Bank Sumut
  • Home
  • Metropolis
  • Warga Pinggir Sungai Melawan, Pemko Medan Ancam Bongkar Paksa

Warga Pinggir Sungai Melawan, Pemko Medan Ancam Bongkar Paksa

Jumat, 20 Sep 2019 08:54
Dibaca: 111 kali
drberita/istimewa
Pertemuan aliansi warga pinggi sungai dengan Direktur Elsaka Bekmi Silalahi, Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Harianda Syahputra, Direktur YEL Kusnadi Oldani, Direktur PEKAT Muslim, Direktur PARAS Khairul Gondrong, Pegiat Sosial Rizanul Arifin dan Per
DRberita | Imbauan melalui surat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Pemko Medan dinilai mengintimidasi warga pinggiran sungai. Atas hal itu, aliansi warga menuntut kejelasan surat yang terbilang sekonyong-konyongnya.

Informasi diperoleh, Jumat 20 September 2019, Dinas PKP2R Pemko Medan mengeluarkan surat bernomor: 640/4520/DPKPPR/IV/19. Surat tertanggal 25 April 2019 itu ditujukan kepada penanggung jawab bangunan di tepi sungai Deli, Bederah dan Babura.

Surat yang diteken Kepala Dinas Benny Iskandar berisi 3 hal, di antaranya agar pemilik bangunan membongkar sendiri bangunan mereka. Jika tak digubris, maka akan diambil tindakan atau sanksi sesuai peraturan berlaku.

Atas hal itu, masyarakat membentuk Aliansi Warga Sungai Bederah, Deli dan Babura (AWAS BEDEBAR). Aliansi itu merupakan kesepakatan antara warga pinggiran sungai yang bertemu dengan sejumlah aktivis di Yayasan Pusaka Indonesia.

Pertemuan aliansi itu dihadiri Direktur Elsaka Bekmi Silalahi, Direktur Yayasan Pusaka Indonesia OK Harianda Syahputra, Direktur YEL Kusnadi Oldani, Direktur PEKAT Muslim, Direktur PARAS Khairul Gondrong, Pegiat Sosial Rizanul Arifin dan Perwakilan Kantor Advokat PTRP.

Aliansi yang digawangi Pakar Agraria Edy Ikhsan itu melakukan beberapa langkah. Di antaranya mempertanyakan kejelasan tentang surat.

Kata Edy Ikhsan, aliansi ini berangkat dari beberapa tuntutan warga. Di antaranya tentang kejelasan surat yang dikeluarkan Pemko Medan. "Ini tak pernah disosialisasikan kepada warga. Jikapun ini harus ada pembongkaran, aliansi ini menuntut kesetaraan dan keadilan agar semua bangunan yang dinilai menyalahi sempadan sungai untuk dibongkar juga," tegas Edy Ikhsan.

Aliansi juga mendesak agar dihentikan segala bentuk intimidasi dan iming-iming terhadap warga punggiran sungai. "Sebab ini memancing hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Jika intimidasi ini terus berjalan, maka ini akan merugikan kita semua," kata Edy Ikhsan.

Atas itu pula, tuntutan itu akan dituangkan pada surat yang akan ditujukan kepada Dinas PKP2R Pemko Medan. Juga akan melayangkan surat untuk beraudiensi ke Pimpinan DPRD Medan.

Sebelumnya, Budi Labosude, seorang perwakilan masyarakat Sungai Deli memaparkan adanya intimidasi yang didapat khususnya warga Kampung Aur.

"Ada intimidasi dari beberapa oknum yang tidak kami kenal. Ada juga tiba-tiba datang segerombolan orang mengukur-ukur di kampung kami. Pernah juga datang dari BPN Pusat, Kementerian PU yang mengaku meninjau tanpa pernah bersosialisasi kepada warga," terang Budi.

Bahkan ada oknum pihak bank dan gerombolan orang yang tiba-tiba datang ke Kampung Aur tanpa tujuan jelas. "Ini semua mengintimidasi warga (kami). Dan kami hanya bisa mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan. Kami tidak tahu mau mengadu ke mana. Kami pun akhirnya mengadu kepada Bang Edy Ikhsan yang kami anggap bisa menjadi harapan kami," kata Budi.

Di tempat yang sama, perwakikan warga pinggiran Sungai Babura Rahmatsyah mengatakan, kepala lingkungan sudah banyak mengukur-ukur lokasi di sekitar pinggiran sungai. "Setiap kami tanya mereka mengaku tak tahu. Bahkan lurah gang ada di Kecamatan Medan Petisah pun mengaku tak tahu," kata Rahmatsyah.

Menurut Rahmatsyah, ada hal yang ditutup-tutupi Pemko Medan terkait pengukuran dan rencana pembongkaran itu. "Apalagi jika dikaitkan dengan isu tol dalam kota dan sebagainya. Tentu ketidaktahuan itu ironis," tandas Rahmatsyah.

Kordinator BPH KontraS Sumut Al Amin Lubis mengatakan harus ada kejelasan isu yang mesti disampaikan kepada masyarakat.

"Untuk apakah pembongkaran itu. Apakah untuk jalan tol atau apa. Jika pembongkaran ini murni untuk menegakkan aturan, maka Kantor Walikota Medan juga harus dibongkar karena melanggar aturan," tegas Al Amin. (art/drb)

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:edy ikhsanpemko medansungai baburasungai bederasungai deliwarga pinggir sungai
Berita Terkait
  • Rabu, 25 Sep 2019 23:44

    IMAKOR Minta Kejatisu Segera Tetapkan Tersangka Lapangan Barosokai

    Dari hasil investigasi IMAKOR Sumut, kata Rahmad Darmawan, ada dugaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan sengaja memperlambat penyidikan kasus lapangan barosokai atas perintah dari Kejatisu.

  • Senin, 09 Sep 2019 20:37

    Dugaan IMB Fiktif di Kota Medan Terungkap

    Dugaan IMB fiktif di Kota Medan terungkap. LSM Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) terang-terangan membongkarnya. Mereka datang ke Kantor Dinas PKP2R Medan, Jalan AH Nasution, Senin 9 September 2019.

  • Jumat, 23 Agu 2019 00:41

    Antisipasi Banjir Kota Medan, Sungai Bedera Dilebarkan 8 Meter

    Sungai Badera bermuara di Sunggal. Hilirnya ke Sungai Belawan. Termasuk ke dalam kewenangan BWS II Sumatera. Topografi kemiringan dasar sungai saat ini sangat kecil akibat dari sedimentasi.

  • Kamis, 22 Agu 2019 22:15

    Warga Medan Dapat 20 Haktare Lahan Perkuburan, Ihwan: Terimah kasih Pak Gubsu

    Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi resmi menyerahkan lahan seluas 20 hektare untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) kepada masyarakat Kota Medan. Penyerahan lahan melalui Lembaga Pengadaan Pemakaman Muslim (LPPM).

  • Kamis, 22 Agu 2019 21:53

    Bank Sumut Dukung Pemko Medan Buka Pojok PBB

    Bank Sumut membuka Pojok PBB di lima lokasi untuk mempermudah masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sekaligus mendukung Pemko Medan menghimpun PBB untuk biaya pembangunan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir