Bank Sumut
  • Home
  • Pilkada
  • Untuk Blangko KTP-el dan DKPP, Kemendagri Minta Tambahan Anggaran Pilkada 2020

Untuk Blangko KTP-el dan DKPP, Kemendagri Minta Tambahan Anggaran Pilkada 2020

Senin, 13 Jan 2020 20:18
Dibaca: 137 kali
drberita/istimewa
Mendagri Tito Karnavian
Bobby Nasution Center
DRberita | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membutuhkan tambahan anggaran Rp 147 miliar untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah pada September mendatang.

Tambahan anggaran itu salah satunya untuk menambah blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Kebutuhan tersebut seiring dengan bencana banjir beberapa waktu lalu yang menyebabkan banyak warga kehilangan KTP-El.

"Otomatis kan bertambah lagi kebutuhannya," ucapnya ketika ditemui usai rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin 13 Januari 2020.

Tapi, Tito tidak menyebutkan besaran anggaran yang dibutuhkan secara rinci. Ia hanya mengatakan, blangko yang tersedia saat ini sekitar 16 juta keping, sedangkan kebutuhan hingga akhir tahun adalah 30 juta keping.

Tito mengatakan, pihaknya akan segera membuat dokumen pengajuan penambahan anggaran secara detail seperti yang diminta Kemenkeu. Setidaknya bulan Februari atau Maret, anggaran itu sudah cair sehingga pemerintah dapat melaksanakan persiapan Pilkada dengan kecepatan penuh.

Untuk tahun anggaran 2020, Tito mengatakan, Kemendagri sebenarnya sudah mengajukan anggaran Rp 157 miliar. Hanya saja, dana yang dicairkan baru Rp 10 miliar dan total itu diyakini tidak mencukupi kebutuhan blangko KTP-el sampai akhir tahun.

Dengan anggaran yang sudah ada, Tito memperkirakan, blangko KTP-El kemungkinan akan habis pada Mei atau Juni. Kondisi serupa terjadi pada tahun lalu di beberapa daerah, namun telah dipenuhi.

Selain untuk pengadaan blangko KTP-el, tambahan anggaran juga dibutuhkan guna memfasilitasi kegiatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. Diketahui, per akhir tahun lalu, organisasi DKPP sudah dimigrasi ke pengawasan Kemendagri dari semula di bawah Bawaslu

Tito berharap, proses pencairan dapat dilakukan dengan cepat. Sebab, persiapan Pilkada sudah harus dimulai. "DKPP harus sudah bekerja mengawasi KPU dan Bawaslu enam bulan sebelumnya," ujarnya.

Setelah kekurangan anggaran sudah dipenuhi, Kemendagri akan segera menyerahkannya ke DKPP. Lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya itu diberikan kewenangan untuk mengelola dana sendiri.

Meski melakukan pengawasan, Tito memastikan, Kemendagri tidak akan ikut campur terhadap independensi DKPP. "Kemendagri hanya bertugas memberikan dukungan untuk organisasi dari sisi personel dan anggaran," ujarnya. (art/drc)

Editor: Gambrenk

Sumber: republika.co.id

T#g:DKPPktp-elmendagri tito karnavianpilkada 2020pilkada serentak
Berita Terkait
  • Jumat, 17 Jan 2020 21:19

    Hamdan Noor: Bawaslu jangan salah kapra

    Tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang membentuk Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) dalam menyambut pesta demokrasi kepala daerah tahun 2020 ini sangat bertentangan dengan undang undang.

  • Selasa, 14 Jan 2020 12:47

    Kasus OTT KPU: DPR Panggil Bawaslu dan DKPP

    Salah satu hal yang akan ditanyakan dalam rapat tersebut ialah seputar insiden terjaringnya eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Jumat, 20 Des 2019 12:14

    Bawaslu Sumut Apresiasi Ujian CAT Seleksi Panwascam di Kepulauan Nias

    Bawaslu Sumut mengapresiasi kinerja Bawaslu Kabupaten Nias Selatan (Nisel) dalam melaksanaan tahapan seleksi perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Kepulauan Nias.

  • Selasa, 17 Des 2019 10:19

    Pilgub Sulteng, Jansen: Demokrat jagokan Anwar Hafid

    Partai Demokrat punya jagoan sendiri dipemilihan Gubernur Sulawesi Tengah (Pilgub Sulteng) tahun 2020. Bakal cagub yang dijagokan Demokrat adalah Ketua DPD Demokrat Sulteng, Anwar Hafid.

  • Selasa, 05 Nov 2019 12:10

    AMPI Berharap Rahmat Nasution Maju Pilkada Tapanuli Selatan

    AMPI menilai Rahmat Nasution yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tapanuli Selatan sangat layak dan pantas maju sebagai calon kepala daerah kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) periode 2020-2025.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir