Bank Sumut

Siaran Pers: KPK di Ujung Tanduk

Sabtu, 07 Sep 2019 14:59
Dibaca: 170 kali
ilustrasi
RUU KPK.
DRberita | Komisi Pemberantasan Korupsi menolak revisi Undang Undang KPK. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi.

"Dengan segala kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini, kami harus menyatakan kondisi saat ini bahwa KPK berada di ujung tanduk," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, dikutip dari laman kpk.go.id, Sabtu 7 September 2019.

Pertama, tentang seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan 10 nama calon pimpinan yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Hal seperti akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak.

Selanjutnya, Kamis 5 September 2019 lalu, sidang Paripurna DPR telah menyetujui revisi Undang Undang KPK menjadi RUU Insiatif DPR. Terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK.

Sembilan hal tersebut adalah, independensi KPK yang terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, adanya pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, pembatasan sumber penyelidik dan penyidik, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, wewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Tak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam.

KPK menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif. Akan tetapi, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK.

KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui. Karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden.

Oleh karena itu KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang Undang KPK dan format KUHP tersebut.

KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK.

Apalagi saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun.

Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden Joko Widodo melalui tugas Pencegahan dan Penindakan Korupsi. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Rilis Pers

T#g:agus rahardjoCapim KPKdprkorupsikpkPresiden Jokowiruu kpk
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Sep 2019 00:02

    Pelantikan 100 Anggota DPRD Sumut: Mengabdilah Untuk Kepentingan Rakyat

    Sebanyak 100 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024 resmi dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa pengucapan sumpah atau janji di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 16 September 2019.

  • Sabtu, 14 Sep 2019 11:22

    Mulai Anak Presiden ke 4 Sampai Mantan Pimpinan KPK Tolak Revisi UU KPK

    Rencana revisi UU KPK hingga pimpinan KPK baru yang terpilih saat ini bertolak dengan political will pemberantasan korupsi era Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Joko Widodo.

  • Sabtu, 14 Sep 2019 10:26

    Ihwan Ritonga Masih Dipercaya Partai Gerindra

    Ihwan Ritonga masih dipercaya oleh DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Wakil Ketua DPRD Medan. Kepercayaan ini diterima Ihwan untuk kedua kalinya dimasa periode 2019-2024.

  • Jumat, 13 Sep 2019 00:32

    Membangun Pariwisata dengan Aparat & Kekerasan

    BPODT mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. BPODT bermaksud membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1900 meter dan lebar 18 meter.

  • Jumat, 13 Sep 2019 00:19

    Pema Sumut Laporkan Dugaan Korupsi Labuhanbatu, Medan dan Sergai

    Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara (DPW Pema Sumut) membawa dugaan korupsi yang terjadi disejumlah kabupaten kota ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir