GEPRINDO: KASN Ngawur, Ombudsman Harus Bertindak Tegas
Minggu, 29 Jul 2018 00:04
Dibaca: 223 kali
drberita/istimewa
DINAMIKARAKYAT - Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P. Simanjuntak menilai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menjadi oposisi bagi Anies-Sandi karena melakukan kritik terbuka.
"Sikap yang tidak profesional tersebut membuktikan bahwa KASN telah menjadi corong kepentingan politik apalagi tahun ini merupakan tahun politik," ujar Bastian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Sabtu 28 Juli 2018.
Menurutnya, sikap KASN yang sangat tidak professional akan memunculkan polemik apalagi disampaikan melalui media massa. Padahal, seharusnya KASN bisa menyurati Anies guna meminta klarifikasi terkait pergantian pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta.
"Lagi pula Anies telah melakukan semua proses secara aturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan KASN mengatur," katanya.
Dengan ini, lanjut Bastian, GEPRINDO mendesak Ombudsman bertindak tegas terhadap KASN. Jangan hanya pintar mengomentari Anies sementara mereka (KASN) tidak professional dalam menyikapi sebuah keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta.
"Apa karena yang dicopot masih terkait Ahok sehingga KASN membela tanpa mengindahkan sisi professional?" tandasnya, menilai KASN telah melampaui wewenangnya dan ingin memojokkan Gubernur DKI Jakarta.
Seperti Anies katakan, kalau KASN itu ormas atau LSM bolehlah bersuara dipublik namun mereka bukan lembaga non pemerintahan sehingga bagi kami sangat memalukan. (art/drc)
T#g:bastian p simanjuntakgeprindoombudsman
"Sikap yang tidak profesional tersebut membuktikan bahwa KASN telah menjadi corong kepentingan politik apalagi tahun ini merupakan tahun politik," ujar Bastian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Sabtu 28 Juli 2018.
Menurutnya, sikap KASN yang sangat tidak professional akan memunculkan polemik apalagi disampaikan melalui media massa. Padahal, seharusnya KASN bisa menyurati Anies guna meminta klarifikasi terkait pergantian pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta.
"Lagi pula Anies telah melakukan semua proses secara aturan yang berlaku sehingga tidak ada alasan KASN mengatur," katanya.
Dengan ini, lanjut Bastian, GEPRINDO mendesak Ombudsman bertindak tegas terhadap KASN. Jangan hanya pintar mengomentari Anies sementara mereka (KASN) tidak professional dalam menyikapi sebuah keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta.
"Apa karena yang dicopot masih terkait Ahok sehingga KASN membela tanpa mengindahkan sisi professional?" tandasnya, menilai KASN telah melampaui wewenangnya dan ingin memojokkan Gubernur DKI Jakarta.
Seperti Anies katakan, kalau KASN itu ormas atau LSM bolehlah bersuara dipublik namun mereka bukan lembaga non pemerintahan sehingga bagi kami sangat memalukan. (art/drc)
Editor: admin
T#g:bastian p simanjuntakgeprindoombudsman
Berita Terkait
Pastikan Arnita Turnip Aktif Kembali, Ombudsman Kunjungi IPB
Ombudsman RI dijadwalkan Senin 6 Agustus 2018 akan berkunjung ke Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menuntaskan laporan Lisnawati terkait status keaktifan putrinya Arnita Rodelina Turnip sebagai mahasiswa BUD Pemkab Simalungun di IPB.
Datang ke PW Pemuda Muhammadiyah, Lisnawati: Anak saya dituduh ikut kelompok teroris
Kisah pilu pendidikan Arnita Rodelina Turnip ternyata sudah diketahui PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, sebelum viral di media sosial atas pemberitaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Kasus BUD Boru Turnip, Ombudsman Surati IPB dan Panggil Pemkab Simalungun
Menerima laporan itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut langsung menanganinya melalui metode Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) dengan segera koordinasi dengan pihak IPB.
Pindah Agama Islam, Pemkab Simalungun Diduga Hentikan Program BUD Boru Turnip Kuliah di IPB
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera utara menjadwalkan, akan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Selasa 31 Juli 2018, terkait kebijakan pemerintah daerah itu yang diduga berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam progr
Ombudsman Sumut Sambut Baik Penutupan 7 PTS Bermasalah
Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyambut baik keputusan ‎untuk penutupan 7 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara yang bermasalah atau bodong.
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Politik
| Minggu, 17 Feb 2019 00:04
Di Singapura, SBY dan Prabowo Tidak Ada Bicara Pilpres
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada bicara pilpres ketika berjumpa di Singapura.
Politik
| Sabtu, 16 Feb 2019 23:33
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
Politik
| Senin, 04 Feb 2019 23:30
Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia
Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 17:10
MK Tolak Permohonan "Citra Diri" PSI
Mahkamah mengatakan UU 48/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menjelaskan kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara Pem
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:55
Usai Bertemu TKN Jokowi-Amin, Dubes UE Tegaskan Netral di Pilpres
Kata Vincent Guerend usai pertemuan 21 duta besar (dubes) negara-negara Eropa dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:34
AHY: Pemerintah Jangan Kisruh Sendiri
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut rencana pembebasan bersyarat (PB) Abu Bakar Ba'asyir (ABB).
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:17
Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:04
Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji
Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.