• Home
  • Politik
  • 149 Pesantren Terima Bantuan Rp8,5 Miliar, BSPP Sumut: Fakta Sejarah Tengku Erry

149 Pesantren Terima Bantuan Rp8,5 Miliar, BSPP Sumut: Fakta Sejarah Tengku Erry

Minggu, 24 Des 2017 01:08
Dibaca: 584 kali
drberita/istimewa
149 pesantren terima bantuan bansos dari Pemprov Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Pemberian bantuan kepada 149 pesantren dari Pemprov Sumut menjadi catatan sejarah, besarnya perhatian Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur terhadap lembaga pendidikan pesantren berbasis keagamaan.

"Kami memahami begitu besarnya perhatian pemerintah provinsi kepada pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara ini. Bantuan ini bisa dirasakan dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren di Sumut," ujar Ketua Badan Silaturahim Pondok Pesantren (BSPP) Sumut Yulizar Parlagutan Lubis dalam acara Silaturahim dan Jamuan Makan Malam bersama pimpinan pondok pesantren di rumah dinas gubernur, Medan, Jumat 22 Desember 2017 malam.

Begitupun, kata Yulizar, bantuan yang diberikan tentu harus melalui proses administrasi yang jelas. Karena itu pihaknya telah meminta pimpinan pondok pesantren untuk mempersiapkan segala keperluan yang wajib dipenuhi penerima bantuan.

"Kita paham semuanya ada proses, tidak bisa langsung diberikan Pemprov begitu saja. Tetapi yang terpenting adalah perhatian ini sebagai bukti, bentuk perhatian Gubernur Tengku Erry kepada pondok pesantren di Sumut," sebut pria yang akrab disapa Puli ini.

Bantuan senilai total Rp8,5 miliar itu adalah yang pertama sejak sepuluh tahun terakhit diberikan secara menyeluruh kepada pesantren di Sumut, dengan jumlah yang lima kali lebih kecil dibandingkan saat ini.

Bahkan dirinya berharap kepemimpinan Tengku Erry Nuradi bisa berlanjut pada 2019 mendatang, bantuan serupa bisa diberikan hingga dua kali lipat besarnya dari saat ini.

"Berapa lama kita tidak diperhatikan, tetapi saat ini bantuan untuk pesantren benar-benar dibantu. Awalnya saya kira ini hanya lip service saja, hanya empat atau lima pondok pesantren. Ternyata ada 149 pondok pesantren yang dibantu," jelasnya.

Selain itu, Puli juga meminta Pemprov melalui instansi pemberian dana bantuan hibah ini, bisa memberikan semacam pelatihan atau sosialisasi perihal syarat yang harus dilengkapi agar dana APBD yang digelontorkan, bisa diterima sesuai aturan yang berlaku. Apalagi regulasi menurutnya, kerap berubah seiring tuntutan kebutuhan pembangunan.

"Ini fakta sejarah, sehingga kita juga harus jujur, mana pemimpin yang perhatian kepada pondok pesantren di Sumut. Jadi bantulah kami agar bisa bersiap melengkapi syarat administrasi untuk bantuan berikutnya di 2019 yang kita harapkan, jumlahnya bisa naik, dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta tiap pondok pesantren," kata Puli. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumuthibah bansospilgubsu 2018pndok pesantrentengku erry nuradi
Berita Terkait
  • Kamis, 18 Jan 2018 13:34

    Souvenir Dinas Pariwisata Sumut dari Cina Sempat Ditahan Bea Cukai, Ada Apa?

    Sesuai perpres 54 dan peraturan LKPP, disebut-sebut seharusnya pengadaan barang dan jasa sudah selesai dilakukan dan pembayaran maksimal dilakukan paling lama tanggal 23 Desember akhir tahun.

  • Kamis, 18 Jan 2018 12:29

    Gubsu: Perhatian Pemerintah Pusat Sangat Luar Biasa

    Kunjungan ke lokasi pembangunan Pelabuhan Belawan, Rabu 17 Januari 2018, mereka laksanakan sambil berdiskusi untuk melihat sejauh mana pengerjaan reklamasi dilakukan.

  • Kamis, 18 Jan 2018 11:37

    Menteri Budi: Pelabuhan Kuala Tanjung Beroperasi April 2018

    Pelabuhan ini juga didukung dengan moda kereta api yang terintegrasi dan ditargetkan untuk jalur kereta api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung akan tuntas akhir tahun ini.

  • Rabu, 17 Jan 2018 04:27

    KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

    Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

  • Rabu, 17 Jan 2018 01:54

    Ketum DPP SPRI Menilai Edy Rahmayadi Terkesan Sangat Apriori

    Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menilai pernyataan Cagubsu Edy Rahmayadi yang merendahka jurnalis di Medan, Sumatera Utara, termasuk golongan orang susah terkesan sangat apriori.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir