Bank Sumut
  • Home
  • Metropolis
  • Langgar Perda, PKL Belakang Gedung Pengadilan Negeri Medan Digusur Paksa

Langgar Perda, PKL Belakang Gedung Pengadilan Negeri Medan Digusur Paksa

Rabu, 14 Feb 2018 01:29
Dibaca: 135 kali
drberita/istimewa
Penertiban PKL di belakang gedung Pengadilan Negeri Medan
DINAMIKARAKYAT - Puluhan Pedagang kaki lima (PKL), Jalan Candi Prambanan, Kelurahan Petisah‎ Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, tidak melawan saat ditertibkan petugas gabungan dan Satpol PP, Selasa 13 Februari 2018.

Penertiban tersebut dengan muda dilakukan Satpol PP dibantu petugas Dinas Perhubungan Medan dan TNI/Polri. Satu persatu bangunan semi permanen milik pedagang dibongkar secara paksa oleh puluhan petugas.

Seluruh lapak pedagang makanan dan minum‎ itu rata dengan tanah. Penggusuran itu dilakukan atas permintaan Pengadilan Negeri Medan.

"Pembongkar ini permintaan dari Pengadilan Negeri Medan. Terus dari pantauan kita di lapangan, para pedagang berjualan telah melanggar perda (peraturan daerah), tidak dibolehkan berjualan di atas badan jalan dan drenase," ungkap Camat Medan Petisah Parlindungan Nasution di lokasi penggusuran pedagang belakang gedung Pengadilan Negeri Medan.

Parlindungan mengatakan pembongkaran lapak pedagang dengan menerjunkan tim terpadu terdiri dari pihak kecamatan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Dinas Perhubungan Medan dan TNI/Polri.

Soal pedagang yang berjualan tidak mengganggu pengguna jalan dan sebaliknya dibutuhkan oleh warga sekitar termasuk pegawai Pengadilan Negeri Medan, Parlindungan bersikukuh tetap menggusur atas permintaan Pengadilan Negeri Medan.

"Kita akomodir permintaan itu yang datang ke kita, keberadaan pedagang ini mengganggu keluar masuk kenderaan tahanan ke dalam gedung Pengadilan Negeri Medan," jelasnya.

Para pedagang menurutnya harus mengikuti perda yang dikeluarkan Pemko Medan agar tidak berjualan di badan jalan dan di atas drenase. Bila tidak melanggar perda tidak akan dilakukan pengusuran seperti ini.

"Kesadaran masyarakat berjualan tidak menyalah, tidak perlu ditertibkan. Nah itu, yang dibenarkan. Tolong dibantu dan sosialisasikan," tandasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:pedagang kaki limapemko medanpengadilan negeri medan
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:10

    DPRD Medan Akui Proyek Jalur Pendestrian Rp100 Miliar Mubajir

    Pembangunan jalur pendestrian tersebut telah menghabiskan APBD 2017 senilai Rp100 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan.

  • Selasa, 13 Feb 2018 02:36

    Sidang Mediasi Class Action PDAM Tirtanadi Belum Ada Sepakat

    Sidang mediasi gugatan class action yang dilayangkan masyarakat terhadap PDAM Tirtanadi di Pengadilan Negeri Medan belum ada titik sepakat atau berdamai antara kedua belah pihak.

  • Selasa, 13 Feb 2018 00:53

    DPRD Medan Minta Pemko Tertibkan Holywing Bar

    DPRD Medan meminta Pemerintah Kota segera menutup Holywing Bar dan Live Music di Jalan M. Rivai No. 6 Medan, karena melanggar aturan dan tidak memiliki izin hiburan maupun Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

  • Kamis, 08 Feb 2018 00:39

    Diduga Dijebak Teman, Anak Helvetia Dituntut 16 Tahun Penjara

    Ilham Maulana alias Iam terdakwa kasus narkoba dengan barang bukti sabu seberat 1 kilogram, dituntut hukuman penjara selama 16 tahun di Pengadilan Negeri Medan, Rabu 7 Februari 2018.

  • Rabu, 07 Feb 2018 00:00

    Pemindahan Pedagang di Pasar Marelan Masih Bermasalah

    Wakil Ketua Komisi C Mulia Asri Rambe mengakui pemindahan pedagang di Pasar Marelan dan sejumlah pasar di Kota Medan masih bermasalah. Kinerja Direktur PD Pasar Medan Rusdy Sinuraya dinilai perlu dievaluasi.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir