• Home
  • Politik
  • Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

Selasa, 31 Jul 2018 07:07
Dibaca: 1.092 kali
drberita/istimewa
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH).
DINAMIKARAKYAT - Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab terkait dugaan kolusi tender pembangunan Pendopo Rumah Dinas (Rumdis) Gubernur Sumut.

"Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Inspektorat selaku APIP dan Biro Administrasi Pembangunan selaku penanggungjawab ULP, memiliki peranan strategis, agar tender berjalan baik dan sesuai aturan main," ujar Muhri Fauzi Hafiz, Senin 30 Juli 2018.

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 main Perpres 16 Tahun 2018, lanjut Muhri, ada kewajiban Kementerian/ Lembaga/ Institusi dan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan. Pertanyaannya, ketika muncul dugaan kolusi dalam tender tersebut, mengapa Inspektorat diam saja?" tanya Muhri Fauzi seraya meminta Kepala Inspektorat OK Henry jujur kepada publik.

Demikian halnya, peran Kepala Biro Administrasi Pembangunan Eric Aruan selaku penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprovsu.

"Seharusnya, Eric Aruan menyampaikan pemberitahuan kepada PA/KPA bahwa sudah terjadi dugaan persekongkolan atau kolusi, untuk memenangkan salah satu rekanan. Namun, Eric Aruan tidak melakukan ini. Terbukti, proses tender berlanjut hingga penandatanganan kontrak pemenang," ujarnya.

Bagaimana dengan Faisal Hasyrimi? Menurut Muhri, selaku Pengguna Anggaran (PA), Kepala Biro Umum dan Perlengkapan tersebut wajib bertanggungjawab. "Modus yang mengindikasikan kerugian negara, jelas terlihat," ujarnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkorupsi apbdmuhri fauzi hafizpendopo rumah dinas gubsurumah dinas gubernur sumut
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jul 2019 02:17

    Pemkab Batubara Biayai Pembangunan Gedung Tahanan Polres

    Padahal diketahui, kepolisian adalah lembaga vertikal yang pembiayaan operasional dan pembangunan gedungnya mulai tingkat Polsek, Polres hingga Polda bersumber dari APBN.

  • Selasa, 16 Jul 2019 23:57

    LIPAN RI Laporkan PT Persaoran ke Kejati Sumut

    Massa DPP LIPAN RI memita Kejati SUmut agar mengusut tuntas dugaan pengkondisian pemenang tender PT Persaoran sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan di Moara Soma.

  • Selasa, 16 Jul 2019 00:07

    Rapat "Kilat" KUA PPAS APBD Sumut 2020 Dihadiri Tiga Anggota Dewan

    Rapit "kilat" yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota dewan Aripay Tambunan dan Yantoni Purba, selebihnya tak kelihatan.

  • Senin, 15 Jul 2019 22:43

    Erwin Lubis: Kurang lebih Rp 400 juta yang baru mereka kembalikan

    Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sumut dalam daerah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumatera utara sebesar Rp 2.552.400.000. Sampai hari ini baru Rp 400 juta lebih yang dikembalikan ke kas daerah.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 18:42

    Pembangunan Gedung Kantor BP2RD Sumut Masih Butuh Penambahan Anggaran

    Perbaikan gedung kantor badan pengelola pajak dan restribusi daerah (BP2RD) yang dilakukan dua tahap tersebut dengan total anggaran Rp 43 miliar lebih, itu masih membutuhkan tambahan anggaran lagi di tahun 2020.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir