• Home
  • Kerah Putih
  • LIPPSU Laporkan Pembelian Lapangan Barussokai Medan ke KPK

LIPPSU Laporkan Pembelian Lapangan Barussokai Medan ke KPK

Oleh: Artam
Sabtu, 13 Jul 2019 23:56
Dibaca: 114 kali
drberita/istimewa
Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari Sinik.
DINAMIKARAKYAT - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik akan melaporkan pembelian Lapangan Barussokai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Secepatnya akan kita bawa semua berkas-berkas yang berkaitan dengan pembelian lapangan barussokai oleh Pemko Medan dari William Chandra dan Wilson Chandra ke KPK," ujar Azhari Sinik di Jalan Amaliun Medan, Sabtu 13 Juli 2019.

Azhari menilai Pemerintah Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga telah melakukan praktik koloborasi penipuan, penggelapan, manipulasi dan korupsi secara berjamaah dengan terencana dan tersistim.

"Apakah Pemko Medan ada melaksanakan dan menunjuk konsultan apresial dalam menetapkan harga tanah dan kajian lainnya? Ini yang menjadi delik kita melaporkan temuan ini ke KPK," sebutnya.

Dari data dan kronologis tanah Lapang Barussokai yang merupakan EX Grant Sultan No. 44 (konsesi) yang telah kami uraikan di atas, jelas Azhari, lapang Barussokai adalah milik Negara, dalam hal ini sebagai pemilik hak pengelolanya adalah Pemerintah Kota Medan. Lalu mengapa Pemko Medan harus memberi membeli (ganti rugi) dari Wilson Candra?

"Walikota Medan Dzulmi Eldin harus menjelaskan hubungan William Candra atau Wilson Candra dengan Tjan Kiang Khoen," cetus Azhari.

Dan, kata Azhari, sejauh mana hubungan Dzulmi Eldin selaku Walikota Medan dengan William Candra dan Wilson Candra, sehingga patut diduga turut serta merekayasa penerbitan sertifikat HGB dan melakukan ganti rugi kepada warga turunan China di atas tanah milik Negara. (art/drc)

Editor: admin

T#g:azhari sinikdzulmi eldinlapangan barosokailippsupemko medanwilliam chandrawilson chandra
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jul 2019 01:01

    KNPI Minta Walikota Medan Perluas Kecamatan Medan Denai Untuk Akses Kualanamu

    Pemko Medan sangat berpeluang untuk melakukan perluasan daerah ini dengan beralaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 1973 tentang perluasan daerah kota madya.

  • Minggu, 14 Jul 2019 17:13

    Aksi GIB: Husni Ajak Masyarakat Hidup Bersih Lewat Kegiatan Sosial

    Manfaatkan Car Free Day (CFD), GIB bertujuan untuk mengedukasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan disetiap sudut Kota Medan, termasuk di Lapangan Merdeka agar tetap bersih, asri dan nyaman.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 23:59

    Carut-marut Pembelian Lapangan Barussokai Oleh Pemko Medan

    Pemerintah Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga telah melakukan praktik koloborasi penipuan, penggelapan, manipulasi dan korupsi secara berjamaah dengan terencana dan tersistim.

  • Jumat, 12 Jul 2019 21:44

    Ngotot, Mahasiswa Minta Walikota Medan Tutup Spa Tak Berizin

    Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan kami nilai tidak mampu menjaga elektabilitas Walikota Medan karena Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2014 terkesan ada pembiaran terhadap tempat hiburan malam dan SPA tanpa izin beroperasi.

  • Selasa, 09 Jul 2019 19:30

    Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang MoU BP5 dengan Polda Sumut

    Sebelum penandatanganan MoU dilakukan, terlebih dulu ditampilan slide show yang menerangkan bahwa MoU ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban sehingga pelaksanaan program prioritas pembangunan dapat terwujud seperti yang diharapkan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir