• Home
  • Kerah Putih
  • Masyarakat Tabagsel Minta Kejatisu Usut Anggaran 2017-2018 Kota Sidimpuan

Masyarakat Tabagsel Minta Kejatisu Usut Anggaran 2017-2018 Kota Sidimpuan

Jumat, 12 Jul 2019 01:28
Dibaca: 81 kali
drberita/istimewa
Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian menerima massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Tabagsel.
DINAMIKARAKYAT - Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Tabagsel bernjukrasa meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengusut anggaran Pemko Padang Sidimpuan tahun 2017-2018, di Kantor Kejatisu, Jalan A.H. Nasution, Medan, Kamis 11 Juli 2019.

Massa membentangkan spanduk bertuliskan "Pak Kejatisu, periksa realisasi pengguna anggaran Dinas PU Kota Padang Sidimpuan tahun 2017 dan 2018. Pak Kejatisu, panggil dan periksa Kadis Ketahanan Pangan Kota Padang Sidimpuan terkait penggunaan anggaran tahun 2018".

Dalam orasinya massa meminta Kejatisu segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Sidimpuan beserta kroni-kroninya terkait dugaan kejanggalan penggunaan anggaran tahun 2017, antara lain proyek sesuai kode rekening 1.03.1.03 01.01.48 yaitu  pembuatan webgis jalan dan jembatan, webgis merupakan aplikasi yang dapat diakses secara online melalui internet.

"Kamin meminta kejatisu segera menindaklanjuti laporan ini berdasarkan data bukti yang disampaikan dalam aksi terkait tindak pidana korupsi pada Dinas PU Kota Padang Sidimpuan yang sudah memenuhi unsur pidana sehingga merugikan keuangan negara," ujar massa.

Massa juga meminta kejatisu segera memeriksa Kadis Ketahanan Pangan Kota Padang Sidimpuan terkait dugaan kejanggalan penggunaan anggaran program peningkatan kesejahteraan petani tahun 2018.

Aksi massa akhirnya diterima Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagaian. Ia berjanji menyampaikan aspirasi dari massa Aliansi Masyarakat Peduli Tabagsel kepada pimpinannya.

"Tuntutan rekan-rekan merupakan bukti awal dan berharap agar membuat laporan secara resmi dan melengkapi bukti-bukti, dan kita akan bersama-sama menindaklajutinya," kata Sumanggar. (art/drc)

Editor: admin

T#g:demo mahasiswadinas ketahan pangan sidimpuandinas pu sidimpuankejati sumutkorupsi apbd
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jul 2019 02:17

    Pemkab Batubara Biayai Pembangunan Gedung Tahanan Polres

    Padahal diketahui, kepolisian adalah lembaga vertikal yang pembiayaan operasional dan pembangunan gedungnya mulai tingkat Polsek, Polres hingga Polda bersumber dari APBN.

  • Selasa, 16 Jul 2019 23:57

    LIPAN RI Laporkan PT Persaoran ke Kejati Sumut

    Massa DPP LIPAN RI memita Kejati SUmut agar mengusut tuntas dugaan pengkondisian pemenang tender PT Persaoran sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan di Moara Soma.

  • Senin, 15 Jul 2019 23:36

    Mahasiswa dari Empat Kampus di Medan Minta KPK Lanjutkan Kasus Suap Akil Mochtar

    Puluhan mahasiswa dari empat kampus di Kota Medan, Sumatera Utara, berunjukras meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan kasus suap mantan Hakim MK AKil Muchtar.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 18:00

    Fikri Ngaku Belum Ada Diperiksa Kejati Sumut

    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Fikri ketika dikonfirmasi mengaku dirinya belum ada diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terkait proyek drainase melewati tahun berjalan.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 13:01

    Kerja KPK Sia-sia di Asahan, Ini Daftarnya

    KPK, kata Indra, 20 Februari 2019, lalu kembali datang ke Kabupaten Asahan bersama tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk proses pengambilan sampel material fisik bangunan RSUD HAMS Kisaran di antaranya melakukan pemeriksaan material dindin

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir