Bank Sumut
  • Home
  • Metropolis
  • Imbas Festival Multi Etnis, 2 Anggota DPRD Medan Minta Eldin Copot Kadis Kebudayaan

Imbas Festival Multi Etnis, 2 Anggota DPRD Medan Minta Eldin Copot Kadis Kebudayaan

Sabtu, 07 Sep 2019 14:37
Dibaca: 315 kali
drberita/istimewa
Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Kadis Kebudayaan OK Zulfi.
Bobby Nasution Center
DRberita | Anggota DPRD Medan meminta Walikota Dzulmi Eldin segera mengevaluasi kinerja Kadis Kebudayaan OK Zulfi yang tidak mendukung program kerja masa akhir jabatannya.

"Cari orang yang paham tentang kebudayaan, sekaligus yang mau bekerja keras untuk Kota Medan," ucap anggota Fraksi Hanura DPRD Medan Hendra DS, akhir pekan.

Hendra dan anggota Fraksi Golkar Ilhamsyah menggap Dinas Kebudayaan tidak mampu menyajikan kesenian yang berkualitas. Tidak sekedar kesenian bersifat hiburan, akan tetapi memiliki fungsi pembinaan pada kesenian itu sendiri.

Padahal, jika Dinas Kebudayaan berupaya maksimal maka akan menjadi nilai lebih di akhir masa jabatan Dzulmi Eldin sebagai Walikota Medan.

Menurut Hendra, OPD Pemko Medan semestinya maksimal menghasilkan kerja-kerja berkualitas, sebagai wujud dukungan terhadap kepemimpinan Dzulmi Eldin.

"Dengan demikian Eldin terlihat memiliki nilai lebih dari publik dimasa purna baktinya. OK Zulfi dan stafnya, Kepala Bidang Kesenian ini bertolak belakang. Mereka malah tidak memperlihatkan kinerja berkualitas. Festival Multi Etnis itu contohnya, kegiatan yang mereka buat hanya menghabisi anggaran lebih setengah miliar, tak lebih hanya acara hiburan," ujarnya.

Dinas Kebudayaan, lanjut Hendra, sesungguhnya memiliki fungsi lebih yaitu pembinaan. Pagelaran seni yang dilaksankan seharusnya bukan hanya sekedar, melainkan bisa menggali dan menampilkan nilai-nilai luhur dari sebuah karya seni, dan menjadi panutan masyarakat dalam kehidupan.

"Artinya, pagelaran seni yang disajikan Dinas Kebudayaan mesti lebih bermutu dibanding pagelaran seni yang dilakukan OPD lainnya," tandas Hendra.

Ilhamsyah mengatakan pembentukan Majelis Kesenian Medan (MKM) dan Dewan Kesenian Medan (DKM) oleh Walikota Medan melalui Perwal No. 10 tahun 2015, merupakan tekad Walikota membangun kesenian yang lebih berkualitas. Kenyataannya Dinas Kebudayaan dan Bidang Kesenian tidak memanfaatkan keberadaan MKM dan DKM sebagaimana mestinya.

"Kualitas kesenian yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan hanya menampilkan aspek hiburan semata, tidak menawarkan nilai-nilai luhur yang kaya nilai seninya. Anggaran pagelaran kesenian itu relatif besar, sayang dan terkesan mubajir," kata Ilhamsyah.

OK Zulfi dan stafnya, Kepala Bidang Kesenian sepertinya tidak memahami kesenian dan kebudayaan. Bahwa setiap kegiatan sepertinya mereka anggap semata-mata proyek.

Politisi Golkar ini menyayangkan program Dinas Kebudayaan tidak menempatkan kesenian dan kebudayaan etnis tempatan dalam kegiatan khusus.

"Medan memang multi etnis. Namun tidak bisa terbantahkan Medan memiliki etnis tempatan. Sangat layak disusun program khusus untuk etnis tempatan. Seperti contoh, Festival Betawi di Jakarta," cetusnya.

Kedua wakil rakyat ini mengingati Walikota Medan Dzulmi Eldin agar menyopot OK Zulfi dari jabatan Kepala Dinas Kebudayaan. "Ikut juga stafnya, Kepala Bidang Kesenian. Mereka terbukti tidak memperlihatkan dukungan kepemimpinan Dzulmi Eldin," tegas mereka. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dprd medandzulmi eldinfestival multi etnishendra dsilhamsyahok zulfiwalikota medan
Berita Terkait
  • Senin, 10 Feb 2020 17:50

    GMPS: Stop Prostitusi, Copot Kadis Pariwisata Medan

    Dalam tuntutannya, massa DPP GMPS mendesak Walikota Medan Akhyar Nasution memerintahkan Kadis Pariwisata Agus Suriyono agar menutup semua lokasi Spa yang terindikasi sebagai tempat prostitusi.

  • Senin, 10 Feb 2020 16:24

    GP3MU: Stop Segera Asap Tebal PT. Musi Mas

    Gerakan Pemuda Pelajar Peduli Medan Utara (GP3MU) mengecam akfivitas PT. Musi Mas di Kelurahan Besar Martubung, dari pagi sampai malam yang mengeluarkan asap sehingga kesehatan masyarakat terganggu.

  • Selasa, 04 Feb 2020 23:41

    Dituntut 2 Tahun 6 Bulan, Isa Ansyari Ajukan Diri Jadi JC

    Selain tuntutan pidana, Isa Ansyari juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 250 juta atau digantikan enam bulan kurungan penjara apabila tidak sanggup membayarnya.

  • Kamis, 23 Jan 2020 14:43

    PMS Ancam Demo Kembali Plt Walikota Medan Dengan Ribuan Massa

    Massa menuding kebijakan Akhyar Nasution sebagai Plt Walikota Medan yang memecat Rusdi Sinuraya telah melanggar Undang Undang Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan, tentang pengangkatan direksi PD Pasar.

  • Jumat, 17 Jan 2020 19:19

    Pertama Sejak Berdiri, KPK Gelar Rekonstruksi Kasus OTT di Medan

    Rekonstruksi KPK ini bertujuan untuk melengkapi berkas perkara dan mengetahui gambaran peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) suap Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Kadis PU Isa Ansyari.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir