Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

Selasa, 31 Jul 2018 07:07
Dibaca: 431 kali
drberita/istimewa
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH).
DINAMIKARAKYAT - Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab terkait dugaan kolusi tender pembangunan Pendopo Rumah Dinas (Rumdis) Gubernur Sumut.

"Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Inspektorat selaku APIP dan Biro Administrasi Pembangunan selaku penanggungjawab ULP, memiliki peranan strategis, agar tender berjalan baik dan sesuai aturan main," ujar Muhri Fauzi Hafiz, Senin 30 Juli 2018.

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 main Perpres 16 Tahun 2018, lanjut Muhri, ada kewajiban Kementerian/ Lembaga/ Institusi dan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan. Pertanyaannya, ketika muncul dugaan kolusi dalam tender tersebut, mengapa Inspektorat diam saja?" tanya Muhri Fauzi seraya meminta Kepala Inspektorat OK Henry jujur kepada publik.

Demikian halnya, peran Kepala Biro Administrasi Pembangunan Eric Aruan selaku penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprovsu.

"Seharusnya, Eric Aruan menyampaikan pemberitahuan kepada PA/KPA bahwa sudah terjadi dugaan persekongkolan atau kolusi, untuk memenangkan salah satu rekanan. Namun, Eric Aruan tidak melakukan ini. Terbukti, proses tender berlanjut hingga penandatanganan kontrak pemenang," ujarnya.

Bagaimana dengan Faisal Hasyrimi? Menurut Muhri, selaku Pengguna Anggaran (PA), Kepala Biro Umum dan Perlengkapan tersebut wajib bertanggungjawab. "Modus yang mengindikasikan kerugian negara, jelas terlihat," ujarnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkorupsi apbdmuhri fauzi hafizpendopo rumah dinas gubsurumah dinas gubernur sumut
Berita Terkait
  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Minggu, 10 Jun 2018 03:19

    Ketua DPRD Sumut Digugat ke PTUN Medan

    Gugatan yang dibuat berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/K/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sisa masa jabatan 2014-2019.

  • Jumat, 08 Jun 2018 07:12

    Habis Lebaran Agus Tripriyono Dipanggil Kembali

    Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Doni Harahap memastikan mantan Kepala BPKAD Pemkab Sergai Agus Tripriyono dipanggil kembali sehabis lebaran idul fitri.

  • Jumat, 08 Jun 2018 06:57

    Jaksa Bantah Pemanggilan Agus Tripriyono Hanya Untuk Lucu-lucuan

    Isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sergai menyebutkan pemanggilan mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Bendahara BPKAD Sergai Koko dan Kepala BPKAD Gustian hanya untuk lucu-lucuan menjelang lebara

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir