Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Soal Pilgubsu Rp1,2 Triliun, Saut: Kerja KPK membawa koruptor ke pengadilan

Pilgubsu 2018

Soal Pilgubsu Rp1,2 Triliun, Saut: Kerja KPK membawa koruptor ke pengadilan

Oleh: Muhammad Artam
Selasa, 16 Jan 2018 14:01
Dibaca: 1.653 kali
drberita/istimewa
Saut Situmorang.
DINAMIKARAKYAT - Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 ini menimbulkan banyak penilain, sehingga perlu adanya pengawasan ekstra agar tidak terjadi kebocoran, khususnya kepada KPK.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan mengawasi, akan tetapi membuktikan dan membawa koruptor ke depan pengadilan.

"Yang utama KPK digaji bukan untuk kerja mengawasi, itu kerjaan nya APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan badan pengawas lainnya, kerja KPK itu membuktikan dan membawa koruptor ke depan pengadilan," ucap Saut kepada DRBerita.Com, Selasa 16 Januari 2018.

Fungsi KPK, lanjut Saut, menurut Undang Undang selain penindakan juga melakukan triger melanisme.

"Mentriger semua stake holder NKRI agar berintegritas lewat berbagai cara, misalnya melakukan kajian tata kelola yang baik (good corporate governance) pada parpol, pemda, kementrian, BMUN dan lain-lain, untuk kemudian merekomendasikan sejumlah saran tata kelola yang baik," terangnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan KPK tidak perlu mengawasi anggaran pelaksanaan pilgubsu 2018 senilai Rp1,2 triliun.

"Saya pikir KPK tidak perlu ikut mengawasi, sebag tuga-tugas ini masih dalam koridor kepatutan yang dimiliki oleh DPRD, eksekutif dan BPK RI," kata Muhri. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dprd sumutkpkmuhri fauzi hafizpilgubsu 2018saut situmorang
Berita Terkait
  • Senin, 19 Feb 2018 20:12

    KPK Akan Bantu Menteri LHK Selesaikan Kasus Lahan Sawit DL Sitorus

    KPK mendukung rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengeksekusi lahan negara yang dicaplok pengusaha sawit Darianus Lungguk Sitorus alias DL. Sitorus.

  • Senin, 19 Feb 2018 18:53

    KPK Jangan Hanya Periksa DPRD dan PNS Pemprov Sumut

    Ketua Peresedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak pilih kasih memeriksa kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

  • Kamis, 15 Feb 2018 01:27

    Selamat! Faisal Hasrimy Jabat Pjs Bupati Batubara

    Pelantikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Mendagri No. 131.12-228 tahun 2018 tentang penunjukan Pjs Bupati Batubara selama Wakil Bupati Batubara menjalankan cuti.

  • Kamis, 15 Feb 2018 01:17

    Ketua Bawaslu Sumut Ajak Masyarakat Tolak Politisasi SARA dan Uang

    Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (sara) dan politik uang merupakan ancaman bagi demokrasi bangsa.

  • Kamis, 15 Feb 2018 01:01

    Erry Berpesan Pilgubsu Jangan Buat Masyarakat Pecah Belah

    Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi hadiri deklarasi 'Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA' pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir