LIPPSU: Ida Mariana itu licin seperti Belut

Oleh: artam
Sabtu, 06 Jul 2019 16:11
Dibaca: 348 kali
drberita/istimewa
Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari Sinik
DINAMIKARAKYAT - Bantahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumut Ida Mariana, soal dugaan korupsi puluhan paket proyek pengadaan langsung (PL) pembangunan sarana air minum permukiman mendapat respon dari Azhari Sinik.

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) itu menilai pernyataan yang disampaikan Ida Mariana dalam bantahannya, harus direspon oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi serta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

"Ida Mariana itu licin seperti belut, makanya kita minta TP4D Kejaksaan Tinggi dan Gubernur Sumut harus membuktikan secara fakta dugaan korupsi puluhan PL tersebut," ujar Azhari Sinik di Hotel Garuda, Jalan SM. Raja Medan, Sabtu 6 Juli 2019.    

Menurut Azhari, Dinas PKP Provinsi Sumut tidak berwenang menangani program kegiatan air minum, karena hal itu masuk dalam kewenangan dari cipta karya. "Itu tidak tepat dikerjakan Dinas PKP, harusnya puluhan proyek PL pembangunan sarana air minum (sumur bor) itu dikerjakan Dinas SDA dan Cipta Karya. Itu yang pertama," katanya.

Kedua, lanjut Azhari, pasal 28 ayat 1 huruf b UU No. 1/2011 yang dikatakan Ida Marian, sebenarnya itu untuk apa? Pasal itu tidak ada kaitannya dengan air minum. Ketiaga, tidak ada pengalokasian anggaran kegiatan sesuai dengan pengolaan keuangan daerah.

"Tidak tercantum titik lokasi dimana kegiatan dilaksanakan yang disebutkan dalam buku APBD. Dugaan fiktif sangat besar kemungkinan terjadi pada kegiatan tersebut," terangnya.

Keempat, kata Azhari, berarti kegiatan ini (pembangunan sarana air minum permukiman) tidak ada kajian perencanaan yang disusun oleh konsultan perencanan. Kelima, dan konteraktor yang mengerjakan itu diduga sudah setor duluan melalui Iksan, salah seorang staf Ida Mariana.

Keenam, anggaran puluhan proyek PL tersebut diduga dimark up. Hal itu bisa dilihat dari jumlah angka proyek PL yang semuanya hampir sama. "Ini jelas tidak ada kajiannya, pada semua kerjaan sumur bor dan rumah sumur bor ini," seru Azhari Sinik. (art/drc)

Editor: admin

T#g:air minumapbd sumutazhari sinikdinas perkim sumutdinas pkp sumutida mariana
Berita Terkait
  • Selasa, 16 Jul 2019 00:07

    Rapat "Kilat" KUA PPAS APBD Sumut 2020 Dihadiri Tiga Anggota Dewan

    Rapit "kilat" yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota dewan Aripay Tambunan dan Yantoni Purba, selebihnya tak kelihatan.

  • Senin, 15 Jul 2019 22:43

    Erwin Lubis: Kurang lebih Rp 400 juta yang baru mereka kembalikan

    Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sumut dalam daerah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumatera utara sebesar Rp 2.552.400.000. Sampai hari ini baru Rp 400 juta lebih yang dikembalikan ke kas daerah.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 23:59

    Carut-marut Pembelian Lapangan Barussokai Oleh Pemko Medan

    Pemerintah Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga telah melakukan praktik koloborasi penipuan, penggelapan, manipulasi dan korupsi secara berjamaah dengan terencana dan tersistim.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 23:56

    LIPPSU Laporkan Pembelian Lapangan Barussokai Medan ke KPK

    Azhari menilai Pemerintah Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga telah melakukan praktik koloborasi penipuan, penggelapan, manipulasi dan korupsi secara berjamaah dengan terencana dan tersistim.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 18:42

    Pembangunan Gedung Kantor BP2RD Sumut Masih Butuh Penambahan Anggaran

    Perbaikan gedung kantor badan pengelola pajak dan restribusi daerah (BP2RD) yang dilakukan dua tahap tersebut dengan total anggaran Rp 43 miliar lebih, itu masih membutuhkan tambahan anggaran lagi di tahun 2020.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir