• Home
  • Kerah Putih
  • Korsupgah KPK Gagal, Hibah Bansos SPS Sumut Rp700 Juta Jadi Buktinya

Korsupgah KPK Gagal, Hibah Bansos SPS Sumut Rp700 Juta Jadi Buktinya

Kamis, 21 Des 2017 21:41
Dibaca: 897 kali
drberita/istimewa
Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Muhammad Ayub menerima puluhan massa aksi di kantornya.
DINAMIKARAKYAT - Pemberian dana hibah bansos sebesar Rp700 juta kepada Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Sumut tahun 2017, menjadi bukti gagalnya Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegegalan Korsupgah KPK itu disampaikan oleh puluhan mahasiswa dalam orasinya di Kantor Dinas Komunikaasi dan Informasi (Kominfo) Sumut. Massa juga beraksi di DPRD Sumut dan Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis 21 Desember 2017.

"Kasus hibah bansos kepada SPS Sumut ini menjadi bukti Korsupgah KPK telah gagal di Provinsi Sumatera Utara," ujar Koordinator Aksi Gema Sumut Zahri Rangkuti didampingi Koordinator Lapangan Zarkasih Margolang.

Menurut mahasiswa, berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pemberian hibah bansos yang bersumber dari APBD, pada Pasal 22 ayat 2, dan Pasal 24 ayat 6, tidak menjadi pedoman bagi Pemprov Sumut dalam memberian hibah bansos sebesar Rp700 juta kepada SPS Sumut.

"Nyata dalam Permendagri No. 32 tahun 2011 yang pantas menerima adalah rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penenanggulangan bencana, bukan SPS Sumut yang merupakan perkumpulan penerbit atau pemilik suratkabat. Ini sudah tidak sejalan dengan nawacita Presiden Jokowi. KPK harus bersikap tegas dengan hibah bansos Rp700 juta ini," ujar Zahri.

Selain itu, kata Zahri, pemberian hibah bansos kepada SPS Sumut tidak sesuai dengan Pergub No. 33 tahun 2016. Lembaga penerima hibah bansos harus mendapat rekomendasi dari SKPD, terkait SPS Sumut ini yaitu Dinas Kominfo Sumut.

"Kita minta Kepala Dinas Kominfo Sumut Muhammad Fitriyus segera menjelaskan apa alasan yang mendasar sehingga SPS Sumut mendapat hibah bansos sebesar Rp700 juta," tegas Zahri.

Orasi yang disampaikan puluhan massa Gema Sumut, itu akhirnya ditanggapi oleh Sekretaris Dinas Kominfo Muhammad Ayub. Namun Ayub terkesan tidak jujur menjawabnya.

"Mereka (SPS Sumut) sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah bansos, makanya diberikan rekomendasi," katanya.

Saat didesak apa alasan yang mendasar memberikan rekomendas tersebut, Ayub diam dan hanya mengatakan dirinya mau melaksanakan sholat. "Saya mau sholat zuhur, ini saja yang bisa saya sampaikan," ucap Ayub berlalu pergi meninggalkan puluhan massa yang kemudian bergerak ke DPRD Sumut dan Kantor Gubsu.

Padahal Kepala Dinas Kominfo Sumut M. Fitriyus merupakan Ketua Tim Tindaklanjut Korsupgah KPK di Sumut. Salah satu dari sembilan poin Korsupgah KPK adalah soal penganggaran. Namun faktanya hal itu tidak terlaksanakan. Buktinya SPS Sumut mendapat hibah bansos Rp700 juta. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dinas kominfo sumuthibah bansoskorsupgah kpksps sumut
Berita Terkait
  • Minggu, 24 Des 2017 01:08

    149 Pesantren Terima Bantuan Rp8,5 Miliar, BSPP Sumut: Fakta Sejarah Tengku Erry

    Pemberian bantuan kepada 149 pesantren dari Pemprov Sumut menjadi catatan sejarah, besarnya perhatian Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur terhadap lembaga pendidikan pesantren berbasis keagamaan.

  • Sabtu, 16 Des 2017 00:35

    Fitriyus Terdiam Ditanya SPS Sumut Dapat Rp700 Juta

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Muhammad Fitriyus tak bisa menjabab ketika ditanya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Sumut bisa mendapat dana hibah bansos sebesar Rp700 juta dari APBD tahun 2017.

  • Senin, 20 Nov 2017 23:15

    Kebanyakan Perjalanan Dinas, Komisi A DPRD Sumut Panggil 10 Mitra Kerja Sekaligus

    Masing-masing mitra kerja yang dipanggil Badan Kebaspol dan Linmas, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, Dinas Perizinan dan Investasi Satu Atap, KPID, KIP, Badan Diklat, Polda, Biro Organisasi dan Inspektorat Sumut.

  • Kamis, 26 Okt 2017 21:53

    5 Provinsi dan 56 Kabupaten/Kota Belajar Aplikasi Elektronik ke Pemprov Sumut

    Dalam surat tersebut, KPK bermohon kepada Pemprov Sumut sebagai penyelenggara worksop aplikasi pengelolaan e-Budgeting dan e-Asset kepada 5 provinsi dan 56 kabupaten kota se Indonesia.

  • Jumat, 20 Okt 2017 18:31

    LPSE Sumut Terima 17 Sertifikat Standarisasi dari LKPP

    Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Sumut menerima 17 sertifikat standarisasi pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijiakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sertifikat yang diterima merupakan hasil dari kerja keras tim LPSE Sumut.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir