Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Djarot Sindir Kasus Suap Gatot Pinjam Uang Pada Pihak Swasta

pilgubsu 2018

Djarot Sindir Kasus Suap Gatot Pinjam Uang Pada Pihak Swasta

Senin, 30 Apr 2018 21:41
Dibaca: 747 kali
drberita/istimewa
Djarot Saiful Hidayat bersama pengurus Pujakesuma Labura.
DINAMIKARAKYAT - Djarot Saiful Hidayat merasa heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) massa gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho mengajukan pinjaman ke pihak swasta.

Menurutnya, kalaupun meminjam seharusnya ke lembaga perbankan dan atas persetujuan DPRD Sumut.

"Apa iya, pemerintah lebih miskin dari swasta?" sindir Djarot di acara Pengukuhan Tim Pemenangan Djarot Pujakesuma Center Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Aek Kanopan, Senin 30 April 2018.

Cagubsu yang berpasangan dengan Cawagubsu Sihar Sitorus ini menegaskan jika dibiarkan maka APBD Pemprovsu akan habis untuk kepentingan pribadi pejabatnya.

"Dana APBD itu seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk oknum-oknum di DPRD Sumut," sebut Djarot.

Tak hanya membeberkan masa kelam Pemprovsu saat itu, Djarot juga meminta kepada seluruh relawan untuk tidak takut dalam menunjukkan niat baik demi perubahan di Sumut.

"Jangan pernah takut, karena kami ada untuk melawan korupsi, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Kami datang untuk melawan itu semua," tegasnya.

Pilkada kata Djarot merupakan ajang untuk memilih pemimpin pemerintahan sehingga harus bisa melihatnya secara objektif.

"Pilih pemimpin itu berdasarkan pengalaman yang dia miliki, intregritasnya, kejujuran dan berbasis kinerja," cetusnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutkpkpilgubsu 2018suap dprd sumutsuap gatot
Berita Terkait
  • Kamis, 24 Jan 2019 16:17

    Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:04

    Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji

    Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.

  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir