Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Banyak Ibu Khususnya Yang Hamil Belum Tau Kibbla

Banyak Ibu Khususnya Yang Hamil Belum Tau Kibbla

Oleh: Raden Armand
Kamis, 01 Mar 2018 00:02
Dibaca: 292 kali
Armand
Ratna Sitepu saat melakukan sosialisasi di Jalan Sei Wampu Baru Gang Buntu.
DINAMIKARAKYAT - Banyak perempuan dan ibu belum mengetaui peraturan daerah (Perda) tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan Anak Balita (Kibbla). Melalui Perda ini warga kurang mampu boleh mendapatkan pelayanan kesehatan klinik dan rumah sakit secara gratis.

Anggota DPRD Medan Ratna Sitepu melakukan sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2009 ini di Jalan Sei Wampu Baru, Gang Buntu, Senin 26 Februari 2018.

Ratna menyebutkan ada sanksi tegas bila warga miksin tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya Kibbla.

"Bisa dicabut ijin operasionalnya, bagi pusat pelayanan yang tidak memberikan layanan kepada warga miskin. Karena memang begitu aturan di poin b pasal 11 Perda Nomor 6 Tahun 2009 itu," katanya.

Melalui poin d pasal 12 Perda, disebutkan jaminan pelayanan Kibbla bagi masyarakat tidak mampu dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

"Sering saya dengar aspirasi ibu hamil dari keluarg tak mampu kesulitan mencari biaya persalinan. Artinya, banyak masyarakat yang tak tahu. Padahal gratis, Perdanya juga sudah ada, itu saja rujukannya," kata Ratna.

Menurutnya, Pemko Medan telah menganggarkan 30% dari total anggaran Dinas Kesehatan senilai Rp 1,7 triliun di APBD untuk Kibbla. Masyarakat harus bisa memaksimalkan fasilitas ini.

Lurah Babura, Kecamatan Medan Baru, Zukri Alrasyid mengapresiasi acara sosialisasi Perda Kibbla. Dia berharap sosialisasi perda ini bisa lebih banyak lagi ibu-ibu yang mengetahui haknya. Seperti ibu hamil yang kurang mampu bisa melakukan persalinan secara gratis. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dinas kesehatan medandprd medanibu hamilpemko medanratna sitepu
Berita Terkait
  • Rabu, 01 Agu 2018 17:08

    Boydo: Apa Motivasi Dia Menaikkan Gaji

    Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan heran dengan kenaikan gaji karyawan dalam situasi keuangan badan usaha milik daerah (BUMD). Padahal, setiap rapat dengar pendapat

  • Minggu, 22 Jul 2018 16:33

    PD Pasar Jadi Polemik Pembahasan Pansus LKPJ 2017 DPRD Medan

    Persoalan PD Pasar Kota Medan menjadi polemik. Pansus LKPJ 2107 DPRD Medan menilai Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Rusdy Sinuraya kurang bijak.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 00:50

    Acil Lubis: Sikap Dirut PD Pasar Medan Sudah Tepat

    Jawaban Dirut PD Pasar Rusdy Sinuraya yang mengisyaratkan ketidakbenaran atas pernyataannya terhadap DPRD Medan, mengisyaratkan adanya indikasi oknum yang berusaha menikmati keuntungan atas munculnya konflik tersebut.

  • Selasa, 29 Mei 2018 03:06

    Toleransi Menjadi Ciri Khas Masyarakat Medan

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Henry Jhon Hutagalung menyebutkan ikut melaksanakan puasa. Hal ini telah berlangsung dalam lima tahun terakhir.

  • Senin, 28 Mei 2018 14:40

    Rapat Paripurna, Ini Hasil LKPj 2017

    Kemudian Pemko Medan diharapkan secara konsisten memperjuangkan bersama apa yang telah disepakati dalam forum musrembang tanpa mengesampingkan faktor top down dan politis.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir