Bank Sumut

Mantan Bupati Tapteng Dipanggil Kejati Sumut

Senin, 16 Apr 2018 01:46
Dibaca: 695 kali
drberita/istimewa
Sukran Jamilan Tanjung.
DINAMIKARAKYAT - Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung dipanggil penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam kasus dugaa korupsi dana hibah kepada gerakan pramuka kwarting cabang tapanuli tengan tahun 2011 s/d 2016.

Informasi diperoleh, Minggu 15 April 2018, pemanggilan Sukran yang merupakan Ketua Gerakan Pramuka Tapanuli Tengah priode 2011-2016, berdasarkan sprindik Kejati Sumut Nomor: Print-04/N.2/Fd.1/01/2018 tanggal 18 Januari 2018.

Surat tersebut dikirim Kejati Sumut ke Sukran Jumilan Tanjung pada 7 Maret 2018 dengan nomor R-290/N.2.5/Fd.1/03/2018 bersifat rahasia.

Panggilan Sukran Jumilan Tanjung untuk dimintai keterangan dan membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah gerakan pramuka.

Surat panggilan tersebut ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agus Salim SH, MH. (art/drc)

Editor: admin

T#g:gerakan pramukakejati sumutkorupsi apbdkorupsi dana hibahsukran jamilan tanjung
Berita Terkait
  • Minggu, 30 Sep 2018 21:35

    Buwas Berjanji Bangun Gerakan Pramuka Lebih Baik

    Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso terpilih menjadu Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-X Gerakan Pramuka, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat lalu.

  • Minggu, 05 Agu 2018 00:53

    Buron Sejak 2007, Kejati Sumut Tangkap Buronan Maling Uang Rakyat di Perumahan Johor

    Buronan tersebut adalah Syahroni Hidayat. Ia ditangkap di kediamanya, Perumahan Johor Indah Permai 2, Blok A, No. 54, Linkungan 10, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir