Bank Sumut

Siaran Pers: KPK di Ujung Tanduk

Sabtu, 07 Sep 2019 14:59
Dibaca: 280 kali
ilustrasi
RUU KPK.
Bobby Nasution Center
DRberita | Komisi Pemberantasan Korupsi menolak revisi Undang Undang KPK. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi.

"Dengan segala kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini, kami harus menyatakan kondisi saat ini bahwa KPK berada di ujung tanduk," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, dikutip dari laman kpk.go.id, Sabtu 7 September 2019.

Pertama, tentang seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan 10 nama calon pimpinan yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Hal seperti akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak.

Selanjutnya, Kamis 5 September 2019 lalu, sidang Paripurna DPR telah menyetujui revisi Undang Undang KPK menjadi RUU Insiatif DPR. Terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK.

Sembilan hal tersebut adalah, independensi KPK yang terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, adanya pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, pembatasan sumber penyelidik dan penyidik, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, wewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Tak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam.

KPK menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif. Akan tetapi, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK.

KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui. Karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden.

Oleh karena itu KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang Undang KPK dan format KUHP tersebut.

KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK.

Apalagi saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun.

Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden Joko Widodo melalui tugas Pencegahan dan Penindakan Korupsi. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Rilis Pers

T#g:agus rahardjoCapim KPKdprkorupsikpkPresiden Jokowiruu kpk
Berita Terkait
  • Jumat, 14 Feb 2020 11:48

    BPN Sumut Akan Koordinasi ke Gubernur Soal Lahan Eks HGU PTPN2 Dilapor ke KPK

    Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara akan berkordinasi dengan Gubernur, Kapolda dan Kajati soal laporan kisruh lahan eks HGU PTPN2 yang dilaporkan Kantor Hukum Citra Keadilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Jumat, 14 Feb 2020 00:37

    2 OPD Pemkab Simalungun Dilaporkan ke Kejatisu

    Kedua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dilaporkan yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (BPMPN) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

  • Kamis, 13 Feb 2020 23:35

    6 Warga Sumut Laporkan Kisruh Lahan Eks HGU PTPN2 ke KPK

    Kisruh lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 di Provinsi Sumatera Utara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

  • Kamis, 13 Feb 2020 22:35

    Kepada KKDBI, Edy Pastikan Tidak akan Musnahkan Babi

    Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memastikan Pemprovsu tidak akan memusnahkan ternak babi yang terjangkit virus Afrikan Swain Fever (ASF). Virus tersebut ternyata tidak menular ke manusia dan hewan lainnya, hanya kepada babi.

  • Kamis, 13 Feb 2020 22:01

    KPK Belum Jadwalkan Penahanan 14 Tersangka Suap DPRD Sumut

    Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan penahanan 14 mantan anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir