GEPRINDO: KASN Ngawur, Ombudsman Harus Bertindak Tegas
Minggu, 29 Jul 2018 00:04
Dibaca: 285 kali
drberita/istimewa
DINAMIKARAKYAT - Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P. Simanjuntak menilai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menjadi oposisi bagi Anies-Sandi karena melakukan kritik terbuka.
"Sikap yang tidak profesional tersebut membuktikan bahwa KASN telah menjadi corong kepentingan politik apalagi tahun ini merupakan tahun politik," ujar Bastian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Sabtu 28 Juli 2018.
Menurutnya, sikap KASN yang sangat tidak professional akan memunculkan polemik apalagi disampaikan melalui media massa. Padahal, seharusnya KASN bisa menyurati Anies guna meminta klarifikasi terkait pergantian pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta.
"Lagi pula Anies telah melakukan semua proses secara aturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan KASN mengatur," katanya.
Dengan ini, lanjut Bastian, GEPRINDO mendesak Ombudsman bertindak tegas terhadap KASN. Jangan hanya pintar mengomentari Anies sementara mereka (KASN) tidak professional dalam menyikapi sebuah keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta.
"Apa karena yang dicopot masih terkait Ahok sehingga KASN membela tanpa mengindahkan sisi professional?" tandasnya, menilai KASN telah melampaui wewenangnya dan ingin memojokkan Gubernur DKI Jakarta.
Seperti Anies katakan, kalau KASN itu ormas atau LSM bolehlah bersuara dipublik namun mereka bukan lembaga non pemerintahan sehingga bagi kami sangat memalukan. (art/drc)
T#g:bastian p simanjuntakgeprindoombudsman
"Sikap yang tidak profesional tersebut membuktikan bahwa KASN telah menjadi corong kepentingan politik apalagi tahun ini merupakan tahun politik," ujar Bastian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Sabtu 28 Juli 2018.
Menurutnya, sikap KASN yang sangat tidak professional akan memunculkan polemik apalagi disampaikan melalui media massa. Padahal, seharusnya KASN bisa menyurati Anies guna meminta klarifikasi terkait pergantian pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta.
"Lagi pula Anies telah melakukan semua proses secara aturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan KASN mengatur," katanya.
Dengan ini, lanjut Bastian, GEPRINDO mendesak Ombudsman bertindak tegas terhadap KASN. Jangan hanya pintar mengomentari Anies sementara mereka (KASN) tidak professional dalam menyikapi sebuah keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta.
"Apa karena yang dicopot masih terkait Ahok sehingga KASN membela tanpa mengindahkan sisi professional?" tandasnya, menilai KASN telah melampaui wewenangnya dan ingin memojokkan Gubernur DKI Jakarta.
Seperti Anies katakan, kalau KASN itu ormas atau LSM bolehlah bersuara dipublik namun mereka bukan lembaga non pemerintahan sehingga bagi kami sangat memalukan. (art/drc)
Editor: admin
T#g:bastian p simanjuntakgeprindoombudsman
Berita Terkait
Pastikan Arnita Turnip Aktif Kembali, Ombudsman Kunjungi IPB
Ombudsman RI dijadwalkan Senin 6 Agustus 2018 akan berkunjung ke Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menuntaskan laporan Lisnawati terkait status keaktifan putrinya Arnita Rodelina Turnip sebagai mahasiswa BUD Pemkab Simalungun di IPB.
Datang ke PW Pemuda Muhammadiyah, Lisnawati: Anak saya dituduh ikut kelompok teroris
Kisah pilu pendidikan Arnita Rodelina Turnip ternyata sudah diketahui PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, sebelum viral di media sosial atas pemberitaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Kasus BUD Boru Turnip, Ombudsman Surati IPB dan Panggil Pemkab Simalungun
Menerima laporan itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut langsung menanganinya melalui metode Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) dengan segera koordinasi dengan pihak IPB.
Pindah Agama Islam, Pemkab Simalungun Diduga Hentikan Program BUD Boru Turnip Kuliah di IPB
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera utara menjadwalkan, akan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Selasa 31 Juli 2018, terkait kebijakan pemerintah daerah itu yang diduga berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam progr
Ombudsman Sumut Sambut Baik Penutupan 7 PTS Bermasalah
Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyambut baik keputusan ‎untuk penutupan 7 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara yang bermasalah atau bodong.
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Kerah Putih
| Sabtu, 20 Jul 2019 02:51
9 Pejabat Pemko Medan Diperiksa Jaksa Kasus Lapangan Barosokai
Sebanyak sembilan orang pejabat Pemko Medan, diperiksa pihak kejaksaan terkait kasus dugaan korupsi pembelihan lahan Lapangan Barosokai di Jalan Rahmadsyah, Kecamatan Medan Area, tahun 2018, yang bersumber dari APBD tahun 2017.
Kerah Putih
| Sabtu, 20 Jul 2019 01:43
Korpus API Sumut Apresiasi Polisi dan Jaksa, Minta KPK Usut Keterlibatan Haji Buyung
Ketua Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara (Korpus API Sumut) Syahnan Afriansyah mengapresiasi kinerja Polda Sumut yang gencar melakukan pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya.
Kerah Putih
| Sabtu, 20 Jul 2019 01:11
Presma UINSU Ingatkan Haji Buyung Soal Dugaan Pungli Kepala Desa di Labura
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Masyarakat Mandiri Sumatera Utara (PP KM3SU) Muhammad Azhari Marpaung meminta Kepolisian dan Kejaksaan segera memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Labuhanbatu Utara (Labura) Sofyan Yusma.
Ekonomi
| Jumat, 19 Jul 2019 00:48
Bazar UMKM HUT Kota Medan Dirayakan di Gedung Mewah
Acara dihadiri Kadis Koperasi dan UMKM Edliyati Siregra, Asisten Umum Pemko Medan Renward Parapat, Kadis Penanaman Modal Qamarul Fatah, mewakili Dandim 0201/BS, Dandeninteldam I/BB, Danyon Zipur dan Danyonkav 6/Serbu serta para tamu undangan lainnya.
Politik
| Jumat, 19 Jul 2019 00:21
Kapal Perang India Bersandar di Belawan
Kedatangan kapal perang India ISN di Belawan ini dalam rangka kunjungan kerja antar negara, yang disambut oleh sejumlah perwira tinggi Danlantamal I Belawan.
Politik
| Kamis, 18 Jul 2019 23:53
KNPI Medan Denai Ingatkan Camat Ali Sipahutar
Ketua KNPI Medan Denai Wan Agus Yahya mengapresiasi sikap Camat Ali Sipahutar yang mau bersinergi dengan pemuda di daerah ini, meski baru beberapa hari bertugas.
Politik
| Rabu, 17 Jul 2019 21:27
Walikota Binjai Datangi Edy Rahmayadi, Ada Apa?
Ternyata kedatangan Idaham dan sejumlah stafnya untuk membahasan kebutuhan air bersih dan air minum melalui rencana pengembangan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 600 liter/detik.
Politik
| Rabu, 17 Jul 2019 20:57
DKPP Hanya Berhentikan Yulhasni dan Benget dari Jabatannya di KPU Sumut
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Yulhasni dari jabatannya sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatra Utara. Selain itu juga Benget Manahan Silitonga dari komisioner divisi teknis.
Berita Populer
Kerja KPK Sia-sia di Asahan, Ini Daftarnya
Dibaca 276 kali
Erwin Lubis: Kurang lebih Rp 400 juta yang baru mereka kembalikan
Dibaca 203 kali
Rapat "Kilat" KUA PPAS APBD Sumut 2020 Dihadiri Tiga Anggota Dewan
Dibaca 202 kali
Fikri Ngaku Belum Ada Diperiksa Kejati Sumut
Dibaca 197 kali