Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB

Kamis, 24 Jan 2019 16:17
Dibaca: 165 kali
drberita/istimewa
Imam Nahrawi.
DINAMIKARAKYAT - Penyidik KPK memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai saksi untuk kasus dugaan suap hibah ke KONI. KPK mengklarifikasi soal barang bukti yang disita di ruangan kerja Imam.

"Kami klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari ruangan Menpora (Imam Nahrawi) setelah penggeledahan lalu," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis 24 Januari 2019.

Ruang kerja Imam memang pernah digeledah KPK pada Kamis 20 Desember 2018. Saat itu, KPK menyita sejumlah dokumen hibah dari ruangan kerja Imam. Penggeledahan kala itu dilakukan karena proses pengajuan hibah disebut harus melewati Imam.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu. Sebab, pemeriksaan masih berlangsung.

"Untuk materi lainnya belum bisa disampaikan, karena pemeriksaan masih berjalan," tambahnya.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus yang berawal dari OTT ini. Para tersangka itu adalah Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy sebagai tersangka pemberi.

Kemudian, sebagai tersangka yang diduga penerima suap ialah Deputi IV Kemenpora Mulyana, PPK pada Kemenpora Adhi Purnomo dkk, serta staf Kemenpora Eko Triyanto.

KPK menduga ada fee sebesar 19,13 persen dari total hibah senilai Rp 17,9 miliar atau senilai Rp 3,4 miliar. Adhi, Eko, dan kawan-kawan diduga menerima suap sekitar Rp 318 juta dari pencairan hibah tersebut.

Sementara Mulyana diduga menerima Rp 100 juta dalam kartu ATM terkait pencairan hibah untuk KONI tersebut. Selain itu, Mulyana diduga menerima mobil Toyota Fortuner, uang Rp 300 juta, dan ponsel Samsung Galaxy Note 9. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Detik

T#g:hibah koniimam nahrawikpkpkb
Berita Terkait
  • Minggu, 16 Jun 2019 02:51

    Dimonitor KPK, Polda Sumut Masuk WBK Bandara dan Pelabuhan

    Polda Sumatera Utara masuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada kawasan bandara dan pelabuhan, yang dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Minggu, 16 Jun 2019 02:27

    KPK Terima 97 Laporan Penipuan, Modusnya Melalui Nomor Telepon

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 97 laporan pengaduan masyarakat terkait penipuan berkedok pegawai KPK. Sejumlah laporan masyarakat diterima sejak, Kamis 23 Mei hingga Jumat 14 Juni 2019.

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:04

    Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji

    Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir