• Home
  • Kerah Putih
  • PIB Desak KPK Tetapkan Tersangka Suap Jabatan Direksi PDAM Tirtanadi

PIB Desak KPK Tetapkan Tersangka Suap Jabatan Direksi PDAM Tirtanadi

Oleh: Muhammad Artam
Senin, 19 Mar 2018 18:28
Dibaca: 440 kali
drberita/istimewa
Gedung KPK.
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka kasus dugaan suap jabatan Direksi PDAM Tirtanadi Sumut.

"Sudah terlalu lama dugaan suap jabatan Direksi PDAM Tirtanadi ini terbiarkan di publik, KPK harus segera umumkan tersangkanya," ujar Rosisyanto melalui telepon seluler, Senin 19 Maret 2018.

Menurutnya, dugaan suap jabatan Direksi PDAM Tirtanadi sudah terang benerang diketauhi oleh masyarakat Sumut.

"Bukti penguatan dugaan suap jabatan itu terjadi diketahui dari pengakuan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, mantan dan anggota DPRD Sumut yang sudah divonis hukuman penajara oleh pengadilan tipikor. KPK tidak bisa lagi bersembunyi dengan berbagai alasan untuk menundanya, harus diumumkan segera agar terang benderang kasus suap jabatan itu," terangnya.

Selain itu, kata Rosisyanto, KPK juga diminta mengambilalih kasus dugaan korupsi proyek pembangunan IPA Martubung yang sudah 6 tahun mengendap di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Mungkin ada kolerasi kasus ini dengan suap jabatan. Rentan waktu pelaksanaan proyek sebelum pemilihan direksi. Ada dugaan uang hasil korupsi digunakan untuk suap jabatan Direksi PDAM Tirtanadi," sebutnya.

Diketahui, dalam kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, jajaran direksi BUMDA milik Pemprov Sumut yang telah menjalani pemeriksaan KPK adalah Direktur Keuangan PDAM Tirtanadi Arif Haryadian, sebanyak tiga kali. (art/drc)

Editor: admin

T#g:ipa martubungkpkmantan gubsu gatot pujo nugrohoPDAM Tirtanadisuap jabatan pdam tirtanadi
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 13:27

    KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

    Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

  • Senin, 16 Apr 2018 15:36

    Abraham Samad: Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri

    Posisi pimpinan KPK berada di atas menteri karena semasa kepemimpinannya, lembaga antirasuah itu bisa menangkap para menteri yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

  • Rabu, 11 Apr 2018 15:59

    Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Mantan Wakil Presiden

    MAKI menilai KPK berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah terakhir kali menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada Aprill 2015.

  • Senin, 09 Apr 2018 21:28

    KPK, Kapan Pemberi Suap Gatot Jadi Tersangka

    Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tak seimbang dalam menuntaskan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

  • Senin, 09 Apr 2018 20:24

    PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP

    PP Himmah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir