Bank Sumut
  • Home
  • Pilkada
  • Rapat Pleno KPU Padangsidimpuan Tetapkan Calon Perseorangan Butuh 144.712 E-KTP

Rapat Pleno KPU Padangsidimpuan Tetapkan Calon Perseorangan Butuh 144.712 E-KTP

Oleh: Fauzan Helmi
Selasa, 12 Sep 2017 02:30
Dibaca: 1.155 kali
drberita
Rapat pleno calon perseorangan Pilkada Padangsidimpuan.
DINAMIKARAKYAT - Rapat pleno KPU Kota Padangsidimpuan bersama Panwaslu, membahas kesiapan penyerahan dukungan pada bakal calon perseorangan dalam Pilkada Tahun 2018 mendatang, Minggu 10 September 2017.

Memimpin rapat itu, Ketua KPU Kota Padangsidimpuan Arbanur Rasyid MA menerangkan, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Merujuk PKPU, Arbanur menerangkan, jumlah dukungan bagi bakal calon perseorangan harus mengacu pada jumlah daftar pemilih tetap, pada pemilihan terakhir, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Berdasarkan itu, Komisioner Divisi Rekapitulasi Ahmad Rasid memaparkan, pada Pilpres Tahun 2014 lalu, jumlah DPT masing-masing kecamatan sebagaimana Padangsidimpuan Angkola Julu berjumlah 5.796.

Padangsidimpuan Batunadua berjumlah 14.693, Padangsidimpuan Hutaimbaru berjumlah 11.607, Padangsidimpuan Selatan berjumlah 46.751, Padangsidimpuan Tenggara berjumlah 22.600, dan Padangsidimpuan Utara berjumlah 43.267, sehingga keseluruhan ditotal sebanyak 144.714 pemilih.

Kemudian pada pasal 10, PKPU Nomor 3 mengatur persentase syarat dukungan bakal calon perseorangan, sebesar 10 Persen dari DPT. Sehingga didapat jumlah yang dikumpulkan bakal calon yang akan maju sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Padanggsidimpuan secara independen, harus mengumpulkan dukungan sebanyak 14.472 jiwa.

"Tetap mengacu pada dasar hukum UU NO. 1/2015, Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Dan telah dibuat, PKPU Nomor 3 tentang pencalonan. Pasal 8 tadi ayat 2 (PKPU), Keputusan KPU, sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan jumlah pemilih tetap, atau pemilik suara pada pemilihan terakhir," kata Divisi Hukum, Hatimbulan Siregar.

Ketua Panwaslu Kota Padangsidimpuan Syafri Muda mempertegas, adanya di PKPU tepatnya pada pasal 10 ayat 2 yang menerangkan, jumlah dukungan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (Pasal 10) harus tersebar di lebih dari 50 persen kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

"Saya ingin kita sepaham, yang dimaksud dalam pasal 10 disitu ada 3 ayat yang harus kita perhatikan. Ayat 1, Kabupaten kota yang penduduknya terdaftar dalam DPT sampai 250 ribu Jiwa. Ayat 2, jumlah dukungan yang dimaksudkan pada ayat 1harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Ini bagaimana menurut pemahaman kita?" tanyanya.

Koordinator Divisi SDM dan Parmasy Muktar Helmi Nasution menerangkan, sesuai dengan kalimat dalam ayat 2 pada pasal 10 itu, dukungan tersebar lebih dari 50 persen kecamatan di daerah kabupaten/kota yang dimaksud, adalah pembagian jumlah kecamatan.

"Di Kota Padangsidimpuan ada 6 Kecamatan. Berarti untuk mendapatkan dukungan dengan jumlah dimaksud, harus tersebar di lebih dari 50 persen, berarti lebih dari 3 kecamatan, minimal tersebar di 4 kecamatan," katanya memufakatkan.

Setelah kesepakatan itu pun akhirya ditetapkan. Ketua KPU pun memutuskan jumlah dukungan itu sebagai syarat bagi pencalonan bakal calon independen.

"Demikian putusannya, semoga menjadi putusan yang bermanfaat bagi calon walikota dan wakil walikota yang maju melalui calon perseorangan," demikian Arbanur Rasyid mengakhirya dengan mengetuk meja tanda menutup rapat.

Di lain sisi, Ahmad Rasid selaku Koordinator Divisi Perencanaan dan Data, menerangkan, E KTP yang bisa digunakan untuk mendukung calon perseorangan, adalah E KTP pemilih yang terdaftar dalam DPT pemilu terakhir dan E KTP yang terdaftar dalam DP4. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kpu padangsidimpuanpilkada padangsidimpuan 2018pilkada serentak
Berita Terkait
  • Kamis, 31 Mei 2018 01:42

    IMM Sumut Imbau Masyarakat Pilih Kepala Daerah Antikorupsi dan Peduli Pemuda

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak akan lama lagi dilaksanakan, kurang dari satu bulan. Termasuk juga pilkada di Sumatera Utara, baik pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati.

  • Senin, 28 Mei 2018 00:31

    E-KTP Tercecer, Tjahjo: Selasa besok harus selesai usulan mutasi

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga kasus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang terjatuh di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, bukan karena kelalaian tapi sarat dengan unsur kesengajaan.

  • Kamis, 05 Apr 2018 22:00

    Lagi, Jenderal (Purn) Ingatkan TNI Netral di Pilkada Serentak

    Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta seluruh prajurit TNI agar netral saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak berlangsung.

  • Selasa, 27 Mar 2018 01:14

    24 Ribu Napi di Sumut Terancam Tidak Milih di Pilkada Serentak 2018

    Sebanyak 24 ribu wargabinaan di Sumatera Utara terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serantak 2018. Hal ini dikarenakan sebagian besar narapidana (napi) tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau e-KTP.

  • Sabtu, 10 Feb 2018 00:37

    Dana Cetak Rp400 Miliar: Stiker Coklit Akar Masalah

    Pemutahiran data pemilih pada Pilkada Serentak 2018 menjadi akar masalah pada proses pencoklitan yang diduga tidak berjalan sesuai dengan harapan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir