Bank Sumut

Target KPK Juga Pihak Swasta dan Pejabat BUMD Sumut

Oleh: Muhammad Artam
Jumat, 19 Jan 2018 15:52
Dibaca: 1.551 kali
drberita/istimewa
Pimpinan KPK.
DINAMIKARAKYAT - Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto meminta KPK jangan hanya memeriksa dan menetapkan tersangka pada anggota dewan, tetapi juga harus kepada pihak swasta dan pejabat BUMD Sumut.

"Target KPK jagan hanya ke dewan, harus juga kepada pihak swasta khususnya yang memberi pinjaman uang Rp5 miliar untuk suap LKPJ 2013 ke 100 anggota DPRD dan suap jabatan direksi BUMD Sumut," ujar Rosisyanto kepada wartawan, Jumat 19 Januari 2018.

Jika hanya 46 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang akan diperiksa dan ditahan, lanjut Rosisyanto, KPK sama artinya belum memberi keadilan dalam proses hukum tersebut.

"Pemberi dan penerima suap semuanya harus jadi tersangka dan ditahan. KPK baru menahan 12 penerima dan masih banyak lagi penerima suap yang belum ditahan dan belum lunas mengembalikan uang suap, begitu juga pemberi suap ke Gatot masih belum ada yang jadi tersangka dan ditahan," tegasnya.

Rosisyanto berharap kali ini KPK ke Sumut menuntaskan semua yang terlibat memberi dan menerima suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

"Biar ada efek jera, bila perlu semuanya ditahan, kan rutan KPK sudah sangat luas lokasinya. Saya rasa cukup untuk mereka semua yang teribat suap Gatot Pujo Nugroho," tandasnya.

Jurubicara KPK Febri Diansyah membenarkan akan memeriksa 46 mantan dan anggota DPRD Sumut pada 29 Januari-3 Februari 2018 di Markas Brimob Polda Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan.

"Memang ada jadwal permintaan keterangan pada sejumlah anggota DPRD di Sumut. Itu proses pengembangan perkara sebelumnya," kata Febri. (art/drc)

Editor: admin

T#g:BUMD Sumutdprd sumutkpksuap mantan gubsu
Berita Terkait
  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir