• Home
  • Politik
  • Dua Pasangan Calon Pilgub Sumut Dukung Pemekaran Kepulauan Nias, Tetapi...

Press release

Dua Pasangan Calon Pilgub Sumut Dukung Pemekaran Kepulauan Nias, Tetapi...

Rabu, 16 Mei 2018 23:37
Dibaca: 172 kali
drberita/istimewa
Dua pasangan calon di Pilgub Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Dua pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara, memiliki pendapat yang sama soal pemekaran Kepulauan Nias menjadi provinsi.

Pernyataan itu terungkap dalam debat publik Pilgub Sumut, beberapa pekan lalu di salah satu hotel di Medan.

Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Sihar Sitorus mendukung pemekaran Kepulauan Nias, namun pemekaran itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Terpenting bagi mereka adalah percepatan dan pemerataan seluruh daerah di Provinsi Sumut, terutama Kepulauan Nias.

"Kewenangan pusat sudah mengatur kriteria bagaimana pemekaran suatu daerah. Yang terpenting dari itu, yaitu apa yang harus kita lakukan bagi Nias," ungkap Sihar.

Namun Sihar menyayangkan jika Kepulauan Nias berpisah dari Provinsi Sumut. Menurutnya, kekayaan yang dimiliki Kepulauan Nias sepatutnya menjadi pendongkrak investasi bagi Provinsi Sumut.

"Nias kaya akan pariwisata, memiliki sumber daya laut yang sangat luar biasa. Tapi Nias dari berbagai indeks, berada di bawah. Ini dengan kata lain kita harus menunjukkan keberpihakan kepada Nias," jelasnya.

Untuk solusinya Sihar mengatakan jika terpilih sabagai pemenang Pilgub Sumut akan siap menganggarkan alokasi dana demi wujudkan kemajuan Kepulaun Nias.

"Nias butuh infrastruktur baik fisik dan non-fisik. Kita akan alokasikan dana yang lebih besar dibandingkan lainnya. Tentunya dana ini diambil dari kerja efisiensi, biaya operasional, biaya investasi dan libatkan swasta bersama-sama dengan pemerintah mencari solusi terbaik bagi Nias," terangnya.

Sementara calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Edy Rahmayadi mengatakan pemekaran wilayah merupakan wewenang pemerintah pusat. Edy mengakui siap mendukung pemekaran Kepulauan Nias jika itu menjadi keputusan pemerintah pusat.

"Jika itu pantas dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, kenapa tidak? Semua kita serahkan kepada pemerintah pusat," katanya.

Edy berjanji akan menyembatani pemekaran tersebut ke pemerintah pusat jika itu menjadi keinginan masyarakat Kepulauan Nias.

"Tugas kami sebagai gubernur hanya bisa memfasilitasi, membicarakannya, tetapi keputusan tetap ada pada pemerintah pusat, dan itu atas dasar keinginan masyarakat Nias," tuturnya.

Tetapi, mantan Panglima Kostrad tersebut meminta masyarakat Kepulauan Nias untuk menyiapkan diri jika ingin memisahkan diri dari Provinsi Sumut.

"Pemekaran itu menuntut sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur. Ada banyak yang harus dibicarakan untuk itu (pemekaran)," jelas Edy. (art/drc)

Editor: admin

T#g:djarot siharedy-ijeckedy ijeckpemekaran kepulauan niaspilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Minggu, 20 Mei 2018 07:41

    Sihar dan Ondim Hadir Dipembukaan Kejuaraan Catur Piala Gubernur Sumut

    Hadir Ketua Umum PB Percasi GM Utut Adianto, Walikota Medan Dzulmi Eldin, anggota DPR RI Sofyan Tan, Sihar Sitorus, Syah Affandi alias Ondim, para pecatur Sumut dan nasional serta undangan.

  • Rabu, 16 Mei 2018 03:05

    Deklarasi: Demokrat Siap Menangkan Edy-Ijeck

    Deklarasi dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) dukungan kepada Calon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rijek Shah.

  • Selasa, 01 Mei 2018 00:09

    Disambut Berpakain Adat, Edy Rahmayadi Menjawab Permintaan Pemekaran Pantai Barat

    Dalam kunjungannya ke kabupaten yang berada di Pantai Barat tersebut, sejumlah tokoh adat menginginkan Edy mendukung pemekaran wilayah Natal dan sekitarnya menjadi Kabupaten Pantai Barat, atau terpisah dari Kabupaten Mandailing Natal.

  • Senin, 30 Apr 2018 21:41

    Djarot Sindir Kasus Suap Gatot Pinjam Uang Pada Pihak Swasta

    Djarot Saiful Hidayat merasa heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) massa gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho mengajukan pinjaman ke pihak swasta.

  • Selasa, 27 Mar 2018 01:49

    Kata Anggota DPR RI, Kalau Bukan Persoalan Tanah Bukan Kelas Djarot ke Sumut

    Kalau bukan karena tugas, sebetulnya bukan kelas Djarot Saiful Hidayat. Sudah pernah Walikota Blitar 2 periode, menjadi anggota DPR RI, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir