Bank Sumut
  • Home
  • Metropolis
  • Langgar Perda, PKL Belakang Gedung Pengadilan Negeri Medan Digusur Paksa

Langgar Perda, PKL Belakang Gedung Pengadilan Negeri Medan Digusur Paksa

Rabu, 14 Feb 2018 01:29
Dibaca: 367 kali
drberita/istimewa
Penertiban PKL di belakang gedung Pengadilan Negeri Medan
DINAMIKARAKYAT - Puluhan Pedagang kaki lima (PKL), Jalan Candi Prambanan, Kelurahan Petisah‎ Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, tidak melawan saat ditertibkan petugas gabungan dan Satpol PP, Selasa 13 Februari 2018.

Penertiban tersebut dengan muda dilakukan Satpol PP dibantu petugas Dinas Perhubungan Medan dan TNI/Polri. Satu persatu bangunan semi permanen milik pedagang dibongkar secara paksa oleh puluhan petugas.

Seluruh lapak pedagang makanan dan minum‎ itu rata dengan tanah. Penggusuran itu dilakukan atas permintaan Pengadilan Negeri Medan.

"Pembongkar ini permintaan dari Pengadilan Negeri Medan. Terus dari pantauan kita di lapangan, para pedagang berjualan telah melanggar perda (peraturan daerah), tidak dibolehkan berjualan di atas badan jalan dan drenase," ungkap Camat Medan Petisah Parlindungan Nasution di lokasi penggusuran pedagang belakang gedung Pengadilan Negeri Medan.

Parlindungan mengatakan pembongkaran lapak pedagang dengan menerjunkan tim terpadu terdiri dari pihak kecamatan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Dinas Perhubungan Medan dan TNI/Polri.

Soal pedagang yang berjualan tidak mengganggu pengguna jalan dan sebaliknya dibutuhkan oleh warga sekitar termasuk pegawai Pengadilan Negeri Medan, Parlindungan bersikukuh tetap menggusur atas permintaan Pengadilan Negeri Medan.

"Kita akomodir permintaan itu yang datang ke kita, keberadaan pedagang ini mengganggu keluar masuk kenderaan tahanan ke dalam gedung Pengadilan Negeri Medan," jelasnya.

Para pedagang menurutnya harus mengikuti perda yang dikeluarkan Pemko Medan agar tidak berjualan di badan jalan dan di atas drenase. Bila tidak melanggar perda tidak akan dilakukan pengusuran seperti ini.

"Kesadaran masyarakat berjualan tidak menyalah, tidak perlu ditertibkan. Nah itu, yang dibenarkan. Tolong dibantu dan sosialisasikan," tandasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:pedagang kaki limapemko medanpengadilan negeri medan
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Jul 2018 16:33

    PD Pasar Jadi Polemik Pembahasan Pansus LKPJ 2017 DPRD Medan

    Persoalan PD Pasar Kota Medan menjadi polemik. Pansus LKPJ 2107 DPRD Medan menilai Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Rusdy Sinuraya kurang bijak.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Selasa, 29 Mei 2018 03:06

    Toleransi Menjadi Ciri Khas Masyarakat Medan

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Henry Jhon Hutagalung menyebutkan ikut melaksanakan puasa. Hal ini telah berlangsung dalam lima tahun terakhir.

  • Senin, 28 Mei 2018 14:40

    Rapat Paripurna, Ini Hasil LKPj 2017

    Kemudian Pemko Medan diharapkan secara konsisten memperjuangkan bersama apa yang telah disepakati dalam forum musrembang tanpa mengesampingkan faktor top down dan politis.

  • Kamis, 24 Mei 2018 23:41

    Pemilik Showroom Mobil di Medan Dituntut Hukuman Mati

    Kedua terdakwa dalam amar tuntutan JPU dinilai terbukti bersalah melanggar ‎Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir