Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • DPRD wanti-wanti Disdukcapil Sibolga jelang Pilkada

DPRD wanti-wanti Disdukcapil Sibolga jelang Pilkada

Kamis, 16 Jul 2015 00:09
Dibaca: 661 kali
ilustrasi/drc
Pilkada Serentak di Sumatera Utara.

DINAMIKARAKYATCOM, Sibolga - Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori mengingatkan agar penyelenggara Pemilu terutama institusi pengurus data pemilih tidak bermain- main dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Desember mendatang.

Menurut Jamil, meski belum dilakukan pemutahiran data, naiknya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Sibolga (74.142) atau sebesar 14.047 dibanding DPT Pilpres tahun lalu ( 62.095), sangat berpotensi menimbulkan kecurigaan publik terhadap hasil Pilkada nanti.

"Itu sangat normatif, apalagi jika pascapilkada nanti, ada calon kandidat membawa persoalan data pemilih ini ke MK atau pengadilan, dilengkapi bukti autentik terjadinya manipulasi dan penggelembungan data pemilih, maka tidak tertutup kemungkinan dilakukannya Pilkada ulang. Ini yang kita hindari, sebab kita tidak ingin puluhan miliar rupiah uang rakyat terbuang begitu saja dan terkuras lagi untuk pendanaan penyelenggaraan pilkada ulang," ujar Jamil kepada wartawan, Kamis.

Jamil menilai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sibolga kini seolah-olah memelihara "bom waktu" jelang Pilkada Kota Sibolga.

"Institusi sumber awal data pemilih itu harus bekerja profesional, KPU hingga jenjang penyelengara Pilkada tingkat bawah juga harus proaktif memutahirkan data ini, sebab kita menginginkan Pilkada Sibolga berjalan fair dan jujur," kata Jamil.

Jamil mengingatkan, DP4 sangat berpotensi menimbulkan pertikaian politik, apalagi jika data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Maka DPRD akan segera memanggil pihak Dukcatpil untuk menjelaskan," tegasnya.

Sejauh ini, ujar Jamil, pihak DPRD Sibolga juga sudah mencermati jumlah pemilih Kota Sibolga yang meledak hanya dalam hitungan bulan dari Pilpres tahun kemarin.

"Kenaikan jumlah pemilih ini cukup mengejutkan dan pantas untuk ditelusuri kebenarannya, dan saya tahu masyarakat Sibolga saat ini sudah mulai gelisah dengan data mengejutkan dengan bertambahnya 14 ribu lebih pemilih. Kegelisahan itu sangat wajar, sebab warga juga menginginkan agar pertarungan politik berjalan jujur," katanya.

Secara gamblang Jamil menyebutkan, pertambahan penduduk yang naik tajam dan tidak masuk akal seolah-olah daerah ini telah memelihara 'zombie' dan bertambahnya luas wilayah.

"Sekali lagi kita minta Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Sibolga Ahmad Sulham Sitompul  jangan membuat sabotase jelang Pilkada nanti," tegasnya. (oktaf)

T#g:pilkada
Berita Terkait
  • Minggu, 05 Agu 2018 01:55

    Rahmad Hasibuan Gugat Hasil Pilkada Palas, Apakah Berhasil?

    Dalam pertemuan, Hairul Mac Hasibuan yang juga timses Paslon No. 3 Rahmad P Hasibuan memaparkan bahwa adanya kejanggalan dalam proses pilkada Padanglawas (Palas) 27 Juni 2018 lalu.

  • Kamis, 31 Mei 2018 01:42

    IMM Sumut Imbau Masyarakat Pilih Kepala Daerah Antikorupsi dan Peduli Pemuda

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak akan lama lagi dilaksanakan, kurang dari satu bulan. Termasuk juga pilkada di Sumatera Utara, baik pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati.

  • Senin, 28 Mei 2018 00:31

    E-KTP Tercecer, Tjahjo: Selasa besok harus selesai usulan mutasi

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga kasus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang terjatuh di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, bukan karena kelalaian tapi sarat dengan unsur kesengajaan.

  • Kamis, 05 Apr 2018 22:00

    Lagi, Jenderal (Purn) Ingatkan TNI Netral di Pilkada Serentak

    Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta seluruh prajurit TNI agar netral saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak berlangsung.

  • Selasa, 27 Mar 2018 01:14

    24 Ribu Napi di Sumut Terancam Tidak Milih di Pilkada Serentak 2018

    Sebanyak 24 ribu wargabinaan di Sumatera Utara terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serantak 2018. Hal ini dikarenakan sebagian besar narapidana (napi) tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau e-KTP.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir