Bank Sumut

Untuk SKPD dan BUMD, KPK Periksa Orang Dekat Mantan Gubsu

Minggu, 20 Mei 2018 07:09
Dibaca: 1.329 kali
drberita/istimewa
Surat panggilan KPK untuk JAS.
DINAMIKARAKYAT - Orang dekat mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, berinisial JAS, Selasa 22 Mei 2018, akan menjalani pemeriksaan terkait kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi diperoleh, Minggu 20 Mei 2018, JAS adalah seorang PNS Pemprov Sumut yang kini tidak memiliki jabatan setelah Tengku Erry Nuradi menjadi gubernur.

Pemeriksaan JAS akan dilakukan di Mako Brimob Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan, mulai pukul 09.00 WIB, dengan surat panggilan bernomor: SPGL/3139/DIK.01/00/23/05/2018.

JAS akan diperiksa terkait uang yang mengalir ke mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho dari para kepala SKPD dan jajaran direksi BUMD.

Selain itu, JAS juga akan dimintai keterangan terkait 38 tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Sumut. Di antaranya, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal.

Setelah itu, 38 tersangka anggota dan mantan anggota DPRD Sumut akan ditahan di rutan KPK paling lama akhir bulan ini. (art/drc)

Editor: admin

T#g:BUMD Sumutdprd sumutkpksuap gatot
Berita Terkait
  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir