Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Arief Ngaku Tak Bisa Pastikan KPU Dapat Kembalikan Kepercayaan Publik

Arief Ngaku Tak Bisa Pastikan KPU Dapat Kembalikan Kepercayaan Publik

Senin, 13 Jan 2020 20:33
Dibaca: 117 kali
drberita/istimewa
Ketua KPU RI Arief Budiman
Bobby Nasution Center
DRberita | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi peringatan bagi semua jajaran KPU hingga ke tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia meminta agar penyelenggara pemilihan mempunyai integritas.

"Ini peringatan bagi siapa pun agar lebih mawas diri, lebih berhati-hati, lebih punya menjaga integritasnya," ujar Arief di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin 13 Januari 2020.

Apalagi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan segera diselenggarakan di 270 daerah untuk pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota.

Arief mengaku tak bisa memastikan KPU dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaganya, pascapenetapan Wahyu jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepercayaan pada KPU sepenuhnya tergantung masyarakat. "Ya tentu KPU tidak bisa memastikan (kepercayaan publik pulih), karena itu pasti terserah pada masyarakat, pada publik," kata Arief.

KPU berupaya meyakini masyarakat jajarannya akan bekerja sesuai peraturan perundangan-undangan. KPU akan menunjukkan kebijakan-kebijakan yang diambil tak terpengaruh apapun.

"Saya ingin meyakinkan pada masyarakat bahwa sampai hari ini kerja KPU dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan," kata dia.

Arief mengatakan, KPU akan membuat surat edaran kepada KPU daerah untuk menjaga integritas jelang Pilkada 2020. Sehingga publik kembali mempercayai KPU sebagai penyelenggara pemilihan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR dari PDIP Harun Masiku serta seorang swasta bernama Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu. (art/drc)

Editor: Bornok

Sumber: republika.co.id

T#g:arief budimankpk ott kpuKPUwahyu setawan
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Jan 2020 16:25

    Komisi III: Kemenkumham Berpotensi Dijerat Pasal 'Obstruction of Justice'

    Yasonna berkata Harun belum berada di Indonesia hingga 16 Januari 2020. Namun, enam hari berselang, Ronny menyampaikan bahwa Harun telah tiba kembali di Indonesia sejak 7 Januari 2020 sehari setelah bertolak ke Singapura.

  • Kamis, 23 Jan 2020 09:42

    KPK Gak Mau Respon ICW: Yang Penting Kerja

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding pimpinan KPK dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebarkan hoax terkait tersangka kasus suap politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

  • Selasa, 14 Jan 2020 12:47

    Kasus OTT KPU: DPR Panggil Bawaslu dan DKPP

    Salah satu hal yang akan ditanyakan dalam rapat tersebut ialah seputar insiden terjaringnya eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Sabtu, 11 Jan 2020 23:29

    KPK Blunder Jika Tidak Berani Gledah Kantor DPP PDIP

    Misalnya, dia mencontohkan kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang ikut menyeret Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ke dalam pusaran kasus.

  • Sabtu, 11 Jan 2020 23:13

    KPK Sudah Dapat Izin Dewas Untuk Penggeledahan Kasus Suap KPU

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio F

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir