Bank Sumut

Para Mantan Petinggi Pemkab Sergai Diperiksa Jaksa

Minggu, 20 Mei 2018 06:25
Dibaca: 1.898 kali
ilustrasi
Korupsi APBD.
DINAMIKARAKYAT - Para mantan petinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai), Senin 21 Mei 2018, dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Permeriksaan itu juga melibatkan petinggi Pemkab Sergai aktif terkait kebocoran Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) selama 5 tahun.

Informasi diperoleh mengatakan pemeriksaan tersebut berdasarkan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu yang diterima Kejatisu.

"Lima tahun anggaran (APBD) Pemkab Sergai yang disidik, APBD 2014 puncaknya. Khusus penyidikan difokuskan pada BPKAD Pemkab Sergai," kata sumber, Minggu 20 Mei 2018.

Sumber mengetakan supervisi KPK meminta agar pihak kejaksaan segera menyeselsaikan penyidikan kasus dugaan korupsi APBD Pemkab Sergai pada tahun 2018 ini juga.

Oleh Kejatisu, pemeriksaan tersebut dilimpahkan ke Kejari Sergai. "Pemeriksaan dimonitor oleh KPK," terangnya.

"Yang saya ingat sejumlah nama yang diperiksa, ada mantan Sekda Sergai Haris Fadillah, mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono dan Kepala BPKAD (aktif) Gustian," sambung sumber.

"Mereka-mereka itulah yang menjadi fokus penyidikan kasus. Status mereka masih saksi saat ini," tambah sumber.

Sementara itu, mantan Sekda Sergai Haris Fadillah yang dikonfirmasi melalui telepon seluler nomor 081264323XXX belum menjawab. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kejari sergaikejati sumutkorupsi apbdkpkPemkab Sergai
Berita Terkait
  • Minggu, 05 Agu 2018 00:53

    Buron Sejak 2007, Kejati Sumut Tangkap Buronan Maling Uang Rakyat di Perumahan Johor

    Buronan tersebut adalah Syahroni Hidayat. Ia ditangkap di kediamanya, Perumahan Johor Indah Permai 2, Blok A, No. 54, Linkungan 10, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir