Bank Sumut
  • Home
  • Kerah Putih
  • Mahasiswa & Masyarakat Labura Ikhlas Bupatinya Jadi Tersangka

Mahasiswa & Masyarakat Labura Ikhlas Bupatinya Jadi Tersangka

Senin, 20 Jan 2020 23:12
Dibaca: 941 kali
drberita/istimewa
Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Labura demo di depan Mapolda Sumut.
Bobby Nasution Center
DRberita | Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Labuhanbatu Utara (Labura), Senin 20 Januari 2020, melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Aksi tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Labura dalam penerimaan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013-2015.

Kordinator Wilayah Henri Sitorus menjelaskan dalam orasinya, Kabupaten Labura dalam hal penerimaan pembayaran DBH, PBB yang dimulai dari Tahun 2012-2016 didasari dengan peraturan/keputusan yang dibuat oleh Bupati Labura Khairuddin Syah. Namun keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

"Dalam penerimaan pembayaran DBH, PBB dari Tahun 2012-2016 didasari dari peraturan/keputusan yang dibuat oleh Bupati Khairuddin Syah yang dinilai keputusan tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 Huruf a dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 Ayat 1 Huruf a yaitu membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya. Dan Bupati Labura dinilai tidak menggunakan azas kehati-hatian dalam mengelola keuangan Negara," kata Henri.

Dimana keputusan yang dibuat oleh Bupati Labura terbukti dengan ditetapkannya 3 orang tersangka korupsi DBH, PBB dari Tahun 2013-2015 oleh Polda Sumut. "Dalam kasus korupsi tersebut keuangan Negara dirugikan miliaran rupiah," kata Henri.

Sukri Sholeh selaku Masyarakat Labura penggiat anti korupsi dan sekaligus Sekretaris PW. HIMMAH Sumut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut  Irjen Pol Martuani Sormin beserta jajarannya atas keberhasilan dalam mengungkap kasus korupsi DBH, PBB Kabupaten Labura Tahun 2013-2015.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin beserta jajarannya atas keberhasilan dalam mengungkap kasus korupsi DBH, PBB Kabupaten Labura Tahun 2013-2015 yang berdasarkan dari sejumlah pemeriksaan yang dilakukan dengan hasil menetapkan 3 orang sebagai tersangka," kata Sukri.

Selain itu kami meminta Polda Sumut jangan tebang pilih dalam menetapkan tersangka korupsi DBH, PBB Labura Tahun 2013-2015, dimana seharusnya yang paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi tersebut adalah Bupati Labura Khairuddin Syah.

"Karena beliau lah yang membuat peraturan dan kami menduga korupsi tersebut dilakukan setiap tahun untuk memperkaya diri dan kelompoknya," kata Sukri.

Sukri juga mengatakan, Bupati Labura juga telah mengakui mengembalikan uang hampir Rp 2 miliar tanpa diperintahkan oleh BPK. Akan tetapi pengembalian uang yang mengakibatkan kerugian negara bukan berarti menghentikan proses hukum, melainkan proses hukum tetap berjalan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tapi tidak untuk menghapus pidana.

"Untuk itu kami meminta Kapolda Sumut agar mengambil contoh kasus Bupati Subang Provinsi Jawa Barat yang sudah Inkrach sesuai putusan MA No. 230/PK/PID.Sus/2012 sebagai Yurisprudensi, untuk menetapkan Bupati Labura Khairuddin Syah sebagai tersangka. Kami mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Labura ikhlas jika bupati kami jadi tersangka," tambah Sukri.

Setelah berorasi satu jam lebih, Bid Humas Polda Sumut R.E Samosir menerima massa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi dan isi tuntutan mereka kepada pimpinan, dan juga akan mempertanyakan secara langsung kepada Ditreskrimsus tentang penangan kasus tersebut.

"Terimakasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang datang ke depan Mapolda ini dalam menyampaikan aspirasi terkait dugaan korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, saya berjanji akan menyampaikan statement dan tuntutan dari rekan-rekan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, selain itu saya juga akan mempertanyakan secara langsung kepada Ditreskrimsus sudah sejauh mana penanganan kaus ini," kata Samosir.

Setelah itu massa yang diwakili oleh Henri Sitorus dan Sukri Sholeh langsung menitipkan statemen tuntutan kepada R.E Samosir untuk disampaikan kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin, dan langsung meminta nomor telepon guna berkoordinasi terkait perkembangan status Bupati Labura Khairuddin Syah. (art/drc)

Editor: Bornok

Sumber: Pers Rilis

T#g:bupati khairuddin syahkorupsi dbh pbb laburapolda sumut
Berita Terkait
  • Kamis, 13 Feb 2020 01:00

    7 Anggota Polri Ditangkap Pesta Narkoba Bersama 5 Cewek Cantik

    Ketujuhnya masing-masing Briptu OMT, Briptu MSS, Bripda HRP, Bripda MARP, Bripda AF, Bripda JP dan Bripda CKS. Dan lima wanita cantik tersebut An (25), Wi (22), Ra (25), Pu (25) dan Li (26).

  • Selasa, 11 Feb 2020 16:17

    KOMPAS Labusel Minta Kapoldasu Periksa Kompol Darwin Ginting dan Iptu Ilham

    Kejahatan jalanan yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) diduga tidak tuntas penanganannya di Polsek Kota Pinang, berujung pada aksi unjuk rasa ke Polda Sumut.

  • Senin, 10 Feb 2020 18:21

    Masyarakat Tapteng Demo: Ada yang mengganggu Pak Kapolda?

    Belasan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Tapanuli Tengah, melakukan demonstrasi di Polda Sumut. Massa mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin agar segera menangkap dalang penculikan Ametro Pandiangan.

  • Jumat, 07 Feb 2020 11:53

    Perwira Polisi Terlibat Pembakaran Rumah di Samosir Ditangkap di Riau

    Selain itu, perwira polisi berinisial RHA ini juga diduga terlibat pembakaran mobil milik korban bernama Rudolf Manurung di kawasan Sunggal, Medan. Oknum polisi itu bertugas di bagian Dokkes Polda Sumut.

  • Kamis, 06 Feb 2020 10:28

    Bahas Kamtibmas Jelang Pilkada: Kapolda Sumut Bertemu Kelompok Cipayung Plus

    Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan pertemuan dengan Kelompok Cipayung Plus dalam rangka menyikapi situasi kamtibmas menjelang pilkada serentak 2020 di 23 Kabupaten Kota.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir