Bank Sumut

Kejagung Rekomendasikan 5 Nama Daftar Capim KPK

Kamis, 04 Jul 2019 19:44
Dibaca: 78 kali
drberita/istimewa
Ranu Miharja (tengah)
DINAMIKARAKYAT - Kejaksaan Agung RI merekomendasikan lima nama untuk didaftarkan sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri menyebut lima nama tersebut direkomendasikan oleh Jaksa Agung Mohammad Prasetyo.

Mereka adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Johanis Tanak, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah M Rum.


Selanjutnya, ada Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Ranu Mihardja, dan Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Supardi.

Dari kelima nama itu, Ranu yang sudah hadir di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB.

Saat diwawancara, Ranu enggan memberitahu terkait motivasinya mendaftar sebagai capim KPK. Namun ia mengaku dirinya yakin akan lolos proses seleksi capim.

"Kan harus punya keyakinan, namanya manusia itu berusaha tapi semuanya adalah yang maha kuasa. Jadi kita harus usaha tapi jangan usaha punya kepentingan-kepenringan sesaat, pribadi. Tapi yang harus didqhulukan kepentingan negara," kata dia, yang juga merupakan eks Direktur Penuntutan KPK itu.

Ranu mengatakan pihaknya tidak berkoordinasi dengan siapapun yang ada di kepemimpinan di Kejaksaan Agung. Namun, ia mengatakan pendaftaran dirinya diketahui oleh lembaganya.

Selain itu ia juga mengatakan akan fokus pada dua hal jika terpilih. "Ya harus akselerasi dua-duanya, pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi," sambungnya. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: cnnindonesia.com

T#g:Capim KPKkejagungkorupsikpk
Berita Terkait
  • Selasa, 15 Okt 2019 12:09

    Acil Lubis: Rektor UIN Sumut sangat berpotensi jadi tersangka

    Aktivis 98 Acil Lubis memprediksi Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Prof Saidurrahman bisa menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan suap pembangunan gedung kuliah terpadu.

  • Selasa, 15 Okt 2019 10:12

    3 Hari di Medan, KPK Periksa Pejabat UIN Sumut

    Sejumlah pejabat Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhir pekan lalu di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH. Nasution.

  • Minggu, 13 Okt 2019 11:55

    Jika Tak Tuntas, Alumni Akan Bawa Kasus Korupsi UIN Sumut ke KPK

    Jika polisi tidak mampu menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus UIN Sumut, maka sesegera mungkin kasus tersebut akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Kamis, 10 Okt 2019 22:00

    KPK Bantah Politikus PDI Perjuangan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi informasi dan pernyataan politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan pada suatu acara terkait dengan laporan tahunan KPK, penyitaan, hingga KPK gadungan.

  • Senin, 07 Okt 2019 12:01

    Apresiasi Polda Sumut: PIB Akan Diskusi Publik Korupsi DBH PBB Labusel & Labura

    Hasil audit BPKP yang telah diterima Polda Sumut semestinya sudah bisa menjadi tolak ukur dan landasan bagi Polda Sumut untuk menetapkan status tersangka Bupati Labusel Wildan Tanjung dan Bupati Labura Khairuddin Syah alias Haji Buyung.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir