.
Dengan ini, lanjut Bastian, GEPRINDO mendesak Ombudsman bertindak tegas terhadap KASN. Jangan hanya pintar mengomentari Anies sementara mereka (KASN) tidak professional dalam menyikapi sebuah keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta.
"Apa karena yang dicopot masih terkait Ahok sehingga KASN membela tanpa mengindahkan sisi professional?" tandasnya, menilai KASN telah melampaui wewenangnya dan ingin memojokkan Gubernur DKI Jakarta.
Seperti Anies katakan, kalau KASN itu ormas atau LSM bolehlah bersuara dipublik namun mereka bukan lembaga non pemerintahan sehingga bagi kami sangat memalukan. (art/drc)
Editor: admin
T#g:bastian p simanjuntakgeprindoombudsman
Berita Terkait
Pastikan Arnita Turnip Aktif Kembali, Ombudsman Kunjungi IPB
Ombudsman RI dijadwalkan Senin 6 Agustus 2018 akan berkunjung ke Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menuntaskan laporan Lisnawati terkait status keaktifan putrinya Arnita Rodelina Turnip sebagai mahasiswa BUD Pemkab Simalungun di IPB.
Datang ke PW Pemuda Muhammadiyah, Lisnawati: Anak saya dituduh ikut kelompok teroris
Kisah pilu pendidikan Arnita Rodelina Turnip ternyata sudah diketahui PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, sebelum viral di media sosial atas pemberitaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Kasus BUD Boru Turnip, Ombudsman Surati IPB dan Panggil Pemkab Simalungun
Menerima laporan itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut langsung menanganinya melalui metode Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) dengan segera koordinasi dengan pihak IPB.
Pindah Agama Islam, Pemkab Simalungun Diduga Hentikan Program BUD Boru Turnip Kuliah di IPB
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera utara menjadwalkan, akan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Selasa 31 Juli 2018, terkait kebijakan pemerintah daerah itu yang diduga berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam progr
Ombudsman Sumut Sambut Baik Penutupan 7 PTS Bermasalah
Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyambut baik keputusan ‎untuk penutupan 7 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara yang bermasalah atau bodong.
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Metropolis
| Senin, 15 Okt 2018 10:31
Dame Duma: Pengusaha Reklame Alip-alipan
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung berang melihat tiang reklame di Jalan Amir Hamzah Kota Medan. Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja sedang galak dan giat-giatnya
| Sabtu, 13 Okt 2018 17:24
Warga Mengeluh soal Sampah di Payageli
Warga Jalan Tanjung Balai, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang mengeluhkan tumpukan sampah di pinggir jalan, Sabtu (13/10). Faisal, warga sekitar mengaku tak nyaman dengan sam
Politik
| Selasa, 02 Okt 2018 10:23
Kami Bangga Jadi Musuh PKI
Banyak nilai-nilai yang kita ambil dari peringatan sejarah seperti ini yakni nilai evaluasi bagi kita semua, nilai pendidikan bagi anak bangsa agar tidak terulang kembali hal-hal yang tidak baik seperti masa yang lalu, dan harapan kedepan bisa lebih baik
Politik
| Minggu, 30 Sep 2018 21:35
Buwas Berjanji Bangun Gerakan Pramuka Lebih Baik
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso terpilih menjadu Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-X Gerakan Pramuka, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat lalu.
Ekonomi
| Minggu, 30 Sep 2018 21:32
Peternak Kabupaten Simalungun Terbantu Dengan Program Kimitraan Unimed
Unimed telah beberapa kali memberikan bantuan dan melakukan kegiatan di Kabupaten Simalungun dalam upaya memberikan stimulus dan menunjang produktivitas UMKM agar mampu menjadi usaha yang maju dan mandiri.
Metropolis
| Rabu, 26 Sep 2018 00:11
Proyek Jembatan Gantung di Kabupaten Madina Ditinggal Kontraktor
Masyarakat di lima desa, Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mengeluhkan proyek rehab jembatan gantung di Desa Hutarimbaru diterlantarkan rekanan.
Hukum
| Selasa, 25 Sep 2018 23:48
Hasbin: Kita telah memenangkan prapid terhadap Kapolres Batubara
Kapolres Batubara AKBP Robinso Simatupang akan dilaporkan ke Propam Mabes Polri oleh seorang pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka secara tidak sah. Pengusaha tersebut memenangkan praperaadilan (prapid) di Pengadilan Negeri Kisaran.
Politik
| Senin, 24 Sep 2018 23:59
Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut
Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu
Berita Populer
Dame Duma: Pengusaha Reklame Alip-alipan
Dibaca 81 kali