pilgubsu 2018
Apakah JR Sudah Jadi Target Mereka?
Selasa, 13 Feb 2018 02:44
Dibaca: 895 kali
drberita/istimewa
DINAMIKARAKYAT - Pengamat Sosial dan Budaya Hamdan Noor Manik mencurigai ada skenario yang sengaja dicipkatan untuk menjegal JR Saragih-Ance Silian ikut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
"Ada apa sebenarnya? apakah memang JR sudah menjadi target mereka? atau ini lanjutan kisruh Pilkada 2015 yang lalu?" ucap Hamdan Noor Manik kepada wartawan seusai rapat pleno di Hotel Grand Mercure, Medan, Senin 13 Februari 2018.
Hamdan menilai, jika persoalan ijazah JR Saragih yang membuat pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKB dan PKPI ini gugur, menurutnya sangat salah besar keputusan KPU Sumut. "JR Saragih bukan baru pertama kali ikut menjadi calon kepala daerah," serunya.
Sepengingatan dirinya, JR Saragih sudah dua kali calon Bupati Simalungun dan terpilih menjadi bupati. "Aneh kan, ijazah JR tidak pernah dipermasalahakn KPUD Simalungun selama dua kali ikut calon bupati. Ada apa ini?" tandas Hamdan.
Hamdan berpendapat ada kejanggalan yang terjadi pada KPU Sumut. JR ingin menunjukkan keabsahan ijazahnya dan surat keterangan dari Dinas Pendidikan DKI, namun KPU Sumut tetap bersikukuh JR Saragih Tidak Memenuhi Syarat.
"Kondisi ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Sikap kenegarawan dan kesatria JR Saragih harus diapresiasi walaupun beliau gagal, dia juga tetap menghimbau kepada pendukungnya agar menjaga kondusifitas yang telah terjaga selama ini," terangnya. (art/drc)
T#g:ance silianjr saragihKPU Sumutpartai demokratpilgubsu 2018pkbpkpi
"Ada apa sebenarnya? apakah memang JR sudah menjadi target mereka? atau ini lanjutan kisruh Pilkada 2015 yang lalu?" ucap Hamdan Noor Manik kepada wartawan seusai rapat pleno di Hotel Grand Mercure, Medan, Senin 13 Februari 2018.
Hamdan menilai, jika persoalan ijazah JR Saragih yang membuat pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKB dan PKPI ini gugur, menurutnya sangat salah besar keputusan KPU Sumut. "JR Saragih bukan baru pertama kali ikut menjadi calon kepala daerah," serunya.
Sepengingatan dirinya, JR Saragih sudah dua kali calon Bupati Simalungun dan terpilih menjadi bupati. "Aneh kan, ijazah JR tidak pernah dipermasalahakn KPUD Simalungun selama dua kali ikut calon bupati. Ada apa ini?" tandas Hamdan.
Hamdan berpendapat ada kejanggalan yang terjadi pada KPU Sumut. JR ingin menunjukkan keabsahan ijazahnya dan surat keterangan dari Dinas Pendidikan DKI, namun KPU Sumut tetap bersikukuh JR Saragih Tidak Memenuhi Syarat.
"Kondisi ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Sikap kenegarawan dan kesatria JR Saragih harus diapresiasi walaupun beliau gagal, dia juga tetap menghimbau kepada pendukungnya agar menjaga kondusifitas yang telah terjaga selama ini," terangnya. (art/drc)
Editor: admin
T#g:ance silianjr saragihKPU Sumutpartai demokratpilgubsu 2018pkbpkpi
Berita Terkait
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia
Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.
AHY: Pemerintah Jangan Kisruh Sendiri
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut rencana pembebasan bersyarat (PB) Abu Bakar Ba'asyir (ABB).
Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.
Kata Fadli Zon, Bukan Mahar Tapi Logistik
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan yang dilayangkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait mahar sebesar Rp500 miliar dari Sandiaga Uno untuk PAN dan PKS agar menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Politik
| Minggu, 17 Feb 2019 00:04
Di Singapura, SBY dan Prabowo Tidak Ada Bicara Pilpres
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada bicara pilpres ketika berjumpa di Singapura.
Politik
| Sabtu, 16 Feb 2019 23:33
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
Politik
| Senin, 04 Feb 2019 23:30
Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia
Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 17:10
MK Tolak Permohonan "Citra Diri" PSI
Mahkamah mengatakan UU 48/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menjelaskan kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara Pem
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:55
Usai Bertemu TKN Jokowi-Amin, Dubes UE Tegaskan Netral di Pilpres
Kata Vincent Guerend usai pertemuan 21 duta besar (dubes) negara-negara Eropa dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:34
AHY: Pemerintah Jangan Kisruh Sendiri
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut rencana pembebasan bersyarat (PB) Abu Bakar Ba'asyir (ABB).
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:17
Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:04
Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji
Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.