Bank Sumut

LIPPSU: Ida Mariana itu licin seperti Belut

Oleh: artam
Sabtu, 06 Jul 2019 16:11
Dibaca: 505 kali
drberita/istimewa
Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari Sinik
DINAMIKARAKYAT - Bantahan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumut Ida Mariana, soal dugaan korupsi puluhan paket proyek pengadaan langsung (PL) pembangunan sarana air minum permukiman mendapat respon dari Azhari Sinik.

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) itu menilai pernyataan yang disampaikan Ida Mariana dalam bantahannya, harus direspon oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi serta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

"Ida Mariana itu licin seperti belut, makanya kita minta TP4D Kejaksaan Tinggi dan Gubernur Sumut harus membuktikan secara fakta dugaan korupsi puluhan PL tersebut," ujar Azhari Sinik di Hotel Garuda, Jalan SM. Raja Medan, Sabtu 6 Juli 2019.    

Menurut Azhari, Dinas PKP Provinsi Sumut tidak berwenang menangani program kegiatan air minum, karena hal itu masuk dalam kewenangan dari cipta karya. "Itu tidak tepat dikerjakan Dinas PKP, harusnya puluhan proyek PL pembangunan sarana air minum (sumur bor) itu dikerjakan Dinas SDA dan Cipta Karya. Itu yang pertama," katanya.

Kedua, lanjut Azhari, pasal 28 ayat 1 huruf b UU No. 1/2011 yang dikatakan Ida Marian, sebenarnya itu untuk apa? Pasal itu tidak ada kaitannya dengan air minum. Ketiaga, tidak ada pengalokasian anggaran kegiatan sesuai dengan pengolaan keuangan daerah.

"Tidak tercantum titik lokasi dimana kegiatan dilaksanakan yang disebutkan dalam buku APBD. Dugaan fiktif sangat besar kemungkinan terjadi pada kegiatan tersebut," terangnya.

Keempat, kata Azhari, berarti kegiatan ini (pembangunan sarana air minum permukiman) tidak ada kajian perencanaan yang disusun oleh konsultan perencanan. Kelima, dan konteraktor yang mengerjakan itu diduga sudah setor duluan melalui Iksan, salah seorang staf Ida Mariana.

Keenam, anggaran puluhan proyek PL tersebut diduga dimark up. Hal itu bisa dilihat dari jumlah angka proyek PL yang semuanya hampir sama. "Ini jelas tidak ada kajiannya, pada semua kerjaan sumur bor dan rumah sumur bor ini," seru Azhari Sinik. (art/drc)

Editor: admin

T#g:air minumapbd sumutazhari sinikdinas perkim sumutdinas pkp sumutida mariana
Berita Terkait
  • Selasa, 10 Sep 2019 21:34

    Uang APBD Sumut Rp2,6 miliar Hilang di Pelataran Parkir Kantor Gubernur

    Kejadian itu terungkap Selasa, 10 September 2019, setelah viral di media sosial. Sekira pukul 16.30 WIB, Plt Kepala BPKAD Provinsi Sumut Indra Saleh didampingi Kabag Humas Ichsan adakan temu pers.

  • Senin, 09 Sep 2019 12:14

    TPP ASN BP2RD Sumut Belum Dibayar: Plt Kaban Bantah

    Sudah delapan bulan ASN di Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara, belum menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun insentip dari upah pungut (UP) sudah dua kali diterima ASN.

  • Senin, 02 Sep 2019 11:06

    LIPPSU Dampingi Sabrina Tinjau Jejak Sejarah dan Kawasan Religi di Langkat

    Jejak sejarah Kesultanan Langkat kini menjadi perhatian. Pemeritah Provinsi Sumatera Utara menemukan 113 situs peninggalan sejarah. Langkah awal yang diambil dengan meninjau ke situs sejarah.

  • Kamis, 29 Agu 2019 09:49

    350 Hektare Tanah di Kota Medan Milik De Mayer, Ahli Waris Jenderal Bintang 1

    Seluas 350 hektare tanah di Kota Medan atas nama MS Patmawijaya alias Piter Mayer Bin Samuel De Mayer. Di atas tanah-tanah tersebut kini berdiri bangunan-bangunan megah, dan sebagian masih berdiri kantor-kantor pemerintahan serta gedung bersejarah.

  • Rabu, 28 Agu 2019 12:41

    Tidak Kuorum, RP APBD Sumut 2019 Diserahkan ke Mendgri

    Keputusan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman dihadapan Gubernur Edy Rahmayadi, sebagai hasil dari tidak tercapainya kuorum dalam rapat paripurna.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir