GEPRINDO: KASN Ngawur, Ombudsman Harus Bertindak Tegas
Minggu, 29 Jul 2018 00:04
Dibaca: 195 kali
drberita/istimewa
DINAMIKARAKYAT - Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P. Simanjuntak menilai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menjadi oposisi bagi Anies-Sandi karena melakukan kritik terbuka.
"Sikap yang tidak profesional tersebut membuktikan bahwa KASN telah menjadi corong kepentingan politik apalagi tahun ini merupakan tahun politik," ujar Bastian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Sabtu 28 Juli 2018.
Menurutnya, sikap KASN yang sangat tidak professional akan memunculkan polemik apalagi disampaikan melalui media massa. Padahal, seharusnya KASN bisa menyurati Anies guna meminta klarifikasi terkait pergantian pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta.
"Lagi pula Anies telah melakukan semua proses secara aturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan KASN mengatur," katanya.
Dengan ini, lanjut Bastian, GEPRINDO mendesak Ombudsman bertindak tegas terhadap KASN. Jangan hanya pintar mengomentari Anies sementara mereka (KASN) tidak professional dalam menyikapi sebuah keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta.
"Apa karena yang dicopot masih terkait Ahok sehingga KASN membela tanpa mengindahkan sisi professional?" tandasnya, menilai KASN telah melampaui wewenangnya dan ingin memojokkan Gubernur DKI Jakarta.
Seperti Anies katakan, kalau KASN itu ormas atau LSM bolehlah bersuara dipublik namun mereka bukan lembaga non pemerintahan sehingga bagi kami sangat memalukan. (art/drc)
T#g:bastian p simanjuntakgeprindoombudsman
"Sikap yang tidak profesional tersebut membuktikan bahwa KASN telah menjadi corong kepentingan politik apalagi tahun ini merupakan tahun politik," ujar Bastian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Sabtu 28 Juli 2018.
Menurutnya, sikap KASN yang sangat tidak professional akan memunculkan polemik apalagi disampaikan melalui media massa. Padahal, seharusnya KASN bisa menyurati Anies guna meminta klarifikasi terkait pergantian pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta.
"Lagi pula Anies telah melakukan semua proses secara aturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan KASN mengatur," katanya.
Dengan ini, lanjut Bastian, GEPRINDO mendesak Ombudsman bertindak tegas terhadap KASN. Jangan hanya pintar mengomentari Anies sementara mereka (KASN) tidak professional dalam menyikapi sebuah keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta.
"Apa karena yang dicopot masih terkait Ahok sehingga KASN membela tanpa mengindahkan sisi professional?" tandasnya, menilai KASN telah melampaui wewenangnya dan ingin memojokkan Gubernur DKI Jakarta.
Seperti Anies katakan, kalau KASN itu ormas atau LSM bolehlah bersuara dipublik namun mereka bukan lembaga non pemerintahan sehingga bagi kami sangat memalukan. (art/drc)
Editor: admin
T#g:bastian p simanjuntakgeprindoombudsman
Berita Terkait
Pastikan Arnita Turnip Aktif Kembali, Ombudsman Kunjungi IPB
Ombudsman RI dijadwalkan Senin 6 Agustus 2018 akan berkunjung ke Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menuntaskan laporan Lisnawati terkait status keaktifan putrinya Arnita Rodelina Turnip sebagai mahasiswa BUD Pemkab Simalungun di IPB.
Datang ke PW Pemuda Muhammadiyah, Lisnawati: Anak saya dituduh ikut kelompok teroris
Kisah pilu pendidikan Arnita Rodelina Turnip ternyata sudah diketahui PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, sebelum viral di media sosial atas pemberitaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Kasus BUD Boru Turnip, Ombudsman Surati IPB dan Panggil Pemkab Simalungun
Menerima laporan itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut langsung menanganinya melalui metode Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) dengan segera koordinasi dengan pihak IPB.
Pindah Agama Islam, Pemkab Simalungun Diduga Hentikan Program BUD Boru Turnip Kuliah di IPB
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera utara menjadwalkan, akan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Selasa 31 Juli 2018, terkait kebijakan pemerintah daerah itu yang diduga berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam progr
Ombudsman Sumut Sambut Baik Penutupan 7 PTS Bermasalah
Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyambut baik keputusan ‎untuk penutupan 7 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara yang bermasalah atau bodong.
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Metropolis
| Kamis, 22 Nov 2018 14:22
Mohon Maaf, Jumirin: Flow Meter IPA Sibolangit Rusak
Penggantian Flow Meter dilaksanakan Rabu 21 November 2018, berlangsung mulai pukul 20.00 WIB dan diperkirakan akan selesai pada pukul 02.00 WIB dini hari Kamis 22 November 2018.
Metropolis
| Rabu, 21 Nov 2018 19:29
Ribuan Mahasiswa Wisuda di USU
3.258 mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) mengikuti prosesi wisuda di Gedung Auditorium USU, Rabu (21/11). Ini adalah Wisuda Periode I Tahun Akademik 2018/2019 dan digelar selama dua hari, mulai 21-22 November 2018.
Politik
| Kamis, 08 Nov 2018 17:40
6 Tokoh Dapat Gelar Pahlawan Nasional dari Jokowi, 1 Antaranya Kakek Gubernur DKI
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh. Satu di antaranya adalah kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan alias AR Baswedan, menjadi Pahlawan Nasional.
Metropolis
| Rabu, 07 Nov 2018 15:42
Pembetonan di Jalan Gaperta Ujung tak Beres
Anggota Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah mempertanyakan proyek pembetonan di Jalan Gaperta Ujung yang telah berlangsung tak kurang dari tiga minggu. Minimnya pengawasan dan solusi dari pemborong membuat warga dan pengendara tak nyaman.
Politik
| Senin, 29 Okt 2018 19:29
Rp700juta Anggaran untuk Publikasi DPRD Kota Tomohon
Sekretariat DPRD Kota Tomohon, Sulawesi Utara bersinergi dengan wartawan mensosialisasikan banyak kegiatan melalui advetorial dan tulisan berita biasa.
Politik
| Kamis, 25 Okt 2018 18:19
DPRD Manado: Kami Bersinergi dengan Pers
Jurnalis unit DPRD Kota Medan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (25/10) pagi. Tujuan kedatangan rombongan untuk mempelajari hubungan sekretarian DPRD Manado dengan wartawan.
Politik
| Minggu, 21 Okt 2018 19:21
Puluhan Pengurus PKS Langkat Mundur
DINAMIKARAKYAT | STABAT Puluhan pengurus dan anggota partai keadilan sejahtera (PKS) Kabupaten Langkat mengundurkan diri secara bersamaan, Minggu (21/10).Keputusan ini buntut dari pergantian peng
Metropolis
| Senin, 15 Okt 2018 10:31
Dame Duma: Pengusaha Reklame Alip-alipan
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung berang melihat tiang reklame di Jalan Amir Hamzah Kota Medan. Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja sedang galak dan giat-giatnya