Bank Sumut

Tender Rusunawa BP2JK Sumut Diduga Bermasalah

Kamis, 13 Feb 2020 23:17
Dibaca: 131 kali
istimewa
Boby Darmawan
Bobby Nasution Center
DRberita | Tender Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) khususnya paket pembangunan rumah susun Univ. RIS Maduma di Kabupaten Dairi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ditjend Bina Konstruksi, Balai Pelaksanan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara dengan Pagu Rp 15,9 miliar diduga bermasalah.

"Saya menduga bau busuk dan rekayasa pokja pemilihan BP2JK Sumut untuk pembangunan rumah susun tersebut akan dimenangkan bukan harga terendah," sebut Boby Darmawan, tokoh pemuda dan pengamat lelang di Medan, Kamis 13 Februari 2020.

Boby menilai ada indikasi pihak luar mengintervensi, sebab terlalu lama dan pengunduran jadwal evaluasi oleh pokja.

"Sebagai pengamat, kami melihat apakah dugaan ini benar yang diumumkan bukan harga terendah, makan kami berharap ada beberapa perusahaan yang tenaga ahlinya hanya menerangkan referensi kerja, tetapi sesungguhnya data tersebut tidak benar," kata Boby.

Untuk itu, sebut Boby, Satker SNVT dapat meneliti kembali hasil kerja pokja saat pengajuan penetapan pemenang tender.

"Bila dugaan yang menang adalah perusahaan yang datanya ada pada kami, kami akan protes dan bila perlu akan melaporkannya ke penegak hukum. Pokja harus mengevaluasi berkas penawaran dapat mengacu kepada SDP dokumen antara lain No. 31 poin 31.9, 30.10 dan No. 34 poin 34.1," kata Boby. (art/drc)

Editor: Bornok

Sumber: Pers Rilis

T#g:apbnbp2jk sumutpuprrusunawa
Berita Terkait
  • Rabu, 26 Feb 2020 12:03

    Mantan Kepala Dinas PUPR Tanjungbalai Mangkir dari Panggilan Kejari

    Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai M mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Asahan dan kasus dugaan korupsi pengadaan LPJU tahun anggaran 2018.

  • Sabtu, 22 Feb 2020 22:13

    Kabarnya Usulan Gubsu, PUPR Akan Bangun Sekolah Baru di Mandailing Natal

    Rencana pembangunan sekolah baru di Kabupaten Mandailing Natal tersebut dikabarkan awalnya atas usulan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ke Kementerian PUPR.

  • Jumat, 14 Feb 2020 00:37

    2 OPD Pemkab Simalungun Dilaporkan ke Kejatisu

    Kedua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dilaporkan yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (BPMPN) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

  • Jumat, 14 Feb 2020 00:06

    PDAM Tirtanadi & Balai Besar Jalan Nasional Kena Demo

    Kantor PDAM Tirtanadi dan Kantor Balai Besar Jalan Nasional II Medan, Kamis 13 Februari 2020, didemo belasan massa dari Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara (Korpus Api Sumut).

  • Senin, 10 Feb 2020 18:56

    Kejatisu Bentuk Tim Usut Kasus PPK Darurat Permukiman Regional I Medan

    Massa diterima Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian di dalam kantornya untuk menyampaikan bahwa pihak (Kejatisu) telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait tuntutan dari massa pengunjuk rasa.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir