• Home
  • Kerah Putih
  • Tiga Pejabat Dinas Perkim Medan Tersangka Proyek Terminal Amplas

Tiga Pejabat Dinas Perkim Medan Tersangka Proyek Terminal Amplas

Kamis, 08 Des 2016 20:26
Dibaca: 1.368 kali
istimewa
Terminal Amplas Medan.

DINAMIKARAKYATCOM - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut tengah melakukan ‎upaya hukum atas kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Terminal Amplas Medan tahun anggaran 2014-2015 senilai Rp 10 miliar lebih.

Proyek tersebut dilaksanakan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemko Medan. Dalam penyidikannya sudah ditetapkan tiga orang tersangka. Namun penyidik masih menyimpan rapat-rapat dengan alasan untuk mengoptimalkan proses hukumnya.

"‎Sudah ada tiga tersangka. Untuk kepentingan penyidikan kasus, ini belum bisa diekpos ke Media. Nanti akan disampaikan kepada juga media," sebut Kepala Sub Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yosgernold Tarigan kepada wartawan, Kamis (8/12/2016).


Yos mengatakan sebanyak 20 orang sudah diperiksa sebagai saksi, salah satunya mantan Kepala Dinas Gunawan Lubis selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan sejumlah‎ pejabat lainya yakni Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara Dinas Perkim Kota Medan serta seorang rekanan.

"Beberapa nama sudah diajukan untuk jadi tersangka. Sudah dikantongi tiga nama tersangka," tuturnya.

Ditanyakan kapan ketiga nama tersangka akan diekspos, Yos menjelaskan saat ini tim penyidik tengah melakukan pengembangan dan pengumpulan data.

"Kita berikan support buat tim penyidik agar dapat bekerja fokus dan secepatnya dapat menyampaikan ke publik," jawabnya.

Dugaan korupsi proyek revitalisasi Terminal Amplas ini muncul karena pengerjaannya tidak selesai tepat waktu dan pembangunan tidak sesuai dengan kontrak kerja sehingga pekerjaan amburadul dan tidak maksimal.


Akan tetapi serah terima pekerjaan telah dilaksanakan. Semula proyek dikerjakan awal September 2015 dan harus selesai akhir Desember 2015.

Pemko Medan menganggarkan proyek revitalisasi Terminal Amplas senilai Rp 10 miliar. Sedangkan untuk revitalisasi Terminal Pinang Baris dianggarkan Rp 8 miliar.

Kejati Sumut tengah menghitung kerugian negara dengan berkoordinasi dengan BPKP Sumut. "Belum, masih dilakukan penghitungan kerugian negera," jelas Yos. (art/drc)

T#g:APBDkorupsi
Berita Terkait
  • Kamis, 18 Jan 2018 13:52

    Kasus Dugaan Korupsi IPA Martubung Sudah Gelar Perkara, Tapi Belum Ada Tersangka

    Dalam kasus ini Kejari Cabang Belawan telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi di antaranya Direktur Air Limbah Heri Batangari Nasution dan Direktur Administrasi dan Keuangan Arif Haryadian.

  • Kamis, 18 Jan 2018 13:34

    Souvenir Dinas Pariwisata Sumut dari Cina Sempat Ditahan Bea Cukai, Ada Apa?

    Sesuai perpres 54 dan peraturan LKPP, disebut-sebut seharusnya pengadaan barang dan jasa sudah selesai dilakukan dan pembayaran maksimal dilakukan paling lama tanggal 23 Desember akhir tahun.

  • Kamis, 18 Jan 2018 12:13

    Kejatisu Bantah Takut Tetapkan Walikota Sibolga Tersangka

    Penyidik pidana khusus Kejati Sumut akan menetapkan Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ‎proyek rigit jalan beton senilai Rp65 miliar.

  • Rabu, 17 Jan 2018 04:27

    KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

    Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

  • Rabu, 17 Jan 2018 01:22

    Korupsi Alkes, Direktur CV RAL Divonis 1 Tahun Penjara

    Selain hukum penjara, terdakwa sebagai Direktur CV Rizky Abadi Lestari (RAL) itu diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan penjara.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir