• Home
  • Politik
  • BPK Serahkan 13 Laporan Hasil Tindaklanjut Pemeriksaan 2016

BPK Serahkan 13 Laporan Hasil Tindaklanjut Pemeriksaan 2016

Kamis, 15 Des 2016 21:23
Dibaca: 305 kali
istimewa
Gubsu dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut.

DINAMIKARAKYATCOM - Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Vincentia Moli Ambar Wahyuni menyampaikan resume hasil pemeriksaan 13 pemerintahan daerah termasuk Pemerintah Provinsi Sumut.

"Kota Medan, Langkat, Asahan, Deliserdang, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Batubara, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Tanjungbalai," kata Ambar di kantronya, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (15/12/2016).

Ia menjelaskan, dari 13 Pemda tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang dikelompokkan yakni kelebihan pembayaran Rp 24.316.707.387,20, indikasi kerugian negara Rp 5.278.583.896,93, Potensi kerugian daerah Rp 16.135.665.876,81.


Kemudian, tidak sesuai peruntukan Rp 556.052.141,00, tidak dapat diyakini kebenarannya Rp 847.410.730,00, tidak dapat diyakini kewajarannya Rp 2.029.193.317,82, berpotensi penyalahgunaan dana Rp 310.115.256,07, pemborosan Rp 7.871.895.520,43, kekurangan penerimaan negara Rp 716.268.005,09.

Dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PAD TA 2016 terdapat permasalahan terdiri dari dinas pendapatan daerah kurang mengintensifkan pemungutan potensi PKB atas 3.524.628 unit kendaraan, sehingga potensi pendapatan PKB kendaraan pribadi dan umum minimal sebesar Rp 2.554.336.185.400,00 belum dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Kendati demikian BPK memberi apresiasi kepada 3 Pemda yang triwulan IV 2016 penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 75,04 persen terdiri peringkat I Tebingtinggi dengan pencapaian 91,70 persen, peringkat ke II kabupaten Labura 90,99 persen dan ke III Kabupaten Dairi 89,75 persen.


Sedangkan peringkat terendah Kabupaten Nias 57,50 persen, Gunung Sitoli 43,45 persen dan Mandaling Natal 42,46 persen.

"Kami mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah , karena dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah," jelasnya. (art/drc)

T#g:BPKgubsu
Berita Terkait
  • Kamis, 18 Jan 2018 14:10

    Kasus Dugaan Korupsi IPA Martubung: Kejatisu Salahkan BPKP

    Sepertinya Kejati Sumut menyalahi BPKP yang terlalu lama memberikan laporan hasil audit kerugian negara yang terjadi pada pembangunan IPA Martubung PDAM Tirtanadi.

  • Rabu, 17 Jan 2018 04:27

    KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

    Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

  • Rabu, 17 Jan 2018 01:54

    Ketum DPP SPRI Menilai Edy Rahmayadi Terkesan Sangat Apriori

    Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menilai pernyataan Cagubsu Edy Rahmayadi yang merendahka jurnalis di Medan, Sumatera Utara, termasuk golongan orang susah terkesan sangat apriori.

  • Selasa, 16 Jan 2018 14:01

    Soal Pilgubsu Rp1,2 Triliun, Saut: Kerja KPK membawa koruptor ke pengadilan

    Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 ini menimbulkan banyak penilain, sehingga perlu adanya pengawasan ekstra agar tidak terjadi kebocoran, khususnya kepada KPK.

  • Selasa, 16 Jan 2018 01:34

    Kata Muhri, Seandainya Tengku Erry Ikut Pilgubsu Pasti Akan Lebih Menarik

    Jika konteks penilaian terhadap calon gubernur dan pasangannya, lanjut politisi demokrat ini, hanya pasangan JR Saragih dan Ance Silian yang benar-benar memiliki rekam jejak pengorbanan terhadap pembangunan daerah.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir