Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Rawan Korupsi, Anggaran Swakelola Pemkab Asahan Lebih Besar dari Penyedia

Rawan Korupsi, Anggaran Swakelola Pemkab Asahan Lebih Besar dari Penyedia

Rabu, 07 Agu 2019 14:46
Dibaca: 489 kali
drberita/istimewa
Kantor Bupati Asahan.
Bobby Nasution Center
DINAMIKARAKYAT - Sepertinya ini menjadi modus baru. Anggaran swakelola lebih besar dari anggaran penyedia. APBD Pemkab tahun 2019 ini sebagai salah satu contohnya.

Total anggaran swakelola dan anggaran penyedia Pemkab Asahan tahun ini sebesar Rp 619.840.000.000 yang terpampang pada sistem rancangan umum pengadaan.

Pemkab Asahan diketahui memiliki 66 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai badan, dinas, kecamatan, bagian, rumah sakit, akademik, satuan polisi, sekretariat hingga pengurus.

Untuk kegiatan swakelola, Pemkab Asahan tahun 2019 ini membuat anggara sebesar Rp 332.371.000.000,- dan untuk kegiatan penyedia sebesar Rp 287.469.000.000.

Koordinator LSM Sayap Anti Korupsi (SAK) Indra Praja mengungkapkan bahwa APBD Pemkab Asahan tahun 2019 rawan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Dari 66 OPD yang dimiliki Pemkab Asahan hanya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tidak membuat anggaran swakelola. Anggaran swakelola ini sangat rawan dengan dugaan tindak pidana korupsi," ungkap Indra dalam keterangan Persnya diterima wartawan, Rabu 7 Agustus 2019.

"Kita berharap TP4 Kejaksaan dan BP5 Kepolisian di Sumatera Utara maksimal melaksanakan peran dan tugasnya," sambungnya.

Swakelola kata Indra, adalah kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan sendiri oleh instansi (OPD) terkait di dalam pemerintahan.  "Saya mendugaan PNS di Pemkab Asahan, semuanya ingin mencari tambahan penghasilan dengan kegiatan swakelola yang dibuat, terkecuali yang bertugas di kecamatan ataupun staf-staf biasa," cetusnya.

Indra berharap, tim panitia anggaran DPRD dan TAPD Pemkab Asahan lebih propesional lagi menyusun KUA PPAS hingga pengesahan APBD.

"Saya mengimbau kepada dewan dan pejabat Pemkab Asahan untuk berpikir lebih berpihak kepada anti korupsi dalam keputusan membuat kegiatan yang menggunakan uang rakyat. Sudah cukuplah selama ini yang terlihat, kapan lagi Kabupaten Asahan bisa lebih baik," serunya.

Berikut kegiatan swakelola 66 OPD dengan nilai Rp Rp 332.371.000.000;

Badan Kepegawaian Daerah 3.451.000.000, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 2.174.000.000, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 2.357.000.000, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (nihil), Badan Pengelola Pendapatan Daerah Rp 516.000.000, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 3.605.000.000.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Rp 1.233.000.000, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Rp 1.409.000.000, Dinas Kesehatan Rp 26.295.000.000, Dinas Ketahanan Pangan Rp 2.052.000.000, Dinas Ketenagakerjaan Rp 5.840.000.000, Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 6.737.000.000, Dinas Koperasi dan Perdagangan Rp 2.899.000.000.

Dinas Lingkungan Hidup Rp 7.412.000.000, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Rp 20.295.000.000, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 4.151.000.000, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Rp 1.096.000.000, Dinas Pendidikan Rp 109.728.000.000.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 8.133.000.000, Dinas Perhubungan Rp 2.840.000.000, Dinas Perikanan Rp 1.678.000.000, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 2.416.000.000, Dinas Pertanian Rp 7.007.000.000, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 3.682.000.000, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 595.000.000, Dinas Sosial Rp 5.421.000.000.

Kecamatan Aek Kuasan Rp 418.000.000, Kecamatan Aek Ledong Rp 186.000.000, Kecamatan Aeek Songsongan Rp 191.000.000, Kecamatan Air Batu Rp 198.000.000, Kecamatan Air Joman Rp 899.000.000, Kecamatan Bandar Pulau Rp 181.000.000, Kecamatan BP Mandoge Rp 200.000.000, Kecamatan Buntu Pane Rp 195.000.000.

Kecamatan Kisaran Barat Rp 2.462.000.000, Kecamatan Kisaran Timur Rp 6.338.000.000, Kecamatan Meranti Rp 191.000.000, Kecamatan Pulau Rakyat Rp 185.000.000, Kecamatan Pulo Bandring Rp 191.000.000, Kecamatan Rahuning Rp 203.000.000, Kecamatan Rawang Panca Arga Rp 185.000.000, Kecamatan Sei Dadap Rp 194.000.000.

Kecamatan Sei Kepayang Rp 191.000.000, Kecamatan Sei Kepayang Barat Rp 192.000.000, Kecamatan Sei Kepayang Timur Rp 192.000.000, Kecamatan Setia Janji Rp 191.000.000, Kecamatan Silau Laut Rp 277.000.000, Kecamatan Simpang Empat Rp 199.000.000, Kecamatan Tanjung Balai Rp 197.000.000, Kecamatan Teluk Dalam Rp 198.000.000, Kecamatan Tinggi Raja Rp 192.000.000.

Bagian Umum Rp 1.056.000.000, Bagian Kesejahteraan Rakyat Rp 3.233.000.000, Bagian Organisasi Rp 690.000.000, Bagian PBJ Rp 1.405.000.000, Bagian Pembangunan Rp 365.000.000, Bagian Pemerintahan Rp 891.000.000, Bagian Perekonomian Rp 377.000.000, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Rp 13.385.000.000, Bagian Protokol Rp 802.000.000.

Pengurus Korpri Rp 754.000.000, Sekretariat DPRD Rp 28.925.000.000, Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Asahan Rp 945.000.000, RSUD H. Abdul Manan Simatupang Rp 23.261.000.000, Satua Polisi Pamong Praja Rp 7.011.000.000 dan Inspektorat Rp 2.016.000.000. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd asahanbp5 polda sumutkegiatan swakelolapemkab asahantp4d kejatisu
Berita Terkait
  • Jumat, 01 Nov 2019 01:16

    FMA Minta Polda Sumut Usut Tuntas Kegiatan Swakelola Dinas Kesehatan Asahan

    Kegiatan swakelola puluhan miliar di Dinas Kesehatan Asahan kini menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. Ada dugaan kegiatan tersebut mejadi ajang korupsi berjemaah yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

  • Minggu, 13 Okt 2019 13:59

    Taufik Dinilai Gagal Sebagai Sekda dan Ketua TAPD Pemkab Asahan

    Anggaran swakelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dalam APBD 2019, terbilang cukup signifikan. Nilainya berbanding terbalik dengan anggaran untuk penyedia. Jumlah anggaran swakelola mencapai ratusan miliar rupiah.

  • Selasa, 01 Okt 2019 00:50

    Kegiatan Swakelola: Sapma IPK Nilai Kadis Kesehatan Asahan Tidak Paham

    Jumlah anggaran swakelola Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tahun 2019 cukup besar. Angkanya lebih besar dari anggaran penyedia. Ada dugaan anggaran ini menjadi ajang korupsi.

  • Senin, 26 Agu 2019 16:15

    Pasar Tradisioanl Simpang Empat Kembali Bergejolak, Siapa Dibaliknya?

    Kondisi pasar yang tidak terawat serta menimbulkan aspek sosial, baik itu kemacetan lalu lintas maupun bau yang menyengat. Namun itulah kondisi pasar yang terjadi dan dirasakan sampai saat ini.

  • Rabu, 07 Agu 2019 17:40

    Dinas Perikanan Asahan Banyak Proyek PL, Tak Ada Tender

    Total kegiatan di Dinas Perikanan Asahan, untuk penyedia ada sebanyak 197 di antaranya 98 pengadaan langsung (PL), 3 E-Perchusing dan untuk swakelola sebanyak 96.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir