Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Soal Pilgubsu Rp1,2 Triliun, Saut: Kerja KPK membawa koruptor ke pengadilan

Pilgubsu 2018

Soal Pilgubsu Rp1,2 Triliun, Saut: Kerja KPK membawa koruptor ke pengadilan

Oleh: Muhammad Artam
Selasa, 16 Jan 2018 14:01
Dibaca: 1.844 kali
drberita/istimewa
Saut Situmorang.
DINAMIKARAKYAT - Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 ini menimbulkan banyak penilain, sehingga perlu adanya pengawasan ekstra agar tidak terjadi kebocoran, khususnya kepada KPK.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan mengawasi, akan tetapi membuktikan dan membawa koruptor ke depan pengadilan.

"Yang utama KPK digaji bukan untuk kerja mengawasi, itu kerjaan nya APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan badan pengawas lainnya, kerja KPK itu membuktikan dan membawa koruptor ke depan pengadilan," ucap Saut kepada DRBerita.Com, Selasa 16 Januari 2018.

Fungsi KPK, lanjut Saut, menurut Undang Undang selain penindakan juga melakukan triger melanisme.

"Mentriger semua stake holder NKRI agar berintegritas lewat berbagai cara, misalnya melakukan kajian tata kelola yang baik (good corporate governance) pada parpol, pemda, kementrian, BMUN dan lain-lain, untuk kemudian merekomendasikan sejumlah saran tata kelola yang baik," terangnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan KPK tidak perlu mengawasi anggaran pelaksanaan pilgubsu 2018 senilai Rp1,2 triliun.

"Saya pikir KPK tidak perlu ikut mengawasi, sebag tuga-tugas ini masih dalam koridor kepatutan yang dimiliki oleh DPRD, eksekutif dan BPK RI," kata Muhri. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dprd sumutkpkmuhri fauzi hafizpilgubsu 2018saut situmorang
Berita Terkait
  • Kamis, 24 Jan 2019 16:17

    Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:04

    Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji

    Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.

  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir