Kejati Sumut Tunggu Itikad Baik Walikota Sibolga

Senin, 12 Feb 2018 00:14
Dibaca: 414 kali
drberita/istimewa
Sumanggar Siagian
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Kejati Sumut sepertinya tak mampu memeriksa Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk apalagi menjadikannya tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rigit jalan beton di Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015 senilai Rp65 miliar.

Dari keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut ‎Sumanggar Siagian, masih akan melakukan pemanggilan terhadap Syarfi Hutauruk sebagai saksi.

Belakangan Sumanggar mengungkapkan penyidik tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap ‎Syarfi Hutauruk. Penyidik hanya menunggu itikad baik dari Syarfi sendiri.

"Kita akan periksa dia (Syarfi Hutauruk) dalam kapasitas saksi. Tapi kita tidak ada layangkan pemanggilan. Kita hanya menunggu itikad baik dia untuk hadir," ungkap Sumanggar, Minggu 11 Februari 2018.

Soal pemeriksaan Syarfi terkesan 'tarik ulur' bahkan enggan melakukan pemeriksaan karena penyidik tidak melakukan pemanggilan ketiga, Sumanggar berkilah.

"Kita serius untuk melakukan pemeriksaan Syarfi. Kita pastikan itu, tapi kita memang tidak melayangkan pemanggilan ketiga karena kita hanya menunggu itikad baik kedatangannya," jelas Sumanggar.‎

Ditanyakan mengapa surat pemanggilan ketiga tidak dilayangkan penyidik, berbagai alasan disampaikan juru bicara Kejati Sumut itu.

"Iya, kita memang punya trik untuk tidak melayangkan surat pemanggilan karena jika dipanggil juga tidak hadir. Jadi, kita menunggu itikad baik saja," ucapnya.

Sumanggar menjelaskan pihaknya saat ini masih fokus menuntaskan penyidikan terhadap 13 tersangka yang ada. "Dia (Syarfi Hutauruk) tetap akan kita periksa. Kita tidak akan menghilangkan pemeriksaannya," pungkasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kejati sumutkorupsi apbdsyarfi hutaurukwalikota sibolga
Berita Terkait
  • Rabu, 25 Apr 2018 23:59

    Terdakwa Pemalsu Merek Federal Oil Dituntut Ganti Rp15 Juta

    Meski terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perdagangan dan pemalsuan hak merek serta materai federal oil, Andy 'cuma' dituntut untuk membayar denda sebesar Rp15 juta.

  • Minggu, 22 Apr 2018 13:27

    KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

    Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

  • Senin, 16 Apr 2018 01:46

    Mantan Bupati Tapteng Dipanggil Kejati Sumut

    DINAMIKARAKYAT - Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung dipanggil penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam kasus dugaa korupsi dana hibah kepada

  • Senin, 16 Apr 2018 00:26

    Pemuda Lira Minta Kejati Sumut Usut APBD Deliserdang Tahun 2017

    Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Deliserdang Edi Anto meminta pihak Kejati Sumut mengusut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang diduga digunakan untuk dana sosialisasai calon incumben di Pilkda Deliserdang 2018.

  • Jumat, 16 Mar 2018 17:45

    Sebaiknya Kejati Sumut SP3 kan Kasus Korupsi IPA Martubung

    Sudah enam tahun lamanya kasus dugaan korupsi Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Martubung, PDAM Tirtanadi, diselidiki Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun belum ada titik terang dari hasil penyidikan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir