• Home
  • Kerah Putih
  • Pemuda Muhammadiyah Dukung KPK Tetapkan Tersangka Direksi PDAM Tirtanadi

Pemuda Muhammadiyah Dukung KPK Tetapkan Tersangka Direksi PDAM Tirtanadi

Oleh: Muhammad Artam
Jumat, 23 Mar 2018 02:31
Dibaca: 1.110 kali
drberita/istimewa
Basir Hasibuan.
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut Basir Hasibuan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambilalih kasus dugaan korupsi IPA Martubung, PDAM Tirtanadi, yang mengendap di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pernyataan itu disampaikan Basir Hasibuan kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis 22 Maret 2018.

"Kita dukung KPK mengambilalih kasus dan menetapkan tersangka Direksi PDAM Tirtandi dari Kejati Sumut," cetus Basir.

Menurutnya, KPK sangat tepat jika mengambilalih kasus dan menetapkan tersangka, karena Kejati Sumut sepertinya tidak sanggup untuk melanjutkan kasus dugaan korupsi IPA Martubung.

"KPK bisa supervisi ke Kejati Sumut. Itu sudah ada aturannya. Lebih baik tersangka kasus dugaan korupsi IPA Martubung itu KPK yang netapkan, jadi bisa singkron dengan kasus dugaan suap jabatan Direksi PDAM Tirtanadi," tegas Basir.

Diketahui, kasus dugaan korupsi IPA Martubung senilai Rp58 miliar tahun 2012 yang ditangani Kejari Cabang Belawan ini telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi di antaranya Direktur Air Limbah Heri Batangari Nasution dan Direktur Administrasi dan Keuangan Arif Haryadian.

Kemudian, mantan Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Irwansyah Siregar, mantan Direksi Mangindang Ritonga dan Ahmad Thamrin serta pihak rekanan juga sudah diperiksa.

Khusus Direktur Keuangan PDAM Tirtanadi Arif Haryadian diketahui sudah tiga kali  diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap jabatan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. (art/drc)

Editor: admin

T#g:basir hasibuankorupsi ipa martubungkpkPDAM Tirtanadipemuda muhammadiyah sumut
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 13:27

    KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

    Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

  • Senin, 16 Apr 2018 15:36

    Abraham Samad: Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri

    Posisi pimpinan KPK berada di atas menteri karena semasa kepemimpinannya, lembaga antirasuah itu bisa menangkap para menteri yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

  • Rabu, 11 Apr 2018 15:59

    Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Mantan Wakil Presiden

    MAKI menilai KPK berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah terakhir kali menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada Aprill 2015.

  • Senin, 09 Apr 2018 21:28

    KPK, Kapan Pemberi Suap Gatot Jadi Tersangka

    Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tak seimbang dalam menuntaskan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

  • Senin, 09 Apr 2018 20:24

    PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP

    PP Himmah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir