Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji

Kamis, 24 Jan 2019 16:04
Dibaca: 172 kali
ilustrasi
Bendera Partai Nasdem.
DINAMIKARAKYAT - Bupati Mesuji Khamami terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK diduga berkaitan transaksi suap proyek infrastruktur di kabupaten itu. Kader Partai NasDem tersebut segera diberhentikan.

"Kalau terkait OTT, di NasDem itu aturannya jelas, hanya 2 kemungkinan saja, mengajukan pengunduran diri atau diberhentikan partai. Intinya diberhentikan," ungkap Sekjen NasDem Johnny G Plate dikutip detikcom, Kamis 24 Januari 2019.

Soal urusan hukum, Johnny menyebut NasDem menghormati asas praduga tak bersalah. Meski begitu, kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.

"Setiap pejabat politik di legislatif dan eksekutif sudah meneken pakta integritas. Mereka menyatakan tahu semua akan 3 hal ini. Jadi kalau yang kena 3 itu, biasanya mengambil inisiatif untuk berhenti daripada diberhentikan," sebut Johnny.

Khamami ditangkap pada Kamis (24/1) dini hari. KPK terakhir kali menyebut ada 10 orang lainnya dari unsur swasta hingga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji yang turut ditangkap.

KPK menduga ada transaksi haram terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji. KPK juga sudah menyita uang di dalam kardus yang diperkirakan sekitar Rp 1 miliar, yang diduga sebagai suap.

Kepastian status hukum yang ditangkap akan diumumkan KPK dalam konferensi pers hari ini. Saat ini status hukum mereka masih sebagai terperiksa.

"Kalau belum keluar dari KPK, maka kami berhati-hati karena berkaitan dengan nama baik. Kalau sudah konpers, kita langsung (berhentikan) tanpa menunggu inkrah. Ada 2 proses pemberhentiannya. Kami menerapkan pakta integritas sama untuk semua kader," tutup Johnny. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Detik

T#g:bupati mesujikpkpartai nasdem
Berita Terkait
  • Minggu, 16 Jun 2019 02:51

    Dimonitor KPK, Polda Sumut Masuk WBK Bandara dan Pelabuhan

    Polda Sumatera Utara masuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada kawasan bandara dan pelabuhan, yang dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Minggu, 16 Jun 2019 02:27

    KPK Terima 97 Laporan Penipuan, Modusnya Melalui Nomor Telepon

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 97 laporan pengaduan masyarakat terkait penipuan berkedok pegawai KPK. Sejumlah laporan masyarakat diterima sejak, Kamis 23 Mei hingga Jumat 14 Juni 2019.

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:17

    Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir