• Home
  • Politik
  • DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

Senin, 30 Jul 2018 10:35
Dibaca: 1.461 kali
drberita/istimewa
Proyek pendopo rumah dinas Gubernur Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution menengarai adanya aroma kolusi, terkait pembangunan pendopo rumah dinas Gubernur Sumut, Tahun Anggaran (TA) 2018. Ia pun meminta Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas.

"Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini," ujar Muchrid, akhir pekan 27 Juli 2018.

Pemenang lelang proyek yaitu PT Rizky Atma Mulya dengan nilai kontrak Rp 6.527.010.000. Namun, jika ditelusuri dari awal, menurut Muchrid, indikasi kolusi antara peserta lelang yang melibatkan panita lelang maupun Pengguna Anggaran (PA) terlihat jelas.

"Ada tiga penawar pada lelang tersebut. Ketiganya PT Eratama Putra Perkasa (Rp 6.352.670.000), PT Rizky Atma Mulya (Rp 6.527.010.000) dan PT Kalitra Bersinar Mandiri (Rp 6.026.146.000). Penawar terendah adalah PT Eratama Putra Perkasa dan PT Kalitra Bersinar Mandiri," jelas Muchrid.

Kejanggalan muncul ketika penawar terendah gagal memenangkan lelang. Kalitra Bersinar Mandiri, tidak menyampaikan persyaratan teknis sebagaimana dokumen. Sedangkan PT Eratama Putra Perkasa tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi.

Sinyalemen yang muncul, kata Muchrid, PT Eratama Putra Perkasa sengaja tidak hadir untuk memuluskan PT Rizky Atma Mulya sebagai pemenang.

"Seluruh persyaratan PT Eratama Putra Perkasa cukup baik, harga penawarannya bersaing dan menguntungkan negara. Mengapa perusahaan tersebut terkesan menghindar? Padahal alamat perusahaan itu di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deliserdang, tidak jauh dari Kota Medan. Lain hal, jika perusahaan tersebut beralamat di Papua," katanya.

Muchrid juga mengatakan kegiatan di Biro Umum dan Perlengkapan Pemprovsu ini terkesan dipaksakan demi tujuan tertentu. Dari sisi bangunan bersejarah, Rumah Dinas Gubsu di Jalan Sudirman itu merupakan heritage yang wajib dilindungi dan dijaga keasriannya.

"Menambah bangunan lain di atas areal yang sudah tertata dan terpelihara dengan baik, berarti tidak menghargai nilai-nilai warisan bersejarah. Itu dari satu sisi," ujarnya.

Dari sisi anggaran, mengindikasikan adanya unsur korupsi dengan modus menetapkan HPS yang terlalu tinggi, dan selanjutnya mengarah pemenang kepada rekanan tertentu.

"Coba amati, nilai penawaran pemenang kontrak, tidak sampai 10 persen dari HPS. Kemungkinan terjadinya 'bagi-bagi rezeki' terjadi di sini," serunya lagi.

Muchrid mengaku sudah menyampaikan persoalan ini kepada Gubsu terpilih Edy Rahmayadi agar Kepala Biro Umum Faisal Hasyrimi dan Kepala Biro Pembangunan Eric Aruan selaku penanggungjawab lelang dievaluasi kelak.

"Saya juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap kegiatan ini. Saya berkeyakinan, ada kecurangan di sini. Juga meminta KPK untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi sampai tuntas," tandasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkorupsi apbdkpkmuchrid nasutionrumah dinas gubernur sumut
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jul 2019 02:17

    Pemkab Batubara Biayai Pembangunan Gedung Tahanan Polres

    Padahal diketahui, kepolisian adalah lembaga vertikal yang pembiayaan operasional dan pembangunan gedungnya mulai tingkat Polsek, Polres hingga Polda bersumber dari APBN.

  • Selasa, 16 Jul 2019 23:57

    LIPAN RI Laporkan PT Persaoran ke Kejati Sumut

    Massa DPP LIPAN RI memita Kejati SUmut agar mengusut tuntas dugaan pengkondisian pemenang tender PT Persaoran sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan di Moara Soma.

  • Selasa, 16 Jul 2019 00:07

    Rapat "Kilat" KUA PPAS APBD Sumut 2020 Dihadiri Tiga Anggota Dewan

    Rapit "kilat" yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota dewan Aripay Tambunan dan Yantoni Purba, selebihnya tak kelihatan.

  • Senin, 15 Jul 2019 23:36

    Mahasiswa dari Empat Kampus di Medan Minta KPK Lanjutkan Kasus Suap Akil Mochtar

    Puluhan mahasiswa dari empat kampus di Kota Medan, Sumatera Utara, berunjukras meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan kasus suap mantan Hakim MK AKil Muchtar.

  • Senin, 15 Jul 2019 22:43

    Erwin Lubis: Kurang lebih Rp 400 juta yang baru mereka kembalikan

    Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sumut dalam daerah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumatera utara sebesar Rp 2.552.400.000. Sampai hari ini baru Rp 400 juta lebih yang dikembalikan ke kas daerah.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir