Kerja KPK Sia-sia di Asahan, Ini Daftarnya

Oleh: Artam
Sabtu, 13 Jul 2019 13:01
Dibaca: 256 kali
drberita/istimewa
KPK di RSUD HAMS Kisaran.
DINAMIKARAKYAT - Sampai saat ini Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) belum juga menetapkan status tersangka seorang pun dari kontraktor maupun pejabat Pemkab Asahan, Sumatera Utara, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD HAMS Kisaran yang bersumber BDB Sumut 2013.

Padahal KPK sudah berulang kali datang ke Kabupaten Asahan untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Demikian dikatakan Koordinator LSM Sayap Anti Korupsi (SAK) Indra Praja dalam keterangan persnya kepada redaksi drberita.com, Sabtu 13 Juli 2019.

"Saya menilai kerja KPK di Asahan yang berulangkali datang ke Kisaran hanya untuk menghabiskan aggaran, semuanya sia-sia, tidak ada satupun tersangka yang ditetapkan oleh KPK sampai saat ini," ungkapnya.

KPK, kata Indra, 20 Februari 2019, lalu kembali datang ke Kabupaten Asahan bersama tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk proses pengambilan sampel material fisik bangunan RSUD HAMS Kisaran di antaranya melakukan pemeriksaan material dinding, lantai, fondasi, serta sejumlah titik lainnya.

"Kedatangan KPK itu menjadi kedatangan kedua kalinya dalam kaitan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung VIP RSUD HAMS Kisaran yang menelan anggaran Rp 26 miliar," terangnya.

KPK sebelumnya juga pernah turun pada Rabu 17 November 2018 lalu dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi. Di antaranya KPK memeriksa dua mantan pejabat Dinas Kesehatan Asahan yaitu Dr H (mantan Kepala Dinas Kesehatan) dan dr N (mantan Direktur RSU HAMS). Kemudian HR pegawai Dinas PUPR Asahan, di aula Mapolres Asahan.

Peroyek pembangunan RSUD HAMS Kisaran itu anggarannya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumut 2013 sebesar Rp 425.662.350.000,00 yang masuk dalam APBD Asahan 2013.

Berikut daftar anggaran RSUD HAMS Kisaran dalam buku APBD Sumut (BDB) 2013;

1. Pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, 1 paket x Rp 30.000.000.000.

2. Supervisi dan pengawasan pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat 1 paket x Rp 450.000.000.

3. Pengadaan transporter stretcher di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 1.100.000.000.

4. Pengadaan regulator oksigen di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 45.000.000.

5. Pengadaan EKG 3/6 Channel di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket Rp 400.000.000.

6. Pengadaan troly EKG di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 90.000.000.

7. Pengadaan food troly di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 17.500.000.

8. Pengadaan stetescope di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 62.500.000.

9. Pengadaan resusitasi dewasa di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket Rp 37.500.000.

10. Pengadaan tempat tidur 3 crank di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket Rp 222.000.000.

11. Pengadaan ICU Bed Electric di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 600.000.000.

12. Pengadaan oksigen central ICU di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 200.000.000.

13. Pengadaan Suction Pump di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 104.000.000.

14. Pengadaan Patient Monitor (EKG, SPO2, NIBP, HR, Printer) di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 750.000.000.

15. Pengadaan Syringe Pump di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 400.000.000.

(art/drc)

Editor: admin

T#g:bdb sumutkorupsi apbdkpkrsud hams kisaran
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jul 2019 02:17

    Pemkab Batubara Biayai Pembangunan Gedung Tahanan Polres

    Padahal diketahui, kepolisian adalah lembaga vertikal yang pembiayaan operasional dan pembangunan gedungnya mulai tingkat Polsek, Polres hingga Polda bersumber dari APBN.

  • Selasa, 16 Jul 2019 23:57

    LIPAN RI Laporkan PT Persaoran ke Kejati Sumut

    Massa DPP LIPAN RI memita Kejati SUmut agar mengusut tuntas dugaan pengkondisian pemenang tender PT Persaoran sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan di Moara Soma.

  • Senin, 15 Jul 2019 23:36

    Mahasiswa dari Empat Kampus di Medan Minta KPK Lanjutkan Kasus Suap Akil Mochtar

    Puluhan mahasiswa dari empat kampus di Kota Medan, Sumatera Utara, berunjukras meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan kasus suap mantan Hakim MK AKil Muchtar.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 18:00

    Fikri Ngaku Belum Ada Diperiksa Kejati Sumut

    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Fikri ketika dikonfirmasi mengaku dirinya belum ada diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terkait proyek drainase melewati tahun berjalan.

  • Jumat, 12 Jul 2019 22:09

    PPGMTH Minta Kapolda Sumut Usut Korupsi Jalan di Padang Lawas Utara

    Mereka sangat mengharapkan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto ringan tangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi Kadis Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi Ramlan Nasution.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir