Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP

PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP

Senin, 09 Apr 2018 20:24
Dibaca: 386 kali
ilustrasi
PP Himmah.
DINAMIKARAKYAT - PP Himmah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.

Sesuai dengan pernyataan pengacara Setya Novanto, Maqdir bahwa tugas KPK membuktikan keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung.

Ketua Umum PP Himmah Aminullah Siagian, Senin 9 April 2018, menilai kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan Ketum Golkar Setya Novanto sangat banyak kejanggalan.

"Kita melihat sasaran tembaknya adalah Setya Novanto, sementara aktor di baliknya tidak pernah disentuh. KPK tidak boleh tebang pilih dalam penegakan hukum dan harus berani katakan salah pada pihak-pihak yang telah melakukan korupsi walaupun saat ini oknum tersebut ada di pusaran kekuasaan," kata Aminullah.

Mantan Ketum Golkar SN menurut Amunillah selama ini sangat baik dalam kontribusi pemikiran dan materil dalam kemajuan pemuda Indonesia terutama kepada KNPI, sehingga  kita berharap KPK tidak menjadikan kasus e-KTP sebagai pesanan sponsor. (rel/drc)

Editor: admin

T#g:aminullah siagianhimmakorupsi e-ktpkorupsi e ktpkpkpramono anungpuan maharani
Berita Terkait
  • Kamis, 24 Jan 2019 16:17

    Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:04

    Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji

    Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir