Bank Sumut

Projo Laporkan PT. PIM ke Kejati Sumut

Minggu, 29 Des 2019 23:57
Dibaca: 130 kali
drberita/istimewa
Kantor Pupuk Iskandar Muda (PIM)
Bobby Nasution Center
DRberita | Sejumlah pegawai PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Kamis 26 Desember 2019 diperiksa pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemeriksaan terkait dugaan fiktif penyaluran pupuk bersubsidi kepada pihak distributor.

Kasus tersebut dilaporkan oleh Sekretaris DPD Projo Sumut Manap Ganda Hutagalung. Ia juga diperiksa Kejati Sumut sebagai salah satu distributor pupuk bersubsidi mitra kerja PT PIM yang menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak ribuan ton, yang merugikan negara miliaran rupiah.

Manap Hutagalung, Jumat 27 Desember 2019 mengatakan, saat dimintai keterangan, ia juga menyerahkan sejumlah tambahan barang bukti dugaan fiktif penyaluran pupuk yang laporkannya. Namun ia tidak melihat seorang pun dari pihak PT PIM hadir memenuhi panggilan Kejati Sumut.

Awal dugaan fiktif penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT PIM, kata Manap, berlangsung pada akhir Januari 2019. Para distributor (berjumlah belasan) yang merupakan partner PT PIM, masing-masing mereka diminta menandatangani berita acara validasi verifikasi penyaluran pupuk sebanyak ratusan ton ke seluruh kios penyalur di kabupaten kota di Sumut. Namun faktanya yang terjadi, yang disalurkan hanya puluhan ton.

Kata Manap, yang ditandatangani 220 ton, namun yang disalurkan hanya 10 ton di satu kabupaten. Di kabupaten lainnya, ditandatangani 355 ton, namun yang disalurkan cuma 45 ton.

Selanjutnya, pihak PT PIM menggunakan berita acara yang ditandatangani distributor sebagai dasar untuk menagih pembayaran kepada Kementerian Pertanian. Bukan berdasarkan jumlah riil pupuk bersubsidi yang disalurkan. Waktu itu Kepala Wilayah PT PIM adalah Syahrial Jufry. Namun sejak sebulan lalu Jufry telah menduduki jabatan baru, yakni manajer.

Akibat tindakan PT PIM itu, secara keseluruhan terdapat penyaluran fiktif pupuk bersubsidi sebanyak ribuan ton. Menyebabkan kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah.

Manap kemudian melaporkan dugaan fiktif penyaluran itu ke Kejati Sumut pada 22 November 2019. Yang dilaporkan Manap dalah Syahrial Jufry berikut stafnya. Ikut diserahkannya berbagai barang bukti sebagai pendukung laporan kepada Rismaidi, Kepala Seksi C Kejati Sumut.

Kejati Sumut, kata Manap, berbagai hal terkait dugaan fiktif penyaluran pupuk bersubsidi ditanyakan kepadanya. Secara panjang lebar keterangan kemudian disampaikannya. Dia menginginkan pengusutan tindakan pidana yang menyebabkan kerugian negara itu secepat mungkin diungkap.

"Kerugian belasan miliar rupiah itu hanya dari tagihan pembayaran pupuk bersubsidi, pupuknya sendiri kan bisa mereka jual," tutur Manap.

Syahrial Jufry yang ditanyai perihal dugaan fiktif penyaluran pupuk bersubsidi tersebut tidak membantah tetapi juga tidak membenarkan. "Maaf Saya tdk tau masalah ITU yg Saya tau ada puksUB Cary over dari Tahun 2017," kata Jufry melalui aplikasi percakapan WhatsApp.

Manap lalu membantah pernyataan Jufry. Tidak benar ada PUSKUD cary over. Yang dimaksud PUSKUD cary over adalah keterlambatan penyerahan dokumen tagihan pembayaran berakibat pada pembayaran pupuk bersubsidi dibebankan kepada distributor.

"Tidak benar ada PUSKUD cary over, ada kwitansinya, semua sudah dibayar lunas," terang Manap Ganda Hutagalung.

Laporan penyaluran fiktif pupuk bersubsidi ini akan terus bergulir pengusutannya oleh Kejatisu. DPD Projo Sumut berharap agar pihak Kejatisu secepatnya menuntaskan pengusutan.

"Kami meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT PIM dihentikan sementara hingga pengusutan laporan penyaluran fiktif tuntas lebih dulu. Kita ingin menyelamatkan uang negara sekaligus hak petani yang seharusnya mendapatkan pupuk sesuai alokasi anggaran 2019 dari perilaku tamak manajemen PT PIM," tegas Ganda.

Untuk sementara pengusutan dugaan fiktif ditangani Kejati Sumut, penyaluran pupuk bersubsidi dialihkan ke produsen pupuk lainnya sesama BUMN, seperti PT Pupuk Sri Wijaya. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: medanbisnisdaily.com

T#g:kejati sumutprojo sumutpt pimpupuk iskandar muda
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Jan 2020 00:43

    Makmur Harahap 6 Jam Diperiksa Kejatisu

    Makmur Harahap diperiksa bersama tiga orang stafnya selama enam jam mulai pukul 09.10 WIB sampai 15.20 WIB. Makmur diketahui tiba dari Kabupaten Paluta, Selasa 21 Januari 2020 malam, dan menginap di sala satu hotel di kawasan Jalan SM Raja Medan.

  • Senin, 20 Jan 2020 23:52

    Sudah Bentuk Tim Khusus: Kajatisu Proses Laporan Dugaan Korupsi Dinas PRKP Paluta

    DPP Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Utara (GPMSU), Senin 20 Januari 2020, memastikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 4 hektar senilai Rp2 miliar lebih yang bersumber dari APBD Dinas PRKP Paluta, dengan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kej

  • Jumat, 17 Jan 2020 11:53

    Kajatisu Amri Yanto Terima Langsung Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa

    Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Amri Yanto menerima langsung laporan dugaan korupsi dana desa dari Kabupaten Padang Lawas (Palas). Laporan itu diserahkan oleh LSM GAM Sumut.

  • Selasa, 17 Des 2019 14:04

    Amir Yanto Gantikan Fachruddin Pimpin Kejati Sumut

    Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) Burhanuddin melakukan rotasi jabatan setingkat Kepala Kejaksaan Tinggi sebanyak 25 orang. Salah satunya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

  • Senin, 02 Des 2019 13:57

    Setiap Tahun Dianggarkan, Proyek Irigasi Balakka Sitongkon Diduga Jadi Ajang Korupsi

    Proyek irigasi ini masuk APBD Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumut. Pekerjaan perawatan irigasi ini berbiaya miliaran rupiah setiap tahun. Namun fisik pekerjaan yang dihasilkan tidak berdampak positif kepada masyarakat.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir