Proyek Peningkatan Jalan APBD Paluta Diduga Asal Jadi

Selasa, 26 Des 2017 02:14
Dibaca: 575 kali
drberita/istimewa
Plank proyek peningkatan jalan APBD Paluta.
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA Tabagsel) Siddik Siregar mencurigai banyaknya dugaan korupsi terjadi pada APBD Kabupaten Paluta tahun 2017. Dugaan korupsi itu salah satunya terjadi pada Dinas PUPR Paluta.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Padang Lawas Utara (Paluta) tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk peningkatan jalan jurusan Padang Garugur Kecamatan Batang Onang - Balimbing Julu Kecamatan Padang Bolak Julu.

"Kecurigaan kita (IMA Tabagsel) sangat kuat proyek itu asal jadi. Hasil investigasi yang kita lakukan, ada dugaan jarak jalan yang dikerjakan dikurangkan pihak rekanan," ucap Siddik Siregar dalam keterangan persnya diterima wartawan, Senin 25 Desember 2017.

Siddik menjelaskan, dari plank proyek yang terpasang pada lokasi pengeerjaan, tidak tertulis panjang jarak jalan yang dikerjakan.

"CV Simataniari Perkasa sebagai rekanan yang mengerjakan proyek. Pada plank proyek tidak tertulis panjang jalan yang dikerjakan, di sinilah kecurigaan kita adanya dugaan korupsi tersebut," terangnya.

Dia juga mengatakan, CV Simataniari Perkasa atau Dinas PUPR Paluta diduga sengaja tidak menulis panjang jalan yang dikerjakan.

"Nilai proyek jadinya Rp 1.972.043.000,00, namun tidak ada tertulis berapa panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya. Dinas PUPR Paluta dan CV Simataniari Perkasa jelas pada pekerjaan ini tidak transparan, itu kecurigaan kita," tegasnya.

"Wajar kita curiga dengan proyekini, dan kita meminta penegak hukum kepolisian atau kejaksaan untuk mengusut proyek tersebut," seru Siddik.

Proyek peningkatan jalan tersebut tertulis di plank proyek mulai dikerjakan pada bulan Oktober sampai denngan Desember 2017. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd palutaima tabagselkorupsi apbdkorupsi apbd paluta
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 13:27

    KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

    Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

  • Senin, 16 Apr 2018 01:46

    Mantan Bupati Tapteng Dipanggil Kejati Sumut

    DINAMIKARAKYAT - Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung dipanggil penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam kasus dugaa korupsi dana hibah kepada

  • Senin, 16 Apr 2018 00:26

    Pemuda Lira Minta Kejati Sumut Usut APBD Deliserdang Tahun 2017

    Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Deliserdang Edi Anto meminta pihak Kejati Sumut mengusut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang diduga digunakan untuk dana sosialisasai calon incumben di Pilkda Deliserdang 2018.

  • Senin, 12 Mar 2018 00:37

    Eksepsi Terdakwa Korupsi Dikabulkan Hakim, Jaksa Siapkan Prindik Baru

    ‎Dua terdakwa dikabulkan eksepsinya adalah Waswin Lubis selaku Pejabat Pembuat Komitmet (PPK) dan Juli Syahbana Siregar alias Budi selaku Wakil Direktur 3 CV Kebersamaan.

  • Senin, 12 Mar 2018 00:18

    Kejatisu Terima Limpahan Berkas dan Tersangka Kasus Korupsi Alkes RSU Swadana dari Polda Sumut

    Kejatisu menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti bersama tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan Keluarga Berencana (KB) Rumah Sakit Umum (RSU) Swadana, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2012.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir