• Home
  • Kerah Putih
  • Korupsi Alat Tangkap Ikan, Dua Mantan Kepala Dinas di Madina Ditahan

Korupsi Alat Tangkap Ikan, Dua Mantan Kepala Dinas di Madina Ditahan

Sabtu, 25 Nov 2017 22:38
Dibaca: 330 kali
drberita/istimewa
Dua mantan kadis di Pemkan Madina ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.
DINAMIKARAKYAT - Kejari Madina menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat tangkap dan pengadaan bibit ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Mandailing Natal, Kamis 23 November 2017.

Kedua tersangka masing-masing ‎Zamaluddin sebagai mantan Kepala Dinas tahun 2012 dan Kobol Siregar selaku mantan Kepala Dinas tahun 2013.

‎"Kedua tersangka ditahan berdasarkan penyidikan. Keduanya disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ketika menjabat kepal dinas tahun 2012 dan 2013," ucap Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, kemarin.

‎Sumanggar menjelaskan penyidik menemukan manipulasi dan mark up harga pada pengadaan alat tangkap dan pengadaan bibit ikan dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2013.

"Untuk tahun 2012, total anggar sebesar Rp1,7 miliar bersumber APBD. Sedangkan kerugian negara sebesar Rp ‎208.921.126. Kemudian, tahun 2013 total anggaran sebesar Rp1,2 miliar, kerugian negarannya sebesar Rp 689.679.337. Jadinya, total kerugian APBD Madina mencapai Rp 898.600.453," urai Sumanggar.

Kedua tersangka ditahan setelah diperiksa di Kejati Sumut. Kemudian, sesuai dengan ‎Surat Perintah Penahanan masing-masing No. Print-01/N.2.28/Ft.1/11/2017 dan No. Print-02/N.2.28/Ft.1/11/2017 tanggal 23 Nopember 2017.

"Untuk masa penahan selama 20 hari sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 di Rutan Tanjung gusta Medan," jelas Sumanggar.

Penahanan tersebut disertai pelimpahan berkas tahap dua dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya akan disusun surat dakwaan untuk dilimpahkan dan diadili di Pengadilan Tipikor Medan.

"Kedua tersangka ditahan, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, penyerahan tahap dua dilakukan kemarin," kata Sumanggar. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kejari madinakejati sumutkorupsi alat tangkap ikankorupsi apbd
Berita Terkait
  • Minggu, 10 Des 2017 01:27

    Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa, dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang menjadi payung hukum penggunaan APBD, hanya menjadi 'kitab suci'.

  • Selasa, 05 Des 2017 00:32

    Ketua Pokja Proyek Rigit Beton Kota Sibolga Batal Ditahan

    Rahman Siregar batal ditahan karena tidak hadiri dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek rigit beton jalan di Kota Sibolga, Rabu 29 November 2017 pekan lalu.

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:57

    Corneti Sinaga Sudah Diserahkan ke JPU

    Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Sumut Corneti Sinaga, telah diserahkan penyidik Tipikor Polda Sumut kepada jaksa untuk disidangka

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:13

    JPU Ajukan Banding Vonis Rendah 5 Komisioner KPU Pakpak Bharat

    JPU mengajukan banding atas putusan ringan hakim terhadap ‎lima ‎komisioner KPU Pakpak Bharat, dalam kasus korupsi berjemaah dana hibah untuk penyelenggaraan sosialisasi pemilihan umum tahun 2014 yang bersumber dari APBD.

  • Rabu, 29 Nov 2017 01:29

    PPK Proyek Rigit Beton Jalan Kota Sibolga Ditahan

    Usai menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam, Kejati Sumut menahan Safaruddin Nasution tersangka kasus dugaan korupsi ‎proyek rigit beton jalan di Dinas PU Sibolga, Selasa 28 November 2017.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir