Bank Sumut

Mahasiswa Desak Kajatisu Tangkap Kepala BPBD Padang Lawas

Kamis, 07 Nov 2019 18:55
Dibaca: 677 kali
drberita/istimewa
Unjuk rasa GAM Padang Lawas di depan Kantor Kejati Sumut.
Bobby Nasution Center
DRberita | Aktivis mahasiswa desak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Fachruddin Siregar segera menangkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Lawas Hamka Harahap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan bantaran Sungai Sosa Hilir.

"Selain Hamka Harahap, kami juga meminta bapak Fachruddin Siregar menangkap Direktur PT ASP selaku rekanan pelaksana proyek pembangunan bantaran Sungai Sosa Hilir," ucap Koordinator Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Padang Lawas Hasbiyal Hasibuan di depan Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Selasa 5 November 2019.

Sesuai kontrak nomor 10/SP.04/PPK/BPBD-RR/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, anggaran pembangunan bantaran Sungai Sosa Hilir, Pasar Lombang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebesar Rp 4.429.657.000.

"Hasil investigasi kami di lapangan, pekerjaan tersebut diduga ada kompromi antara Kepala BPBD Hamka Harahap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktur PT ASP yang ingin mengambil keuntungan di luar yang telah ditentukan undang-undang dengan cara mengurangi volume dan bahan material pembangunan," kata Hasbiyal.

Pekerjaan rekonstruksi pembangunan bantaran Sungai Sosa Hilir telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumut. Diketahui terdapat kelebihan perhitungan harga pekerjaan sebesar Rp 130.979.016.

"Setelah kami telaah dan pelajari, proyek tersebut kami yakini adanya dugaan korupsinya. Mulai dari pengadaan hingga pelaksanaan. Sudah bukan rahasia umum lagi di Kabupaten Padang Lawas, untuk mndapatkan proyek harus sanggup memberi fee kepada oknum-oknum tertentu, sehingga terjadi persaingan tidak sehat alias proyek yang telah dikondisikan," beber Hasbiyal.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi kebanggaan kami sebagai warga negara yang ikut berperan dalam mengawasi penggunaan uang negara.

"Apabila Kejati Sumut tidak memproses dugaan korupsi tersebut sesuai informasi yang disampaikan, kami menduga Kejati Sumut telah menerima hadiah atau janji dari oknum-oknum tertentu di Kabupaten Padang Lawas. Kami juga meminta Kajatisu Fachruddin Siregar memungsikan bidang itelijen guna melengkapi informasi dan bukti dugaan korupsi pembangunan bantaran Sungai Sosa Hilir, Pasar Lombang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas," serunya.

Aksi unjuk rasa yang disampaikan massa GAM Padang Lawas akhirnya disambut pihak Penerangan Hukum Kejati Sumut, yang berjanji akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang disampaikan. "Laporan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan," ucap Sumanggar. (art/drc)


Editor: admin

T#g:bpbd padang lawasgam padang lawasgam sumutkejati sumutkorupsi apbd
Berita Terkait
  • Jumat, 14 Feb 2020 00:37

    2 OPD Pemkab Simalungun Dilaporkan ke Kejatisu

    Kedua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dilaporkan yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (BPMPN) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

  • Selasa, 11 Feb 2020 16:58

    Kajati Sumut Pimpin Ikrar Jaksa Profesional dan Bebas Korupsi

    Penandatangan fakta integritas itu untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

  • Selasa, 11 Feb 2020 15:33

    Alfi Pastikan Tidak Ada Mahar Proyek di Dinas SDA Cipta Karaya & Tata Ruang Sumut

    Massa PC HIMMAH Medan mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memanggil dan meriksa Kadis SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut.

  • Senin, 10 Feb 2020 18:56

    Kejatisu Bentuk Tim Usut Kasus PPK Darurat Permukiman Regional I Medan

    Massa diterima Kasi Penkum Kejatisu Sumanggar Siagian di dalam kantornya untuk menyampaikan bahwa pihak (Kejatisu) telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait tuntutan dari massa pengunjuk rasa.

  • Minggu, 09 Feb 2020 22:15

    Jaksa Agung Diminta Buka Kembali Korupsi Dana Bansos Sumut Rp 1,2 Triliun

    Para penerima atau penikmat dana bansos serta calo-calonya yang masih bebas berkeliaran menghirup udara segara, dan sepentasnya meraka juga merasakan hal apa yang dirasakan oleh Gatot dan Edy Sofyan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir