Bank Sumut

pilgubsu 2018

Coklit KPU Medan Bermasalah

Minggu, 04 Feb 2018 02:00
Dibaca: 352 kali
ilustrasi
Kantor KPU Medan
DINAMIKARAKYAT - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumut menilai kinerja PPDP dalam melakukan pencoklitan sangat buruk dan bemasalah.

"Berdasarkan hasil pantauan kami dibeberapa Kecamatan se-Kota Medan, ditemukan sejumlah masalah besar dalam form A-KWK, form A.A-KWK, form A.A1.KWK, form A.A2.KWK serta form A.A.3-KWK pada data pemilih pilgubsu 2018 ini," ujar Koordinator JPPR Sumut Darwin Sipahutar dalam keterangan persnya, Sabtu 3 Februari 2018.

Seperti di Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, tepatnya di TPS 07 terdapat kekeliruan data pemilih pada form A-KWK. Dari 321 jumlah pemilih, tidak satu pun ada yang berjenis kelamin laki-laki semuanya berjenis kelamin perempuan.

"Padahal pemukiman di daerah tersebut dihuni ratusan kepala keluarga," sebut Darwin.

Selain itu ditemukan juga masalah di Kecamatan Medan Polonia. Terdapat petugas PPDP yang tidak menyerahkan bukti pendaftaran pemilih kepada warga yang sudah didata.

Begitu juga apa yang terjadi di Kecamatan Medan Helvetia, form A.A1-KWK dan Form A.A2-KWK sudah diisi terlebih dahulu oleh PPDP.

Sementara di Kecamatan Medan Marelan terjadi kesemrawutan yang lebih parah lagi terkait pencoklitan, mulai dari kehabisan stiker A.A.2.KWK yang belum didistribusikan oleh PPS, dimana PPDP tidak melakukan pencoklitan secara langsung dan hanya melalui foto copy kartu keluarga serta terdapat PPDP yang tidak memiliki tanda pengenal.

"Di Kelurahan Harjosari 2 Kecamatan Medan Amplas terdapat 200 penduduk yang terdaftar di form daftar pemilih (A-KWK) yang mana nomor KK dari keseluruhan penduduk tersebut semuanya sama tetapi nama dan alamatnya berbeda-beda," terang Darwin.

Kemudian, lanjut Darwin, delum lagi di Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli dan Medan Barat juga terdapat sejumlah kesalahan dan ketidakpahaman PPDP dalam melakukan pencoklitan. Parahnya lagi adalah tidak ditandatanginya form A.A2-KWK oleh PPDP.

"Sejumlah persoalan dan temuan ini nantinya akan kami serahkan ke Panwaslu Kota Medan dan Bawaslu Sumut dan ditembuskan ke Bawaslu RI agar ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku," tandasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:darwin sipahutarjppr sumutKPU Medanpilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Sabtu, 16 Jun 2018 08:22

    Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

    Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Kamis, 31 Mei 2018 01:42

    IMM Sumut Imbau Masyarakat Pilih Kepala Daerah Antikorupsi dan Peduli Pemuda

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak akan lama lagi dilaksanakan, kurang dari satu bulan. Termasuk juga pilkada di Sumatera Utara, baik pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati.

  • Kamis, 24 Mei 2018 22:39

    Ilyas Sitorus Berharap Tengku Erry Jadi Pj Gubernur

    Hal itu terjadi atas kerjasama berbagai stakeholder termasuk kerukunan umat beragama sehingga Provinsi Sumut menjadi tuan rumah perhelatan tingkat nasional seperti PON dan MTQ Nasional serta berbagai penghargaan nasional yang diraih lainnya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir