Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Souvenir Dinas Pariwisata Sumut dari Cina Sempat Ditahan Bea Cukai, Ada Apa?

Souvenir Dinas Pariwisata Sumut dari Cina Sempat Ditahan Bea Cukai, Ada Apa?

Kamis, 18 Jan 2018 13:34
Dibaca: 3.681 kali
drberita/istimewa
Kadis Pariwisata Sumut Elisa Marbun.
DINAMIKARAKYAT - Pengadaan souvenir merchandise Dinas Pariwisata Sumut yang dibeli dari Cina sempat tertahan dua minggu oleh Bea Cukai di Jakarta. Ada apa?

Kepala Dinas Pariwisata Sumut Elisa Marbun mengatakan souvenir merchandise yang dibeli dari Cina senilai Rp 4.003.620.000 tersebut sudah sampai di gudang penyimpanan kantor dinas.

"Sudah keluar dan sudah sampai gudang kita, memang sempat selama 2 minggu tertahan di Jakarta," ucapnya, Kamis 18 Januari 2018.

Elisa menjelaskan, penahan souvenir tersebut lantaran direktur bea cukai sedang cuti. "Dir bea cukainya cuti. Barang dari Cina," sebutnya.

Sesuai perpres 54 dan peraturan LKPP, disebut-sebut seharusnya pengadaan barang dan jasa sudah selesai dilakukan dan pembayaran maksimal dilakukan paling lama tanggal 23 Desember akhir tahun.

Namun Elisa mengakui souvenir yang dibeli dari Cina dengan uang APBD tahun 2017 tersebut, baru sampai pada tanggal 28 Desember 2017.

"Memang kalau tidak tertunda sudah samapai di tanggal 20 desember, memang belum terlambat, karena barang sudah masuk tanggal 28 desender 2017," terangnya.

Keterlambatan pengadaan souvenir Dinas Pariwisata Sumut, yang sudah jatuh tempo atau finalti itu dinilai banyak kalangan aktivis antikorupsi telah terjadi dugaan korupsi. Sehingga penegak hukum di Sumatera Utara diminta untuk mengusutnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdanau tobadinas pariwisata sumutelisa marbunkorupsi apbd
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Sabtu, 28 Jul 2018 23:32

    RSCC Rekomendasikan Presiden Pimpin Langsung Evakuasi Korban KM Sinar Bangun

    Dasar rekomendasi, kata Saharuddin, meliputi aspek hukum, sosial budaya, kemanusiaan dan lingkungan hidup, teknologi dan akademik, serta aspek geografis dan filosofis.

  • Sabtu, 09 Jun 2018 03:46

    John M Situngkir "Diam" Soal Pinjaman Rp 4,16 triliun dari Bank Dunia Untuk Danau Toba

    Perkembangan Danau Toba menjadi destinasi wisata internasional, bukan tugas Pemerintah Pusat. Namun tugas bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumut serta kalangan masyarakat sendirinya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir