• Home
  • Kerah Putih
  • Misteri Kasus Bupati Asahan: Terungkap dari LHKPN KPK Sampai Terhenti di Bareskrim

Misteri Kasus Bupati Asahan: Terungkap dari LHKPN KPK Sampai Terhenti di Bareskrim

Kamis, 07 Des 2017 01:34
Dibaca: 142 kali
drberita/istimewa
Rumah pribadi Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang berdiri di atas tanah Yayasan PMDU Kisaran.
DINAMIKARAKYAT - Kasus yang dilaporkan salah seorang Pendiri Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan (PMDU) H. Ishak M Gurning ke Bareskrim Polri hampir 2 tahun lalu, masih belum menemukan titik terang.

Sebagaimana dalam Laporan Polisi dengan Nomor: LP.243/III/2016/Bareskrim tanggal 7 Maret 2016, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dilaporkan atas dugaan penggelapan barang tidak bergerak dan menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik.

Kemudian atas atensi Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpau, kasusnya digelar di Biro Wassidik Bareskrim Polri.

Dalam gelar perkara khusus pada Senin 27 Nopember 2017 lalu, dihadiri oleh anak Pelapor, Afif Gurning dan kuasa hukum Pelapor dari LBH Jakarta, Penyidik tidak juga bisa menjelaskan bagaimana proses perubahan kepemilikan tanah menjadi hak milik terlapor, atas tanah seluas 1.345m2 yang berlokasi di Jalan Mahoni No. 12A, Kisaran, Asahan.

Tanah yang sesuai SK Bupati Asahan tahun 1977 peruntukannya sebagai rumah guru-guru Yayasan PMDU dan merupakan asset lahan milik Pemkab Asahan, kemudian diberikan hak pakai kepada Yayasan PMDU, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD Asahan.

Padahal menurut Afif, sebelumnya Pelapor sudah berkali-kali menyampaikan ke Penyidik agar bisa menyelidiki warkah tanah tersebut.

"Bagaimana bisa terbit SHM tanah atas nama terlapor Taufan Gama Simatupang di atas lahan Yayasan PMDU itu, karena lahan tersebut pada tahun 1989 sudah didaftarkan untuk dan atas nama Yayasan PMDU dan statusnya adalah tanah Negara," kata Afif dalam keterangan persnya, Rabu 6 Desember 2017.

Tanah tersebut juga diketahui pastik tidak pernah diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan kepada terlapor, Taufan Gama Simatupang.

Afif mengatakan, berdasarkan keterangan terlapor dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang tahun 2015 di KPK, diduga modus terlapor dalam menerbitkan SHM tanah atas nama dirinya adalah dengan cara membuat alas hak tanah yang diduga palsu, seolah-olah tanah seluas 1.345m2 tersebut dahulunya adalah tanah yang dihibahkan kepada ayahnya (Alm. H. Abdul Manan Simatupang) dan kemudian diwariskan ke Taufan Gama Simatupang pada tahun 1996.

Sementara masyarakat luas tahu, bahwa tanah hibah untuk Ayah terlapor Alm. H. Abdul Manan Simatupang (Bupati Asahan periode 1966 s/d 1979) berada di objek tanah yang berbeda, yaitu di jalan Akasia, yang lokasinya bersebelahan dengan lapangan hoki.

Menurut Afif, SHM tanah tersebut pada tahun 2004 dijadikan agunan ke bank untuk mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp 450 juta yang kemudian oleh terlapor uangnya dikatakannya untuk kepentingan Yayasan PMDU.

"Harusnya hal ini bisa dibuktikan dengan dokumen akad kredit, rekening koran dan laporan keuangan yayasan," sebetnya.

"Jangan pula uangnya masuk ke rekening terlapor dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, tapi ngakunya digunakan untuk kepentingan yayasan," sambungnya.

Afif menuturkan, Alm. H. Abdul Manan Simatupang bersama-sama pendiri Yayasan PMDU dengan ikhlas untuk tujuan sosial (amal jariah).

"Lahan tempat berdirinya Yayasan PMDU berasal dari pemberian pemerintah dan bangunannya berasal dari sumbangan para donatur," katanya.

"Tidak pernah ada niat sedikitpun dari para pendiri untuk menggunakan yayasan demi kepentingan pribadi apalagi menjadikannya sebagai harta kekayaan pribadi," tutup Afif. (art/drc)

Editor: admin

T#g:bareskrim polribupati asahanlhkpn kpktaufan gama simatupangyayasan PMDU kisaran
Berita Terkait
  • Senin, 04 Des 2017 23:46

    Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

    Taufan Gama Simatupang diduga menggunakan alas hak tanah yang diduga palsu sehingga bisa terbit SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah atas nama dirinya di atas objek perkara tanah milik Yayasan PMDU.

  • Jumat, 01 Des 2017 15:43

    Lapor ke Ombudsman, Bupati Asahan Diduga Maladministrasi SK-HTR

    Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang diduga melakukan pelanggaran administras (maladministrasi) dalam penerbitan Suarat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor: 438/HUTBUN/2010 tentang IUPHHK-HTR.

  • Kamis, 30 Nov 2017 00:52

    Mangkir dari Panggilan Bareskrim, Siapa Beking Bupati Asahan?

    Kekecewaan dirasakan pihak pelapor yang datang memenuhi undangan Bareskrim Polri, untuk gelar perkara kasus lahan Yayasan PMDU Kisaran, Senin 27 November 2017, sebaliknya terlapor Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang menghilang.

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:50

    Zaid Alfauza: OTT RSUD HAMS Kisaran Bisa Dipidanakan

    Ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

  • Minggu, 26 Nov 2017 01:12

    Bupati Asahan Dipanggil ke Bareskrim, Afif: Mudah-mudahan jadi tersangka

    Polda Sumut akhirnya memanggil Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang untuk mengikuti gelar perkara kasus lahan Yayasan PMDU Kisaran di Bareskrim Polri, Jakarta.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir