- Home
- Kerah Putih
- PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP
PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP
Senin, 09 Apr 2018 20:24
Dibaca: 386 kali
ilustrasi
DINAMIKARAKYAT - PP Himmah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.
Sesuai dengan pernyataan pengacara Setya Novanto, Maqdir bahwa tugas KPK membuktikan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung.
Ketua Umum PP Himmah Aminullah Siagian, Senin 9 April 2018, menilai kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan Ketum Golkar Setya Novanto sangat banyak kejanggalan.
"Kita melihat sasaran tembaknya adalah Setya Novanto, sementara aktor di baliknya tidak pernah disentuh. KPK tidak boleh tebang pilih dalam penegakan hukum dan harus berani katakan salah pada pihak-pihak yang telah melakukan korupsi walaupun saat ini oknum tersebut ada di pusaran kekuasaan," kata Aminullah.
Mantan Ketum Golkar SN menurut Amunillah selama ini sangat baik dalam kontribusi pemikiran dan materil dalam kemajuan pemuda Indonesia terutama kepada KNPI, sehingga kita berharap KPK tidak menjadikan kasus e-KTP sebagai pesanan sponsor. (rel/drc)
T#g:aminullah siagianhimmakorupsi e-ktpkorupsi e ktpkpkpramono anungpuan maharani
Sesuai dengan pernyataan pengacara Setya Novanto, Maqdir bahwa tugas KPK membuktikan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung.
Ketua Umum PP Himmah Aminullah Siagian, Senin 9 April 2018, menilai kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan Ketum Golkar Setya Novanto sangat banyak kejanggalan.
"Kita melihat sasaran tembaknya adalah Setya Novanto, sementara aktor di baliknya tidak pernah disentuh. KPK tidak boleh tebang pilih dalam penegakan hukum dan harus berani katakan salah pada pihak-pihak yang telah melakukan korupsi walaupun saat ini oknum tersebut ada di pusaran kekuasaan," kata Aminullah.
Mantan Ketum Golkar SN menurut Amunillah selama ini sangat baik dalam kontribusi pemikiran dan materil dalam kemajuan pemuda Indonesia terutama kepada KNPI, sehingga kita berharap KPK tidak menjadikan kasus e-KTP sebagai pesanan sponsor. (rel/drc)
Editor: admin
T#g:aminullah siagianhimmakorupsi e-ktpkorupsi e ktpkpkpramono anungpuan maharani
Berita Terkait
Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.
Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji
Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.
DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur
Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.
KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi
Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.
Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta
Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Politik
| Minggu, 17 Feb 2019 00:04
Di Singapura, SBY dan Prabowo Tidak Ada Bicara Pilpres
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada bicara pilpres ketika berjumpa di Singapura.
Politik
| Sabtu, 16 Feb 2019 23:33
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
Politik
| Senin, 04 Feb 2019 23:30
Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia
Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 17:10
MK Tolak Permohonan "Citra Diri" PSI
Mahkamah mengatakan UU 48/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menjelaskan kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara Pem
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:55
Usai Bertemu TKN Jokowi-Amin, Dubes UE Tegaskan Netral di Pilpres
Kata Vincent Guerend usai pertemuan 21 duta besar (dubes) negara-negara Eropa dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:34
AHY: Pemerintah Jangan Kisruh Sendiri
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut rencana pembebasan bersyarat (PB) Abu Bakar Ba'asyir (ABB).
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:17
Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:04
Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji
Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.
Berita Populer
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Dibaca 20 kali