Bank Sumut

Kerja KPK Sia-sia di Asahan, Ini Daftarnya

Oleh: Artam
Sabtu, 13 Jul 2019 13:01
Dibaca: 380 kali
drberita/istimewa
KPK di RSUD HAMS Kisaran.
DINAMIKARAKYAT - Sampai saat ini Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) belum juga menetapkan status tersangka seorang pun dari kontraktor maupun pejabat Pemkab Asahan, Sumatera Utara, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD HAMS Kisaran yang bersumber BDB Sumut 2013.

Padahal KPK sudah berulang kali datang ke Kabupaten Asahan untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Demikian dikatakan Koordinator LSM Sayap Anti Korupsi (SAK) Indra Praja dalam keterangan persnya kepada redaksi drberita.com, Sabtu 13 Juli 2019.

"Saya menilai kerja KPK di Asahan yang berulangkali datang ke Kisaran hanya untuk menghabiskan aggaran, semuanya sia-sia, tidak ada satupun tersangka yang ditetapkan oleh KPK sampai saat ini," ungkapnya.

KPK, kata Indra, 20 Februari 2019, lalu kembali datang ke Kabupaten Asahan bersama tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk proses pengambilan sampel material fisik bangunan RSUD HAMS Kisaran di antaranya melakukan pemeriksaan material dinding, lantai, fondasi, serta sejumlah titik lainnya.

"Kedatangan KPK itu menjadi kedatangan kedua kalinya dalam kaitan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung VIP RSUD HAMS Kisaran yang menelan anggaran Rp 26 miliar," terangnya.

KPK sebelumnya juga pernah turun pada Rabu 17 November 2018 lalu dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi. Di antaranya KPK memeriksa dua mantan pejabat Dinas Kesehatan Asahan yaitu Dr H (mantan Kepala Dinas Kesehatan) dan dr N (mantan Direktur RSU HAMS). Kemudian HR pegawai Dinas PUPR Asahan, di aula Mapolres Asahan.

Peroyek pembangunan RSUD HAMS Kisaran itu anggarannya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumut 2013 sebesar Rp 425.662.350.000,00 yang masuk dalam APBD Asahan 2013.

Berikut daftar anggaran RSUD HAMS Kisaran dalam buku APBD Sumut (BDB) 2013;

1. Pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, 1 paket x Rp 30.000.000.000.

2. Supervisi dan pengawasan pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat 1 paket x Rp 450.000.000.

3. Pengadaan transporter stretcher di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 1.100.000.000.

4. Pengadaan regulator oksigen di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 45.000.000.

5. Pengadaan EKG 3/6 Channel di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket Rp 400.000.000.

6. Pengadaan troly EKG di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 90.000.000.

7. Pengadaan food troly di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 17.500.000.

8. Pengadaan stetescope di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 62.500.000.

9. Pengadaan resusitasi dewasa di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket Rp 37.500.000.

10. Pengadaan tempat tidur 3 crank di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket Rp 222.000.000.

11. Pengadaan ICU Bed Electric di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 600.000.000.

12. Pengadaan oksigen central ICU di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 200.000.000.

13. Pengadaan Suction Pump di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 104.000.000.

14. Pengadaan Patient Monitor (EKG, SPO2, NIBP, HR, Printer) di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 750.000.000.

15. Pengadaan Syringe Pump di RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran 1 paket x Rp 400.000.000.

(art/drc)

Editor: admin

T#g:bdb sumutkorupsi apbdkpkrsud hams kisaran
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Sep 2019 10:40

    KPK Wajib Lapor ke Presiden, DPR, BPK dan Dewan Pengawas

    Revisi Undang Undang Komisi Pemberantsan Korupsi (RUU KPP) Nomor 30 Tahun 2002 yang baru disahkan, ternyata menguntungkan Presiden, DPR, BPK plus Dewan Pengawas (DP).

  • Sabtu, 14 Sep 2019 11:22

    Mulai Anak Presiden ke 4 Sampai Mantan Pimpinan KPK Tolak Revisi UU KPK

    Rencana revisi UU KPK hingga pimpinan KPK baru yang terpilih saat ini bertolak dengan political will pemberantasan korupsi era Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Joko Widodo.

  • Jumat, 13 Sep 2019 00:19

    Pema Sumut Laporkan Dugaan Korupsi Labuhanbatu, Medan dan Sergai

    Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara (DPW Pema Sumut) membawa dugaan korupsi yang terjadi disejumlah kabupaten kota ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

  • Kamis, 12 Sep 2019 23:31

    Di Titik Nol Kota Medan: BEM Seluruh Indonesia Tolak RUU KPK

    Ratusan massa dari Badan Eksekutih Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Kamis 12 September 2019, menyatakan sikap menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberaantsan Korupsi (RUU KPK).

  • Rabu, 11 Sep 2019 23:01

    Dugaan Korupsi Rabat Beton Dinas PU Asahan Dibawa ke Kejati Sumut

    Dugaan korupsi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Asahan, masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan, Selasa 10 September 2019.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir