• Home
  • Politik
  • DPRD Sumut Akan Panggil PT KAI dan PT Antariksa Terkait Demo Warga Batubara

DPRD Sumut Akan Panggil PT KAI dan PT Antariksa Terkait Demo Warga Batubara

Minggu, 11 Mar 2018 23:22
Dibaca: 277 kali
drberita
Unjukrasa mahasiswa dan masyarakat Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara terhdap proyek rel kereta api.
DINAMIKARAKYAT - Komisi A DPRD Sumut berencana akan memanggil PT KAI dan PT Antariksa terkait proyek pembangunan lintasan rel kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, yang didemo mahasiswa dan masyarakat Batubara.

"Akan kita panggil," ucap Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan di Medan, Minggu 11 Maret 2018.

Muhri menilai, jika mahasiswa dan masyarakat sudah melakukan unjukrasa terhadap proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah, kemungkinan ada hal yang harus diperjelas agar tidak ada terjadi kesalahan.

"Semua proyek negara harus dijaga, salah satunya dengan melakukan pengawasan agar proyek-proyek tersebut tertib administrasi tidak melanggar aturan dan tidak merugikan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan," serunya.

Sejauh ini, kata Muhri, DPRD Sumut khususnya Komisi A akan selalu merespon semua persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama yang menyangkut dengan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan.

"Maka, jika ada ditemukan satu kegiatan proyek yang diduga tidak lengkap syarat izinnya harus dihentikan dan diurus terlebih dahulu izin-izin yang terkait," tegasnya.

Sebelumnya, ratusan massa mahasiswa dan masyarakat Desa Lalang, Kecamatan Medan Deras, Batubara, Sumut, berunjukrasa menuntut gantu untung pembebasan lahan dan bangunan yang terkena proyek pembangunan lintasan rel kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, Selasa 6 Maret 2018.

Aksi massa unjukrasa dipimpin MS. Batubara mengatakan perjanjian penyelesain ganti untung pemebesan lahan dan bangunan rumah warga sampai saat ini belum juga terselesaikan dengan baik oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Proyek pembanggunan lintasan rel kereta api tersebut sampai saat ini belum memberikan kenyamanan kepada rakyat, dan sangat disesalkan karena merugikan hak-hak rakyat.

Dalam kenyataannya PT KAI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui PT Antariksa sebagai pelaksana (pemenang) proyek telah melanggar perjanjian yang dibuat dengan masyarakat khususnya warga Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Sesuai isi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melalui Laura Consultant yang diterbitkan Oktober 2011, yang sebagai acuan pelaksanaan proyek lintasan rel kereta api, sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dprd sumutproyek rel kereta apipt antariksaPT KAI
Berita Terkait
  • Minggu, 20 Mei 2018 07:09

    Untuk SKPD dan BUMD, KPK Periksa Orang Dekat Mantan Gubsu

    Pemeriksaan JAS akan dilakukan di Mako Brimob Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan, mulai pukul 09.00 WIB, dengan surat panggilan bernomor: SPGL/3139/DIK.01/00/23/05/2018.

  • Kamis, 17 Mei 2018 01:19

    KPK Harus Jelaskan Soal Kooperatif Saksi dan Tersangka Suap Gatot

    Rosisyanto menduga banyak anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, yang mengklaim dirinya sudah lunas mengembalikan uang suap, namun sejatinya mereka belum lunas mengembalikannya.

  • Senin, 30 Apr 2018 21:41

    Djarot Sindir Kasus Suap Gatot Pinjam Uang Pada Pihak Swasta

    Djarot Saiful Hidayat merasa heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) massa gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho mengajukan pinjaman ke pihak swasta.

  • Senin, 09 Apr 2018 20:26

    Demo BBM, Mahasiswa Sholat Dalam Gedung Paripurna DPRD Sumut

    Ratusan mahasiswa yang terdiri dari beberapa universitas di Kota Medan menggelar aksi unjukrasa dan sholat berjamaah, dalam rangka protes kenaikan harga Pertalite, dan kelangkaan Premium, DPRD Sumut, Senin 9 April 2018.

  • Kamis, 05 Apr 2018 00:17

    Ada Dugaan Suap Direncana PAW Wakil Ketua DPRD Sumut, Benarkah?

    Kisruh Partai Gerindra di Sumatera Utara ternyata belum berakhir. Kali ini kisruh tersebut bermuara ke DPRD Sumut. Parlinsyah Harahap yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sumut direncanakan akan diganti (PAW) dengan Srikumala.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir