Bank Sumut

Kejati Sumut Tunggu Itikad Baik Walikota Sibolga

Senin, 12 Feb 2018 00:14
Dibaca: 311 kali
drberita/istimewa
Sumanggar Siagian
DINAMIKARAKYAT - Kejati Sumut sepertinya tak mampu memeriksa Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk apalagi menjadikannya tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rigit jalan beton di Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015 senilai Rp65 miliar.

Dari keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut ‎Sumanggar Siagian, masih akan melakukan pemanggilan terhadap Syarfi Hutauruk sebagai saksi.

Belakangan Sumanggar mengungkapkan penyidik tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap ‎Syarfi Hutauruk. Penyidik hanya menunggu itikad baik dari Syarfi sendiri.

"Kita akan periksa dia (Syarfi Hutauruk) dalam kapasitas saksi. Tapi kita tidak ada layangkan pemanggilan. Kita hanya menunggu itikad baik dia untuk hadir," ungkap Sumanggar, Minggu 11 Februari 2018.

Soal pemeriksaan Syarfi terkesan 'tarik ulur' bahkan enggan melakukan pemeriksaan karena penyidik tidak melakukan pemanggilan ketiga, Sumanggar berkilah.

"Kita serius untuk melakukan pemeriksaan Syarfi. Kita pastikan itu, tapi kita memang tidak melayangkan pemanggilan ketiga karena kita hanya menunggu itikad baik kedatangannya," jelas Sumanggar.‎

Ditanyakan mengapa surat pemanggilan ketiga tidak dilayangkan penyidik, berbagai alasan disampaikan juru bicara Kejati Sumut itu.

"Iya, kita memang punya trik untuk tidak melayangkan surat pemanggilan karena jika dipanggil juga tidak hadir. Jadi, kita menunggu itikad baik saja," ucapnya.

Sumanggar menjelaskan pihaknya saat ini masih fokus menuntaskan penyidikan terhadap 13 tersangka yang ada. "Dia (Syarfi Hutauruk) tetap akan kita periksa. Kita tidak akan menghilangkan pemeriksaannya," pungkasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kejati sumutkorupsi apbdsyarfi hutaurukwalikota sibolga
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:29

    Surat Tuntutan Belum Selesai, Sidang Korupsi Binahati Batal Digelar

    JPU batal membacakan surat tuntutan terdakwa korupsi dana penyertaan modal Pemkab Nias tahun 2007 senilai Rp6 miliar Binahati B Baeha di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 19 Februari 2017.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:12

    Kejati Sumut Dinilai Tidak Profesional Tangani Kasus Korupsi

    Seperti tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 inisial ES.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:10

    DPRD Medan Akui Proyek Jalur Pendestrian Rp100 Miliar Mubajir

    Pembangunan jalur pendestrian tersebut telah menghabiskan APBD 2017 senilai Rp100 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan.

  • Kamis, 15 Feb 2018 00:59

    Kejati Sumut dan Tim Ahli Jadwalkan Pemeriksaan Lapangan Proyek Taman Raja Batu

    Kejati Sumut sudah berkoordinasi dengan saksi ahli untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung ke objek korupsi Taman Raja Batu, di kawasan Perkantoran Paya Loting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

  • Rabu, 14 Feb 2018 02:03

    Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

    Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir