Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

Senin, 30 Jul 2018 10:35
Dibaca: 756 kali
drberita/istimewa
Proyek pendopo rumah dinas Gubernur Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution menengarai adanya aroma kolusi, terkait pembangunan pendopo rumah dinas Gubernur Sumut, Tahun Anggaran (TA) 2018. Ia pun meminta Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas.

"Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini," ujar Muchrid, akhir pekan 27 Juli 2018.

Pemenang lelang proyek yaitu PT Rizky Atma Mulya dengan nilai kontrak Rp 6.527.010.000. Namun, jika ditelusuri dari awal, menurut Muchrid, indikasi kolusi antara peserta lelang yang melibatkan panita lelang maupun Pengguna Anggaran (PA) terlihat jelas.

"Ada tiga penawar pada lelang tersebut. Ketiganya PT Eratama Putra Perkasa (Rp 6.352.670.000), PT Rizky Atma Mulya (Rp 6.527.010.000) dan PT Kalitra Bersinar Mandiri (Rp 6.026.146.000). Penawar terendah adalah PT Eratama Putra Perkasa dan PT Kalitra Bersinar Mandiri," jelas Muchrid.

Kejanggalan muncul ketika penawar terendah gagal memenangkan lelang. Kalitra Bersinar Mandiri, tidak menyampaikan persyaratan teknis sebagaimana dokumen. Sedangkan PT Eratama Putra Perkasa tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi.

Sinyalemen yang muncul, kata Muchrid, PT Eratama Putra Perkasa sengaja tidak hadir untuk memuluskan PT Rizky Atma Mulya sebagai pemenang.

"Seluruh persyaratan PT Eratama Putra Perkasa cukup baik, harga penawarannya bersaing dan menguntungkan negara. Mengapa perusahaan tersebut terkesan menghindar? Padahal alamat perusahaan itu di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deliserdang, tidak jauh dari Kota Medan. Lain hal, jika perusahaan tersebut beralamat di Papua," katanya.

Muchrid juga mengatakan kegiatan di Biro Umum dan Perlengkapan Pemprovsu ini terkesan dipaksakan demi tujuan tertentu. Dari sisi bangunan bersejarah, Rumah Dinas Gubsu di Jalan Sudirman itu merupakan heritage yang wajib dilindungi dan dijaga keasriannya.

"Menambah bangunan lain di atas areal yang sudah tertata dan terpelihara dengan baik, berarti tidak menghargai nilai-nilai warisan bersejarah. Itu dari satu sisi," ujarnya.

Dari sisi anggaran, mengindikasikan adanya unsur korupsi dengan modus menetapkan HPS yang terlalu tinggi, dan selanjutnya mengarah pemenang kepada rekanan tertentu.

"Coba amati, nilai penawaran pemenang kontrak, tidak sampai 10 persen dari HPS. Kemungkinan terjadinya 'bagi-bagi rezeki' terjadi di sini," serunya lagi.

Muchrid mengaku sudah menyampaikan persoalan ini kepada Gubsu terpilih Edy Rahmayadi agar Kepala Biro Umum Faisal Hasyrimi dan Kepala Biro Pembangunan Eric Aruan selaku penanggungjawab lelang dievaluasi kelak.

"Saya juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap kegiatan ini. Saya berkeyakinan, ada kecurangan di sini. Juga meminta KPK untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi sampai tuntas," tandasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutkorupsi apbdkpkmuchrid nasutionrumah dinas gubernur sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Minggu, 10 Jun 2018 03:19

    Ketua DPRD Sumut Digugat ke PTUN Medan

    Gugatan yang dibuat berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/K/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sisa masa jabatan 2014-2019.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir