Kejati Sumut akan Jemput Paksa Kadis PU Sibolga

Rabu, 22 Nov 2017 21:19
Dibaca: 195 kali
drberita/istimewa
Sumanggar Siagian.
DINAMIKARAKYAT - Kejati Sumut akan melakukan pejemputan paksa terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi ‎proyek rigit jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga, karena mangkir dipanggil beberapa kali.

Ketiga tersangka yang kerap mangkir dalam pemeriksaan itu adalah ‎Kadis PU Sibolga Marwan Pasaribu, Ketua Pokja Rahman Siregar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)‎ Safaruddin Nasution.

Dalam catatan penyidik Pidana Khusus Kejati Sumut, ketiga tersangka sudah mangkir sebanyak 3 kali.

"Kalau sesuai dengan undang-undang dan nanti kesimpulan dari penyidikan, harus dilakukan pejemputan paksa," ungkap ‎Kepala‎ Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut Sumanggar Siagian kepada wartawan, Rabu 22 November 2017.

Sumanggar mengatakan ketiga tersangka dijadwalkan kembali untuk dipemeriksa, Rabu 29 November 2017 pekan depan. Bila mereka datang tidak tutup kemungkinan akan dilakukan penahanan seperti 10 tersangka sebelumnya.

"Minggu depan 3 tersangka dijadwalkan pemeriksaan. Mereka tidak hadir, sekali menjadi saksi dan dua kali dipanggil sebagai tersangka," tutur Sumanggar.

Disisi lain, Sumanggar enggan berkomentar lebih jauh perihal pemeriksaan Walikota Sibolga HM Syarfi ‎Hutauruk yang tak kunjung diperiksa penyidik. Padahal sebelumnya penyidik membeberkan akan melakukan pemeriksaan Syarfi Hutauruk sebagai saksi pekan lalu.

"Untuk dia (Syarfi Hutauruk) belum ada kita jadwalkan. Karena kita fokus sama yang tersangka dulu," bebernya singkat.

Ditanya kapan jadwal Walikota Sibolga diperiksa? Sumanggar tak menjawab. "Nanti itu yah," katanya.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan 13 tersangka, terdiri 10 tersangka dari pihak rekanan yang sudah ditahan di Rutan Tanjunggusta Medan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kejati sumutkorupsi apbdkorupsi rigit jalanpemko sibolga
Berita Terkait
  • Minggu, 10 Des 2017 01:27

    Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa, dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang menjadi payung hukum penggunaan APBD, hanya menjadi 'kitab suci'.

  • Selasa, 05 Des 2017 00:32

    Ketua Pokja Proyek Rigit Beton Kota Sibolga Batal Ditahan

    Rahman Siregar batal ditahan karena tidak hadiri dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek rigit beton jalan di Kota Sibolga, Rabu 29 November 2017 pekan lalu.

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:57

    Corneti Sinaga Sudah Diserahkan ke JPU

    Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Sumut Corneti Sinaga, telah diserahkan penyidik Tipikor Polda Sumut kepada jaksa untuk disidangka

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:13

    JPU Ajukan Banding Vonis Rendah 5 Komisioner KPU Pakpak Bharat

    JPU mengajukan banding atas putusan ringan hakim terhadap ‎lima ‎komisioner KPU Pakpak Bharat, dalam kasus korupsi berjemaah dana hibah untuk penyelenggaraan sosialisasi pemilihan umum tahun 2014 yang bersumber dari APBD.

  • Rabu, 29 Nov 2017 01:29

    PPK Proyek Rigit Beton Jalan Kota Sibolga Ditahan

    Usai menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam, Kejati Sumut menahan Safaruddin Nasution tersangka kasus dugaan korupsi ‎proyek rigit beton jalan di Dinas PU Sibolga, Selasa 28 November 2017.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir