• Home
  • Politik
  • Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

Pilgubsu 2018

Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

Sabtu, 16 Jun 2018 08:22
Dibaca: 270 kali
drberita/istimewa
Eddy Irawan.
DINAMIKARAKYAT - Kurang lebih dua pekan menjelang perheletan pesta demokrasi masyarakat Sumatera Utara (Pilkada-red) tanggal 27 Juni mendatang, media masa mainstreame (konvensional) maupun media massa digital (social media) "dihebohkan" dengan polemik terbitnya kartu identitas kewarganegaraan berbasis elektronik (KTP-el) Calon Gubernur Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

Ada idiom "ketidakadilan" yang menggelayut dipikiran warga terhadap pelayanan publik (public service) antara pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Medan terhadap Djarot Syaiful dengan pelayanan pada umumnya terhadap warga "biasa" lainnya.

Persepsi publik yang terlanjut berkembang saat ini secara ril tidak bisa disalahkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pembuatan KTP elektronik. Selain gunjang-ganjing persoalan patgulipat proyek pengadaannya, membutuhkan beberapa kesadaran hakiki dari masyarakat sebelum memulai proses pembuatannya.

Selain mempersiapkan stamina prima agar kuat dan konsisten selama menjalani prosedur dan tahapannya karena lamanya waktu, juga dibutuhkan kesabaran ekstra dari warga agar tidak sampai "batal" di tengah jalan karena ketidakmampuan mempertahankan dua pra syarat tersebut.

Walau retorika dalam berbagai formula seperti pernyataan resmi pemangku kepentingan di media masa, sosialisasi berbagai saluran hingga sosialisasi langsung ke warga bahwa proses pengurusan KTP elektronik ini simpel dan tak membutuhkan waktu lama, kenyataannya warga tetap memandang apatis sumber-sumber informasi formal tersebut karena realitas yang diajalani warga tidak paralel dengan fakta yang di lapangan.

Warga nyatanya masih wajib "mengorbankan" waktu, tenaga, kesabaran dan terkadang biaya yang kadang tidak terduga sebelumnya. Terkadang butuh waktu berbula-bulan bagi warga untuk bisa merasakan memiliki kartu "sakti" ini.

Disebut sakti karena dengan data dari hulu yang terekam di TKP elektronik ini, warga negara akan memiliki kartu identitas tunggal yang akan kemudian nantinya akan menjadi dasar dalam penerbitan dokumen-dokumen kependudukan penting lainnya, seperti paspor, surat izin mengemudi (SIM) hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014.

Namun turbulensi kekecewaan sosial sontak menyeruap di banyak warga tatkala seoerang tokoh politik yang sedang mengikuti kontestasi politik Pilkada Sumatera Utara 2018, mempertontonkan telah memiliki KTP-el tersebut dengan wajah sumringah. Kembali ini bukan persoalan nilai "intrinsi" KTP-el tersbut.

Namun persoalan hakekat dasar "rasa ketidakadian sosial" yang seakan tercerabut dari nilai-nilai dasar yang sudah dimiliki warga sebagai sesama "pengamal" Pancasila.

Apologi dan argumentasi sebagai upaya justifikasi sah-sah saja dilakukan termasuk dengan men-stigma "ketidakfahaman" lurah dan camat tempat Djarot berdomisili terhadap prosedur dan mekanisme  penerbitan KTP-el terkini.

Bahwa Camat Medan Polonia tidak "faham" bahwa saat ini mekanisme pembuatan KTP-el pindahan domisili tidak membutuhkan prosedur persyaratan pengantar dari RT/RW, lurah/kades dan camat seperti pemahaman "lawas" Camat Medan Polinia.

Gab pemahaman antara Mendagri dengan unsur birokrasi di bawahnya ini sejatinya sangat disesalkan karena baru muncul ke publik saat polemmik KTP-el Djarot muncul ke permukaan.

Akan menjadi lebih elegan kalau pernyataan ini muncul tidak hanya saat polemik warga negara yang kebetulan tokoh politik, namun juga disikapi manakala warga "biasa" juga mengalami hal serupa.

Sejatinya saya tidak akan berlama-lama membahas mekanisme dan prosedur KTP elektronik yang ternyata masih tetap berpolemik hingga saat ini.

Upaya Identifikasi Sosial

Walau muncul polemik, KTP-el domisili Kota Medan kini sudah sah dimiliki Djarot Syaiful Hidayat walau kontroversial yang mengiringi akan terus melekat, tak lepas dari variabel lain yang ikut mempengaruhi sebagai sub sistem lain yang saling berkaitan yakni kontestasi politik yang kebetulan sedang dijalani mantan Bupati Blitar tersebut.

Akan berbeda tampilan media jika seorang Djaro bukan sebagai sosok yang sedang berpartisipasi dalam Pilkada gubernur Sumatera Utara.

Bagi Djarot, langkahnya memilih Sumatera Utara sebagai domisili sah dan boleh-boleh saja jika dipandang dari aspek modal politik yang dapat dijadikan instrumen kapitalisasi.

Tujuannya tentu untuk memberi keyakinan kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa Djarot sangat serius akan "melayani" orang Sumut jika nantinya terpilih menjadi orang nomor satu. Berbagai isu minor yang dialamatkan kepada mantan wakil dan gubernur DKI Jakarta  ini diyakini menjadi alasan mendasar pembuatan KTP-el miliknya tersebut.

Dari mulai isu "orang luar" tidak berhak memimpin di Sumut, elit partai yang sekedar mencari pekerjaan hingga "orang  luar" tidak akan faham memimpin Sumut diyakini menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah ini.

Dari sisi membangun proximity dan membangun chemistry yang sama dengan warga, tentu akan memberi efek positif untuk membangun kesamaan identitas sosial.

Pemilih akan memberi apresiasi dan penghormatan lebih karena ada tokoh yang mempunyai flatform sosial sama yang akan memperjuangkan kepentingan mereka nantinya. Insider akan lebih diterima dari pada outsider.

Dalam perspektif kajian sosial, pemaknaan keduanya akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan-pesan. Dengan melakukan identifikasi simbolik, akan menjadi lebih mudah karena sudah dianggap sebagai insider. ( Charles S. Pierce)

Namun faktor pertimbangan ini tidak selamanya efektip membangun togetherness. Kecurigaan sosial tetap menjadi  pendamping abadi dalam realitasnya. Apalagi hal ini ditambah dengan "bumbu-bumbu" dari media masa maupun media sosial akan menjadi amunisi baru lawan politik untuk menyerangnya. Faktanya memang seperti itulah yang kemudian terjadi saat ini.

Keraguan kini terbangun bahwa–atau mungkin sengaja dibangun-kompetitor politik Djarot  untuk mematahkan argumentasi langkah identifikasi sosial yang diambilnya karena  pertimbangan weakness politic yang secara alami memang sedari awal sudah diketahuinya.

Politik identitas formal yang terlanjut ditempuh jika tidak dikelola dengan baik dan hati-hati, dikhawatirkan malah akan menimbulkan feedback yang tidak efektip dalam rangka membangun kapitalisasi politiknya untuk mendorong elektabilitasnya di tanggal 27 Juni nantinya.

Elit PDIP Tidak Efektip

Polemik dan pro kontra seputar penerbitan KTP elektronik Cagubsu Djarot Syaiful Hidayat semakin menyulitkan posisi salah satu orang kepercayaan ketua umum PDIP tersebut.

Pernyataan dan "justifikasi" dari sejumlah elit PDIP dengan label pejabat negara akan menjadi kontra produktif untuk meredam isu KTP-El tak lazim milik Djarot ini. Setidaknya dua pejabat negara harus ikutan cawe-cawe menanggapi polemik trending topic jelang hari pencoblosan Pilgubsu itu. Dari mulai Mendagri Tjahjo Kumulo hingga Menkumham Yasona Laoly harus ikut "berpartisipasi" meredam isu miring tersebut.

Tema mekanisme dan prosedur pembuatan KTP-el yang sudah benar dilakukan Djarot hingga mempertanyakan "daya faham"  lurah dan camat menjadi amunisi isu yang coba dibangun untuk meluruskan polemik ini. Sah dan sangat wajar adanya klarifikasi dari seorang Mendagri untuk memberikan pemahaman ulang kepada masyarakat seputar prosedur pengurusan KTP elektronik ini. Namun akan menjadi persoalan dan "keheranan" publik tatkala klarifikasi ini khusus dijelaskan untuk sebuah kasus yang sangat beraroma politik.

Bahkan sangat disayangkan juga hingga seorang Menkumham sampai harus "turun gunung" memberi pengertian kepada publik di Sumatera Utara seputar isu lokal ini. Keheranan dan kecurigaan publik pada akhirnya tidak terbendung bahwa langkah dua pejabat negara ini semata-mata demi kepentingan politik Djarot yang kebetulan sama-sama berasal dari partai politik yang sama.

Padahal masih ada level-level di bawahnya yang bisa memberi klarifikasi utuh untuk menghentikan polemik ini. Di internal tim pemenangan Djarot sendiri tentu ada tim media yang bisa mengelola seliweran polemik untuk meredam isu. Jika berkaitan dengan klarifikasi kebijakan berskala nasional, masih ada level-level direktur ataupun Dirjen di Kemendagri yang dirasakan cukup memberi klarifikasi. Tujuannya agar publik bisa melhatnya sebagai sebuah kebijakan admministrasi dan bukan "kebiakan politik".

Begitu juga dengan Menkumkan. Meski berasal dari satu partai, akan menjadi lebih produktif jika tidak "berpartisipasi" dengan isu-isu krusial yang bisa ditanggapi berbeda oleh publik. Apalagi di era digital saat ini, begitu mudahnya informasi "dikelola" menjadi tidak efektip bagi lawan-lawan politik yang bertarung dalam sebuah pesta politik seperti Pilkada saat ini.

Kini tinggal bagaimana tim Djarot-Sihar bisa mengelola isu yang  terlanjur liar  ini menjadi sebuah  benefit untuk meningkatkan elektabilitasnya. Di sisi lain, lawan politik Djoss, tim Edy Rahmayati-Musa Rajacksah bisa "memainkan" isu seksi ini menjadi kapital politik mereka.

Karena segala isu akan menjadi plus-minus bagi setiap warga yang masuk arena kontestasi politik.

Oleh: Eddy Iriawan

Editor: admin

T#g:edy rahmayadiktp elektronik djarotpilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Kamis, 31 Mei 2018 01:42

    IMM Sumut Imbau Masyarakat Pilih Kepala Daerah Antikorupsi dan Peduli Pemuda

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak akan lama lagi dilaksanakan, kurang dari satu bulan. Termasuk juga pilkada di Sumatera Utara, baik pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati.

  • Kamis, 24 Mei 2018 22:39

    Ilyas Sitorus Berharap Tengku Erry Jadi Pj Gubernur

    Hal itu terjadi atas kerjasama berbagai stakeholder termasuk kerukunan umat beragama sehingga Provinsi Sumut menjadi tuan rumah perhelatan tingkat nasional seperti PON dan MTQ Nasional serta berbagai penghargaan nasional yang diraih lainnya.

  • Minggu, 20 Mei 2018 07:41

    Sihar dan Ondim Hadir Dipembukaan Kejuaraan Catur Piala Gubernur Sumut

    Hadir Ketua Umum PB Percasi GM Utut Adianto, Walikota Medan Dzulmi Eldin, anggota DPR RI Sofyan Tan, Sihar Sitorus, Syah Affandi alias Ondim, para pecatur Sumut dan nasional serta undangan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir