Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Djarot Sindir Kasus Suap Gatot Pinjam Uang Pada Pihak Swasta

pilgubsu 2018

Djarot Sindir Kasus Suap Gatot Pinjam Uang Pada Pihak Swasta

Senin, 30 Apr 2018 21:41
Dibaca: 616 kali
drberita/istimewa
Djarot Saiful Hidayat bersama pengurus Pujakesuma Labura.
DINAMIKARAKYAT - Djarot Saiful Hidayat merasa heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) massa gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho mengajukan pinjaman ke pihak swasta.

Menurutnya, kalaupun meminjam seharusnya ke lembaga perbankan dan atas persetujuan DPRD Sumut.

"Apa iya, pemerintah lebih miskin dari swasta?" sindir Djarot di acara Pengukuhan Tim Pemenangan Djarot Pujakesuma Center Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Aek Kanopan, Senin 30 April 2018.

Cagubsu yang berpasangan dengan Cawagubsu Sihar Sitorus ini menegaskan jika dibiarkan maka APBD Pemprovsu akan habis untuk kepentingan pribadi pejabatnya.

"Dana APBD itu seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk oknum-oknum di DPRD Sumut," sebut Djarot.

Tak hanya membeberkan masa kelam Pemprovsu saat itu, Djarot juga meminta kepada seluruh relawan untuk tidak takut dalam menunjukkan niat baik demi perubahan di Sumut.

"Jangan pernah takut, karena kami ada untuk melawan korupsi, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Kami datang untuk melawan itu semua," tegasnya.

Pilkada kata Djarot merupakan ajang untuk memilih pemimpin pemerintahan sehingga harus bisa melihatnya secara objektif.

"Pilih pemimpin itu berdasarkan pengalaman yang dia miliki, intregritasnya, kejujuran dan berbasis kinerja," cetusnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutkpkpilgubsu 2018suap dprd sumutsuap gatot
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Sabtu, 16 Jun 2018 08:22

    Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

    Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir