Bank Sumut
  • Home
  • Metropolis
  • Warga Pinggir Sungai Melawan, Pemko Medan Ancam Bongkar Paksa

Warga Pinggir Sungai Melawan, Pemko Medan Ancam Bongkar Paksa

Jumat, 20 Sep 2019 08:54
Dibaca: 226 kali
drberita/istimewa
Pertemuan aliansi warga pinggi sungai dengan Direktur Elsaka Bekmi Silalahi, Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Harianda Syahputra, Direktur YEL Kusnadi Oldani, Direktur PEKAT Muslim, Direktur PARAS Khairul Gondrong, Pegiat Sosial Rizanul Arifin dan Per
Bobby Nasution Center
DRberita | Imbauan melalui surat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Pemko Medan dinilai mengintimidasi warga pinggiran sungai. Atas hal itu, aliansi warga menuntut kejelasan surat yang terbilang sekonyong-konyongnya.

Informasi diperoleh, Jumat 20 September 2019, Dinas PKP2R Pemko Medan mengeluarkan surat bernomor: 640/4520/DPKPPR/IV/19. Surat tertanggal 25 April 2019 itu ditujukan kepada penanggung jawab bangunan di tepi sungai Deli, Bederah dan Babura.

Surat yang diteken Kepala Dinas Benny Iskandar berisi 3 hal, di antaranya agar pemilik bangunan membongkar sendiri bangunan mereka. Jika tak digubris, maka akan diambil tindakan atau sanksi sesuai peraturan berlaku.

Atas hal itu, masyarakat membentuk Aliansi Warga Sungai Bederah, Deli dan Babura (AWAS BEDEBAR). Aliansi itu merupakan kesepakatan antara warga pinggiran sungai yang bertemu dengan sejumlah aktivis di Yayasan Pusaka Indonesia.

Pertemuan aliansi itu dihadiri Direktur Elsaka Bekmi Silalahi, Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Harianda Syahputra, Direktur YEL Kusnadi Oldani, Direktur PEKAT Muslim, Direktur PARAS Khairul Gondrong, Pegiat Sosial Rizanul Arifin dan Perwakilan Kantor Advokat PTRP.

Aliansi yang digawangi Pakar Agraria Edy Ikhsan itu melakukan beberapa langkah. Di antaranya mempertanyakan kejelasan tentang surat.

Kata Edy Ikhsan, aliansi ini berangkat dari beberapa tuntutan warga. Di antaranya tentang kejelasan surat yang dikeluarkan Pemko Medan. "Ini tak pernah disosialisasikan kepada warga. Jikapun ini harus ada pembongkaran, aliansi ini menuntut kesetaraan dan keadilan agar semua bangunan yang dinilai menyalahi sempadan sungai untuk dibongkar juga," tegas Edy Ikhsan.

Aliansi juga mendesak agar dihentikan segala bentuk intimidasi dan iming-iming terhadap warga punggiran sungai. "Sebab ini memancing hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Jika intimidasi ini terus berjalan, maka ini akan merugikan kita semua," kata Edy Ikhsan.

Atas itu pula, tuntutan itu akan dituangkan pada surat yang akan ditujukan kepada Dinas PKP2R Pemko Medan. Juga akan melayangkan surat untuk beraudiensi ke Pimpinan DPRD Medan.

Sebelumnya, Budi Labosude, seorang perwakilan masyarakat Sungai Deli memaparkan adanya intimidasi yang didapat khususnya warga Kampung Aur.

"Ada intimidasi dari beberapa oknum yang tidak kami kenal. Ada juga tiba-tiba datang segerombolan orang mengukur-ukur di kampung kami. Pernah juga datang dari BPN Pusat, Kementerian PU yang mengaku meninjau tanpa pernah bersosialisasi kepada warga," terang Budi.

Bahkan ada oknum pihak bank dan gerombolan orang yang tiba-tiba datang ke Kampung Aur tanpa tujuan jelas. "Ini semua mengintimidasi warga (kami). Dan kami hanya bisa mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan. Kami tidak tahu mau mengadu ke mana. Kami pun akhirnya mengadu kepada Bang Edy Ikhsan yang kami anggap bisa menjadi harapan kami," kata Budi.

Di tempat yang sama, perwakikan warga pinggiran Sungai Babura Rahmatsyah mengatakan, kepala lingkungan sudah banyak mengukur-ukur lokasi di sekitar pinggiran sungai. "Setiap kami tanya mereka mengaku tak tahu. Bahkan lurah gang ada di Kecamatan Medan Petisah pun mengaku tak tahu," kata Rahmatsyah.

Menurut Rahmatsyah, ada hal yang ditutup-tutupi Pemko Medan terkait pengukuran dan rencana pembongkaran itu. "Apalagi jika dikaitkan dengan isu tol dalam kota dan sebagainya. Tentu ketidaktahuan itu ironis," tandas Rahmatsyah.

Kordinator BPH KontraS Sumut Al Amin Lubis mengatakan harus ada kejelasan isu yang mesti disampaikan kepada masyarakat.

"Untuk apakah pembongkaran itu. Apakah untuk jalan tol atau apa. Jika pembongkaran ini murni untuk menegakkan aturan, maka Kantor Walikota Medan juga harus dibongkar karena melanggar aturan," tegas Al Amin. (art/drb)

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:edy ikhsanpemko medansungai baburasungai bederasungai deliwarga pinggir sungai
Berita Terkait
  • Rabu, 19 Feb 2020 10:38

    FOZ Sumut Kolaborasi Bersihkan Sungai Deli

    Sebanyak 18 titik pembagian tugas dan tanggung jawab penyisiran daerah sungai dibagi dimulai dari Jalan Avros hingga jembatan Jalan Perdana Medan sejauh 5.400 meter.

  • Sabtu, 15 Feb 2020 23:47

    Pemko Medan Kembali Beli Lahan Senilai Rp 59 Miliar

    Pemerintah Kota Medan, tahun 2020 ini menganggarkan Rp 59 miliar di dalam APBD untuk rencana pembelihan lahan di sepuluh kecamatan. Lahan-lahan itu akan diperuntukan untuk peningkantan pada kawasan ruang publik.

  • Minggu, 26 Jan 2020 15:53

    Kepala BPKAD Pemko Medan Ngaku Belum Tahu Jumlah Total Anggaran Pembelian Lahan

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tengku Ahmad Sofyan belum mengetahui jumlah total anggaran yang dikeluarkan oleh Pemko Medan untuk membeli lahan pada tahun 2019.

  • Kamis, 12 Des 2019 18:05

    Pimpinan OPD Pemko Medan Yakin Tidak Jadi Tersangka KPK

    Pimpinan OPD Pemko Medan berkeyakinan tidak akan menjadi tersangka dalam kasus suap walikota Dzulmi Eldin yang ditangani KPK. Mereka lebih yakin yang akan menjadi tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Medan.

  • Rabu, 25 Sep 2019 23:44

    IMAKOR Minta Kejatisu Segera Tetapkan Tersangka Lapangan Barosokai

    Dari hasil investigasi IMAKOR Sumut, kata Rahmad Darmawan, ada dugaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan sengaja memperlambat penyidikan kasus lapangan barosokai atas perintah dari Kejatisu.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir