Bank Sumut

Proyek Peningkatan Jalan APBD Paluta Diduga Asal Jadi

Selasa, 26 Des 2017 02:14
Dibaca: 894 kali
drberita/istimewa
Plank proyek peningkatan jalan APBD Paluta.
DINAMIKARAKYAT - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA Tabagsel) Siddik Siregar mencurigai banyaknya dugaan korupsi terjadi pada APBD Kabupaten Paluta tahun 2017. Dugaan korupsi itu salah satunya terjadi pada Dinas PUPR Paluta.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Padang Lawas Utara (Paluta) tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk peningkatan jalan jurusan Padang Garugur Kecamatan Batang Onang - Balimbing Julu Kecamatan Padang Bolak Julu.

"Kecurigaan kita (IMA Tabagsel) sangat kuat proyek itu asal jadi. Hasil investigasi yang kita lakukan, ada dugaan jarak jalan yang dikerjakan dikurangkan pihak rekanan," ucap Siddik Siregar dalam keterangan persnya diterima wartawan, Senin 25 Desember 2017.

Siddik menjelaskan, dari plank proyek yang terpasang pada lokasi pengeerjaan, tidak tertulis panjang jarak jalan yang dikerjakan.

"CV Simataniari Perkasa sebagai rekanan yang mengerjakan proyek. Pada plank proyek tidak tertulis panjang jalan yang dikerjakan, di sinilah kecurigaan kita adanya dugaan korupsi tersebut," terangnya.

Dia juga mengatakan, CV Simataniari Perkasa atau Dinas PUPR Paluta diduga sengaja tidak menulis panjang jalan yang dikerjakan.

"Nilai proyek jadinya Rp 1.972.043.000,00, namun tidak ada tertulis berapa panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya. Dinas PUPR Paluta dan CV Simataniari Perkasa jelas pada pekerjaan ini tidak transparan, itu kecurigaan kita," tegasnya.

"Wajar kita curiga dengan proyekini, dan kita meminta penegak hukum kepolisian atau kejaksaan untuk mengusut proyek tersebut," seru Siddik.

Proyek peningkatan jalan tersebut tertulis di plank proyek mulai dikerjakan pada bulan Oktober sampai denngan Desember 2017. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd palutaima tabagselkorupsi apbdkorupsi apbd paluta
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Jumat, 08 Jun 2018 07:12

    Habis Lebaran Agus Tripriyono Dipanggil Kembali

    Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Doni Harahap memastikan mantan Kepala BPKAD Pemkab Sergai Agus Tripriyono dipanggil kembali sehabis lebaran idul fitri.

  • Jumat, 08 Jun 2018 06:57

    Jaksa Bantah Pemanggilan Agus Tripriyono Hanya Untuk Lucu-lucuan

    Isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sergai menyebutkan pemanggilan mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Bendahara BPKAD Sergai Koko dan Kepala BPKAD Gustian hanya untuk lucu-lucuan menjelang lebara

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir